More

    Komisi VIII Menilai Penyaluran BST di Banten Bermaslaah

    Must Read

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30,...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, penerimaan Bantuan sosial tunai (BST) Covid-19 di Banten mengalami berbagai masalah termasuk dari pendataan, sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

    “Walaupun itu tidak terlalu besar (jumlahnya) tapi harus tepat saran yang berhak harus menerima dan yang tidak berhak jangan menerima,” ucapnya usai melakukan Kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI dalam rangka penyaluran bantuan sosial penanggulangan wabah Covid-19 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).

    Maka dari itu, pihaknya mendorong agar ada Keterbukaan data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa guna menghindari polemik berkepanjangan.

    “Perlu ada keterbukaan, kalau tidak ada maka carut marut data ini akan terus terjadi,” tegasnya.

    Politisi PAN itu mengakui akan mengakomodir persoalan polemik validasi data di Banten melalui rapat gabungan bersama menteri terkait, yakni Menteri Sosial (Mensos) sebagai leading sectornya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bappenas, dan Menteri Desa.

    “Kami ingin Banten ini yang paling cepat untuk melakukan verifikasi dan validasi data, nah kalau misalkan bisa didului dari Banten, provinsi-provinsi lain akan mengikuti sebagai rol model,” katanya.

    Dari 519 kabupaten/kota di Indonesia, ujar dia, yang aktif hanya 219 daerah untuk melakukan proses validasi dan memperifikasi data penerima bantuan sosial.

    Dengan begitu, kata dia, seluruh daerah termasuk Banten harus merasa terpanggil untuk memastikan data yang disajikan benar adanya, bukan data siluman, bukan data yang asal disajikan tapi harus bisa dipertanggungjawabkan.

    “Karena itu bisa meredam dampak sosial lainya, seperti saling curiga saling pitnah itu bisa kita redam kalau semua bisa bekerjasama,” ungkapnya.

    Sejauh ini, lanjutnya,Mensos sudah maksimal dalam mendistribusikan bantuan, tinggal bagaimana pemerintah daerah untuk memastikan agar semua bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tidak ada persoalan.

    “Supaya tidak gagap perlu memastikan validitas data, maka mulai dari sekarang kita jadikan tonggak sejarah untuk perbaikan data” ujarnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -