More

    Komisi VIII Menilai Penyaluran BST di Banten Bermaslaah

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, penerimaan Bantuan sosial tunai (BST) Covid-19 di Banten mengalami berbagai masalah termasuk dari pendataan, sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

    “Walaupun itu tidak terlalu besar (jumlahnya) tapi harus tepat saran yang berhak harus menerima dan yang tidak berhak jangan menerima,” ucapnya usai melakukan Kunjungan kerja spesifik komisi VIII DPR RI dalam rangka penyaluran bantuan sosial penanggulangan wabah Covid-19 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).

    Maka dari itu, pihaknya mendorong agar ada Keterbukaan data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa guna menghindari polemik berkepanjangan.

    “Perlu ada keterbukaan, kalau tidak ada maka carut marut data ini akan terus terjadi,” tegasnya.

    Politisi PAN itu mengakui akan mengakomodir persoalan polemik validasi data di Banten melalui rapat gabungan bersama menteri terkait, yakni Menteri Sosial (Mensos) sebagai leading sectornya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bappenas, dan Menteri Desa.

    “Kami ingin Banten ini yang paling cepat untuk melakukan verifikasi dan validasi data, nah kalau misalkan bisa didului dari Banten, provinsi-provinsi lain akan mengikuti sebagai rol model,” katanya.

    Dari 519 kabupaten/kota di Indonesia, ujar dia, yang aktif hanya 219 daerah untuk melakukan proses validasi dan memperifikasi data penerima bantuan sosial.

    Dengan begitu, kata dia, seluruh daerah termasuk Banten harus merasa terpanggil untuk memastikan data yang disajikan benar adanya, bukan data siluman, bukan data yang asal disajikan tapi harus bisa dipertanggungjawabkan.

    “Karena itu bisa meredam dampak sosial lainya, seperti saling curiga saling pitnah itu bisa kita redam kalau semua bisa bekerjasama,” ungkapnya.

    Sejauh ini, lanjutnya,Mensos sudah maksimal dalam mendistribusikan bantuan, tinggal bagaimana pemerintah daerah untuk memastikan agar semua bantuan tepat sasaran, tepat waktu, dan tidak ada persoalan.

    “Supaya tidak gagap perlu memastikan validitas data, maka mulai dari sekarang kita jadikan tonggak sejarah untuk perbaikan data” ujarnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -