More

    Tak Bisa Diperpanjang, Peternakan Harus Hengkang dari Wajah Ibukota Banten

    Must Read

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Keberadaan peternakan di Kota Serang sudah tidak bisa diperpanjang dan terpaksa harus hengkang dari wajah Ibukota Provinsi Banten.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Serang Syafrudin kepada awak media usai melakukan rapat persiapan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang tahun 2020-2024 di gedung sekretariat daerah, Senin (29/6/2020).

    Kendati sudah tidak bisa diperpanjang lagi, peternakan tersebut diberikan disinsentif dengan jangka waktu selama 3-5 tahun untuk pindah. jika nantinya diluar batas waktu yang diberikan masih ada yang membandel, maka akan dilakukan penutupan.

    “Menurut RTRW yang sekarang itu tidak bisa, akan tetapi dari Kota Serang ada yg namanya disinsentif atau masih diberikan kebijakan dari kami, untuk bersiap-siap pindah,” kata Syafrudin.

    Selain peternakan, disinsentif juga diberikan kepada para pemilik bangunan yang dibangun di luar ketentuan RTRW Kota Serang, seperti salah satunya batching plan. Bangunan-bangunan diluar ketentuan itu juga diberikan jangka waktu yang sama yakni 3-5 tahun untuk pindah dari wajah Ibukota Provinsi Banten.

    “Diberikan disinsentif tapi tidak bisa diperpanjang. Jadi harus ada pernyataan dari para pelaku usaha baik peternakan maupun yang lainnya, selesai disinsentif harus sudah pindah,” tegasnya.

    Seperti yang dikatakan Kepala Bagian Hukum Pemkot Serang Subagyo pada (25/6) lalu, bahwa disinsentif ini sedang di ‘godok’ pembahasannya untuk dibentuk menjadi sebuah peraturan wali kota (perwal).

    Pada kesempatan itu juga, Subagyo menyampaikan bahwa dalam keterangan RTRW disebutkan tidak ada peternakan di Kota Serang. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS)...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...
    - Advertisement -
    - Advertisement -