More

    Babak Baru CSR Beras, Kejati Panggil 6 Saksi

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pengusutan perkara laporan penyaluran beras dari bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) kepada anggota DPRD Banten telah masuk babak baru, Pasalnya, diam-diam Kejati Banten telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan menyebutkan, keenam saksi yang telah dilakukan pemanggilan oleh tim Intel Kejati Banten salah satunya dari pihak BJB, meski begitu dirinya enggan menyebutkan nama-nama yang dipanggil pihaknya.

    “Total semua 6 orang. Dari mahasiswa 2 orang, dari BJB 1 orang dan dari forum CSR Banten 3 orang,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (1/7/2020).

    Menurut Ivan, dari keterangan yang diperoleh Kejati dari pihak BJB dan Forum CSR Banten, bantuan itu merupakan permintaan dari Forum CSR kepada BJB yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

    “BJB ini menyalurkan CSR kepada pemilik saham. Banten ini punya saham di BJB, dan forum CSR (mewakili Pemprov Banten) meminta CSR itu. Kan mereka (forum CSR) punya SK Gubernur, jadi tidak perlu lagi izin ke Gubernur,” ungkapnya.

    Ivan menjelaskan, Pemberian CSR ke anggota DPRD Banten itu tidak pernah ada. Akan tetapi, BJB memberikan CSR ke forum CSR Provinsi Banten dan di salurkan ke masyarakat.

    “Tidak ada itu. Ada juga BJB menyerahkan CSR ke forum dan forum nanti yang menyalurkannya,” terang Ivan.

    Disinggung terkait adanya Anggota DPRD Banten yang menerima bantuan CSR, Ivan mengakui Kejati Banten masih melakukan pendalaman terkait hal itu. “Jika ada yang memiliki bukti-bukti itu, masyarakat maupun organisasi diharapkan ikut membantu Kejati Banten, mengumpulkan bukti,” katanya.

    “Kita lihat nanti siapa penerima CSR itu. Kalau memang ada buktinya serahkan kepada kami,” tegasnya.

    Saat ini, pihaknya juga mengakui perkara penyaluran beras CSR BJB sudah ditangani oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Pemprov Banten.

    “Kita masih menunggu hasil dari APIP atau Inspektorat Banten,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -