More

    Fase New Normal, Wali Kota Serang: Ajak Masyarakat Jaga Solidaritas

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Wali Kota Serang Syafrudin mengajak masyarakat untuk mengikuti dan mematuhi arahan dari pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk melaksanakan fase new normal.

    Setidaknya terhitung sudah hampir 3 bulan sejak adanya kasus positif Covid-19 di Kota Serang, dan pemda setempat langsung mengimbau masyarakatnya untuk dirumah saja sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

    Belum lama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 18 Tahun 2020, tentang Penanganan Corona Virus Disease di Tempat Keramaian dan Fasilitas Umum dalam Masa Transisi Pemberlakuan Tatanan Normal Baru di Wilayah Kota Serang.

    Syafrudin menyampaikan bahwa, dengan terbitnya Perwal tersebut maka dimungkinkan tempat keramaian dan fasilitas umum kembali dibuka untuk masyarakat. Namun, semua itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.

    “Pusat perbelanjaan, tempat peribadahan, tempat resepsi, perpustakaan, alun-alun, gedung olahraga, stadion dan tempat keramaian dan fasilitas lainnya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan” kata Syafrudin kepada pospublik saat dikonfirmasi, Rabu (1/7).

    Sebagai informasi, protokol yang dimaksud yakni, penyemeprotan disinfektan secara berkala, menyediakan fasilitas cuci tangan, wajib memakai masker, wajib jaga jarak, memberi tanda khusus pembatas jarak antar individu, pembatasan jumlah pengunjung, pengaturan arah keluar masuk dan menyediakan informasi tentang protokol kesehatan di tempat-tempat umum.

    Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang itu juga menyebutkan, dalam pengawasan pelaksanaan tatanan normal baru ini, Wali Kota Serang berkenan melakukan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan di lapangan dengan dilaksanakan gugus tugas yang terdiri, Satpol PP, TNI, Polri dan Dinas/Instansi terkait.

    Syafrudin juga mengingatkan bahwa sesuai dengan edaran yang telah dikeluarkan olehnya tertera aturan bagi setiap masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi.

    “Sanksi adminitrasi yaitu, teguran lisan, peringatan tertulis, pengamanan barang dan/atau Alat Yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, pembubaran, pemberhentian sementara kegiatan, pembekuan Izin , pencabutan Izin dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran,” tandasnya.

    Oleh sebab itu, ia berharap dengan masa transisi ini menjadi ajang untuk menunjukan rasa solidaritas dengan mematuhi arahan pemerintah untuk melaksanakan gase New Normal di Kota Serang.
    (ADV)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -