More

    Gelar Aksi, KBM Untirta: Ekonomi Sulit, Kok Untirta Pelit

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Untirta Bergerak Menggelar aksi Unjuk Rasa di depan Gedung Rektorat Untirta, Kamis (2/72020). Dalam aksinya mereka menuntut rektor agar memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Sebesar 50 Persen selama masa pandemi corona.

    Pantauan di lapangan, Aksi dimulai sekitar pukul 10,00 Wib dari depan halaman gedung UKM, terus dilanjutkan ke depan gedung rektorat dengan meneriakan ‘Ekonomi Sulit Untirta Kok Pelit’, serta di penuhi dengan poster tuntutan.

    Korlap Aksi Dery mengatakan, Seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk melaksankan Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di Indonesia.

    “Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan proses pembelajaran menjadi terhambat,” ucapnya di sela-sela Orasi.

    Selain itu, kata dia, meningkatnya biaya kebutuhan hidup mahasiswa akibat beban kuota internet yang bertambah untuk menunjang proses pembelajaran, terlebih mahasiswa yang tinggal di desa mendapat kesulitan dalam mengakses sinyal.

    “Kampus tidak melihat secara objektif kondisi mahasiswanya sehingga tidak mampu memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi mahasiswa,” ujarnya.

    Menurutnya, di Untirta sejak tanggal 17 Maret 2020, Kampus Untirta sudah menjalankan PJJ. Kemudian, diperpanjang sampai akhir semester genap dan UAS dilaksanakan secara daring. Selama berlangsung, pihak kampus tidak memberikan jaminan fasilitas PJJ yang memadai

    Sebelumnya, kata dia, Rektor Untirta mengeluarkan kebijakan subsidi pulsa sebesar Rp 50.000/bulan selama 3 bulan yang diberikan melalui pemotongan UKT di semester ganjil. Hal ini tentu tidak berdasarkan kalkulasi secara objektif mahasiswa Untirta.

    “Jika dilihat dari besaran subsidi yang diberikan, tidak sesuai dengan besaran kuota internet yang dihabiskan mahasiswa dalam kuliah online. Dalam masa perkuliahan online, banyak sarana dan prasarana kampus yang tidak terpakai seperti gedung perkuliahan, lab praktikum,” ungkapnya.

    Ia menyebut Kebijakan Rektor Untirta tidak ilmiah dan tidak melibatkan mahasiswa dalam pembuatan kebijakan.

    Tak hanya kali ini, lanjut dia, mahasiswa sempat melakukan aksi di media sosial menuntut untuk pembebasan UKT dan subsidi kuota yang layak kepada pihak kampus atas situasi kondisi kehidupan mahasiswa yang semakin sulit akibat adanya Pandemi Covid-19 dan adanya penurunan penghasilan orang tua mahasiswa, sehingga mahasiswa terbebani oleh banyaknya biaya yang harus dikeluarkan.

    “Aksi dan kampanye ini menjadi trending satu di Twitter dengan tagar #UntirtaKokPelit,” imbuhnya.

    Dalam aksinya itu, mahasiswa menuntut pembebasan UKT 50 persen dan penyesuaian UKT minimal menurunkan golongan 2, meminta pihak rektorat memberikan subsidi kuota selama PJJ sebesar Rp 100.000 perbulan dan memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa perantau yang masih ada di Serang.

    “Terakhir, menuntut rektorat untuk menghentikan tindakan anti demokrasi yang dilakukan pihak kampus terhadap mahasiswa,” tandasnya.

    Sementara, Perwakilan Rektor dari bidang kemahasiswaan Suherna mengatakan, pihaknya sudah menampung seluruh aspirasi mahasiswa terkait tuntutan pemotongan UKT. Namun, untuk Pemotongan sebesar 50 persen tidak ada dasarnya sehingga lembaga tidak mampu untuk mengabulkan permintaan itu.

    “Semua sudah melalui kajian untuk sumbangan UKT, tapi kita cuma mampu bayar kuota 50 ribu perbulan,” katanya.

    “Kalau permintaannya pembebasan biaya UKT 50 Persen itu usulannya bukan kekampus tapi ke Kemenristekdikti,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -