More

    Penyaluran BST Disoal, Begini Kata Dinsos Banten

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Provinsi Banten disoal karena dianggap bermasalah dalam pendataan. Selain itu, Pemprov dinilai tidak menyalurkan secara maksimal dan tidak melakukan sinergitas serta Koordinasi dengan kabupaten/kota di Banten.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana mengaku jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait penyaluran BST.

    “Sebenarnya kita sudah koordinasi dengan kabupaten/kota. Ketika sudah diserahkan ke kabupaten/kota, itu kewenangan mereka untuk melakukan penyaluran dan penjadwalan. Seharusnya koordinasinya (dengan bank) dibangun,” katanya kepada awak media saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (1/7/2020).

    Menurut dia, penyaluran BST untuk Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Lebak dan Pandeglang menggunakan Bank BRI. Sementara Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang menggunakan Bank Bjb, dan Tangsel menggunakan Bank Bjb syariah.

    “Saat ini penerima BST di provinsi Banten sebanyak 421.177 kepala keluarga (KK),” ujarnya.

    Sedangkan, kata dia, untuk jumlah nominal berbeda yakni Tangerang Raya menerima sebesar Rp 600 ribu, dan 5 daerah lainnya Rp 500 ribu.

    Disinggung terkait keluhan Kabupaten/Kota dalam pengambilan BST lewat bank, ia mengkaui bahwa melalui bank justru lebih efektif, “karena kan lebih bagus dikasih uang tunai supaya memotong mata rantai untuk melakukan (korupsi),” tukasnya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang Poppy Novriandi mengaku bahwa ada keterlambatan Pemprov Banten dalam menyalurkan pencairan BST, selain itu kesulitan berkoordinasi dengan bank dalam pelaksanaan penyaluran bantuan.

    “Dalam penyaluran ini provinsi dilakukan oleh bank. Kalau kantor Pos (penyaluran bantuan Kemensos) lebih tanggap dan mau melakukan kegiatan, mau mendatangi di kelurahan atau di SD,” ungkapnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -