More

    Sempat Terkendala Covid-19, Musprov Ke-V Kadin Banten Segera Dilaksanakan

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Banten yang ke-V Periode 2020-2025 masih ditangguhkan lantaran belum ada Pencabutan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 dari Gubernur Banten.

    Diketahui, awalnya Musprov akan dilaksanakan pada April lalu. Namun, harus ditangguhkan karena Covid-19.

    Ketua Pelaksana Musprov ke V Kadin Banten, Agus Wisas membenarkan atas ditangguhkannya pelaksanaan Musprov berdasarkan pertimbangan pandemi corona. Akan tetapi Karena sudah masuk fase New Normal dan Kapolri sudah mencabut maklumat status KLB. Maka, selanjutnya tinggal menunggu pencabutan status KLB di Banten baru Musprov akan dilaksanakan secara Normal.

    “Berdasarkan arahan Kadin pusat Musprov akan digelar setelah Gubernur (Wahidin Halim, red) mencabut status KLB, pokonya digelar setelah KLB saja,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kadin Provinsi Banten, Benggala, Kota Serang, Sabtu (4/7/2020).

    Menurut Agus, Musprov Kadin tidak mungkin harus dipaksakan secara virtual karena pasti banyak kendala salah satunya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Terlebih, Musprov merupakan agenda besar dalam mengambil keputusan tertinggi di organisasi.

    Untuk itu, Musprov ke-V akan dilaksanakan seperti biasanya melalui musyawarah langsung dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

    “Musprov kita harus ketemu, makanya kita tidak rekomendasikan Musprov virtual lewat zoom, jika harus dipaksakan virtual AD/ART nya harus dirubah dulu kan ribet, misalkan kalau zoom ada yang keluar gimana, kan nanti nggak cukup kuorum,” katanya.

    Sejauh ini, ujar dia, banyak perhelatan besar sudah mulai bisa dilakukan termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 4 Daerah Kabupaten/Kota di Banten.

    Oleh karena itu, Agus Optimis dalam waktu dekat usai Gubernur mencabut KLB Musprov Kadin akan terselenggara dengan baik sesuai harapan semua jajaran pengurus Kadin.

    “Saya tetap optimis Pilkada saja bisa digelar, pasti pemilihan (Kadin) juga bisa digelar,” ungkapnya.

    Musprov itu, ujar dia, akan melibatkan puluhan anggota, meski demikian, pihaknya mengakui hingga saat ini belum ada yang mendaftarkan calon ketua, lantaran mekanisme pendaftaran belum dibuka.

    “Ya persiapannya kita sudah 70 persen, peserta yang ikut ada 80 termasuk ditambah anggota luar biasa, untuk calon belum ada yang mendaftar,” ujarnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -