More

    Jika Tidak Sesuai, Ketua DPRD Kota Serang Minta Penyedia Beras Tidak Dibayar

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Budi Rustandi meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak melakukan pembayaran, sebelum kekurangan volume beras bantuan untuk petani diperbaiki.

    Hal tersebut disampaikan ketua DPC Gerindra Kota Serang itu usai meninjau gudang beras di Kampung Suka Mulya, Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen, Rabu (8/7/2020).

    “Ini human error saja, mungkin karena banyak juga. Saya merekomendasikan, kalau belum memenuhi target sesuai dengan volume berasnya yang 10 kilogram, itu tidak akan dibayar,” kata Budi.

    Ia menuturkan, ada dua jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang beras tersebut yakni, digital dan timbangan biasa (manual).

    “Tadi yang timbangan (manual) lebih pas dites. Kalau yang digital itu yang kurang. Tapi ini kan akan diperbaiki,” ucapnya.

    Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Serang Edinata Sukarya mengatakan, bahwa pihaknya tidak akan membayar pengadaan beras tersebut jika masih ditemukan kekurangan pada hasil timbangan beras yang ada.

    “Kalau masih kurang, tidak akan kita bayar, tapi hari ini diselesaikan. Harus diperbaiki,” kata Edinata.

    Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (7/7) kemarin, Wali Kota Serang Syafrudin melakukan pengecekan terhadap gudang beras Kota Serang yang berada di Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen. Pada kesempatan itu, ditemukan kekurangan hasil timbangan beras hingga mencapai 2 – 3 gram dari satu karung beras seberat 10 kilogram.

    Pengadaan beras sebanyak 225 ton itu nantinya akan didistribusikan bagi petani yang terdampak Covid-19 dan belum tercover oleh bantuan pemerintah pusat, provinsi, maupun kota. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -