More

    KPU Banten: Pasien Covid-19 Tetap Memiliki Hak Pilih Pada Pilkada 2020

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten akan memastikan pasien Covid-19 memiliki hak pilih (suara) yang sama pada Pilkada serentak 2020. Pasalnya, tidak ada regulasi yang mengatur terkait pelarangan memilih bagi pasien Covid-19.

    “Tentunya kita memberikan pelayanan yang sama dengan orang sakit (pasien Covid-19). Jadi, tidak ada hal yang mengatur dia tidak punya hak. Jadi, dia tetap mempunyai hak,” ucap Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Banten Nurkhayat Santoso saat ditemui di ruang kerjanya di KPU Banten, Kota Serang, Rabu (8/7/2020).

    Kendati demikian, Santoso mengakui bahwa skema dan pola pemilihan bagi pasien Covid-19 akan disiapkan khusus. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu regulasi dari KPU Pusat.

    “Skema pemilihan secara pasti belum ditentukan, tetapi intinya dia (pasien Covid-19) masih punya hak pilih, karena kita nggak boleh menghapuskan hak pilih warga negara, tinggal nanti polanya saja kalau pasien sepanjang masih dirawat di tempat lokal atau RS deket dengan penyelanggaraan Pilkada itu masih bisa, Kecuali kalau orang Pandeglang dirawat di Jakarta mungkin beda,” ungkapnya.

    Disinggung apakah bagi pasien Covid-19 akan mengadopsi pola pemilihan seperti di Korea, Santoso juga mengakui akan mengadopsi skema pemilihan di Korea karena salah satu pemilihan yang berhasil dilaksanakan ditengah Covid-19 adalah Korea.

    “Yang diterapkan salah satunya harus sesuai protokol Covid-19 baik penyelenggaran maupun pemilih harus memakai APD (Alat Pelindung Diri),” ujarnya.

    Selain itu, ujar dia, pada Pilkada tahun ini setiap tahapan akan melibatkan tim gugus tugas, seperti penyelenggaran akan terlebih dahulu di rapid test mulai dari KPU hingga TPS dipastikan tidak memiliki riwayat atau kontak dengan pasien covid-19.

    Tak hanya itu, untuk meminimalisir penumpukan pemilih KPU membatasi jumlah pemilih di masing-masing TPS.

    “Biasanya per TPS 800 pemilih, sekarang diturunin jadi per TPS hanya 500 pemilih, otomatis yang 300 harus membentuk TPS baru, makanya jumlah TPS nya semakin banyak,” katanya.

    Untuk alat pemilih, lanjut dia, akan berbeda dengan kondisi biasanya, kalau dulu menggunakan bilik suara tapi sekarang alat untuk mencoblos setiap pemilih akan disediakan satu alat. Alasannya, hal itu dilakukan guna antrian tidak terlalu panjang serta tidak saling desak-desakan.

    “Pokoknya kita mengikuti protokol kesehatan aja termasuk alat coblosnya satu orang satu, Ketika pemilih masuk ke TPS akan diberi surat suara sama alat coblos masing-masing satu, bukan yang selama ini alat coblos di bilik suara,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -