More

    KPU Banten: Pasien Covid-19 Tetap Memiliki Hak Pilih Pada Pilkada 2020

    Must Read

    Berkah Jelang Pilkada Serentak Bagi Petugas Pelipat Surat Suara

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Jelang Pilkada serentak 2020 ternyata membawa berkah bagi para petugas pelipat surat suara untuk pemilihan bupati Serang...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30,...

    Waspada! Empat Daerah di Banten Kembali Berstatus Zona Merah Covid-19

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Empat daerah dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten kembali menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini sejalan dengan...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten akan memastikan pasien Covid-19 memiliki hak pilih (suara) yang sama pada Pilkada serentak 2020. Pasalnya, tidak ada regulasi yang mengatur terkait pelarangan memilih bagi pasien Covid-19.

    “Tentunya kita memberikan pelayanan yang sama dengan orang sakit (pasien Covid-19). Jadi, tidak ada hal yang mengatur dia tidak punya hak. Jadi, dia tetap mempunyai hak,” ucap Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Banten Nurkhayat Santoso saat ditemui di ruang kerjanya di KPU Banten, Kota Serang, Rabu (8/7/2020).

    Kendati demikian, Santoso mengakui bahwa skema dan pola pemilihan bagi pasien Covid-19 akan disiapkan khusus. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu regulasi dari KPU Pusat.

    “Skema pemilihan secara pasti belum ditentukan, tetapi intinya dia (pasien Covid-19) masih punya hak pilih, karena kita nggak boleh menghapuskan hak pilih warga negara, tinggal nanti polanya saja kalau pasien sepanjang masih dirawat di tempat lokal atau RS deket dengan penyelanggaraan Pilkada itu masih bisa, Kecuali kalau orang Pandeglang dirawat di Jakarta mungkin beda,” ungkapnya.

    Disinggung apakah bagi pasien Covid-19 akan mengadopsi pola pemilihan seperti di Korea, Santoso juga mengakui akan mengadopsi skema pemilihan di Korea karena salah satu pemilihan yang berhasil dilaksanakan ditengah Covid-19 adalah Korea.

    “Yang diterapkan salah satunya harus sesuai protokol Covid-19 baik penyelenggaran maupun pemilih harus memakai APD (Alat Pelindung Diri),” ujarnya.

    Selain itu, ujar dia, pada Pilkada tahun ini setiap tahapan akan melibatkan tim gugus tugas, seperti penyelenggaran akan terlebih dahulu di rapid test mulai dari KPU hingga TPS dipastikan tidak memiliki riwayat atau kontak dengan pasien covid-19.

    Tak hanya itu, untuk meminimalisir penumpukan pemilih KPU membatasi jumlah pemilih di masing-masing TPS.

    “Biasanya per TPS 800 pemilih, sekarang diturunin jadi per TPS hanya 500 pemilih, otomatis yang 300 harus membentuk TPS baru, makanya jumlah TPS nya semakin banyak,” katanya.

    Untuk alat pemilih, lanjut dia, akan berbeda dengan kondisi biasanya, kalau dulu menggunakan bilik suara tapi sekarang alat untuk mencoblos setiap pemilih akan disediakan satu alat. Alasannya, hal itu dilakukan guna antrian tidak terlalu panjang serta tidak saling desak-desakan.

    “Pokoknya kita mengikuti protokol kesehatan aja termasuk alat coblosnya satu orang satu, Ketika pemilih masuk ke TPS akan diberi surat suara sama alat coblos masing-masing satu, bukan yang selama ini alat coblos di bilik suara,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol...

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai yang digelar oleh Forum Persaudaraan...

    APBD Kota Serang Tahun 2021 Defisit 75 Miliar

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang tahun anggaran 2021 alami defisit sebesar Rp 75,5 miliar. Demikian hal tersebut di...

    Waspada! Empat Daerah di Banten Kembali Berstatus Zona Merah Covid-19

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Empat daerah dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten kembali menjadi zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini sejalan dengan tingginya tren penyebaran Covid-19 di...

    Disepakati, APBD 2021 Provinsi Banten Defisit Rp4,47 Triliun

    SERANG/POSPUBLIK.CO - DPRD Provinsi Banten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi perda. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna di Sekretariat DPRD...
    - Advertisement -
    - Advertisement -