More

    Bantuan UMKM Disoal, Dinsos Diminta Transparan

    Must Read

    SERANG/PSOPUBLIK.CO – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten diminta transparan soal data penerima, realisasi dana dan sistem penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdampak Covid-19 di Banten.

    Pasalnya, Dinsos dinilai masih tertutup, padahal Pemprov Banten sudah melakukan recofusing anggaran tahap ke-3 dengan menganggarkan bantuan UMKM sebesar Rp 15 miliar.

    Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten Muhsinin menuturkan, akurasi data serta tranparansi data UMKM penerima bantuan yang terdaftar di Dinsos Banten sampai saat ini belum terbuka sehingga menimbulkan indikasi permasalahan dalam penginputan data.

    “Saya belum mendapat datanya jangan sampai data yang disortir (Dinsos) dari koperasi berbeda nanti implementasi di lapangan,” ucap Muhsinin kepada wartawan saat ditemui di ruang kerja komisi II DPRD Banten, Curug, KP3B, Kota Serang, Kamis (8/7/2020).

    Menurut Muhsinin, Dinsos harus melakukan verifikasi serta validasi data secara faktual, sesuai dengan kondisi sulit yang dialami para pelaku UMKM. Karena sistem penyaluran bantuan ditetapkan melalui satu pintu yakni Dinsos.

    “Harusnya yang benar-benar murni anggota UMKM mereka mendapat bantuan, jangan sampai mentang-mentang keluarga dari pejabat seenaknya dimasukan, Pokoknya nggak boleh sistem kerok ini diterapkan,” katanya.

    Selain itu, ujar dia, realokasi anggaran untuk penanganan Bansos sangat besar akan tetapi bentuk implementasi di lapangan masih dipertanyakan, bahkan Bantuan tahap ke-1 dari pemprov belum sepenuhnya terealisasikan.

    “Jelas anggaran itu gelontorkan, tapi implementasi penggunaan uang nggak jelas,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap Dinsos untuk meminta transparansi data serta realisasi anggaran lantaran menuai polemik di lapangan. “Jangan sampai terjadi tumpang tindih data-data yang dikelola Dinsos, apalagi ada titipan-titipan (penyelundupan) data, karena selama ini ada indikasi kesitu,” ujarnya.

    Agar penyaluran UMKM sesuai, Pihaknya mendorong eksekutif untuk menempatkan Dinas Koperasi sebagai leading sektor penyalur bantuan terhadap UMKM Se-Banten.

    “Yang menyalurkan menurut saya harus dinas koprasi kan untuk pembinaan UMKM yang terdampak Covid-19, Koprasi sudah tau secara resmi data-datanya karena mereka yang membina dan berhadapan langsung dengan pelaku-pelaku UMKM,” ungkapnya.

    Muhsinin pun berharap, Pemprov Banten segera menyalurkan dana bantuan sosial tunai (BST) secara merata bagi warga terdampak Covid-19. Mengingat, kondisi perekonomian warga terdampak belum sepenuhnya pulih.

    “Saya prihatin dengan kondisi Covid-19, semoga saja secepatnya penyaluran BST dapat dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat saat ini sedang membutuhkan bantuan,” tandasnya.

    Sejak berita ini dituliskan, wartawan telah berupaya menghubungi Dinsos Banten, namun setelah berulang kali dihubungi tidak ada respon dari Dinsos. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -