More

    Soal WTP Pemprov Banten, DPD RI: Jika Tidak berdampak pada Kesejahteraan Buat Apa

    Must Read

    558 Personil Polres Serang Diterjunkan Amankan Pilkada

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang, Polres Serang akan persiapkan pengamanan mulai dari pendistribusian logistik, surat...

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai...

    Jadi Tempat Esek-Esek, Pemkot Serang Bakal Sulap Kepandean

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kerap dijadikan tempat esek-esek, Pasar Kepandean direncanakan bakal di tata ulang atau dijadikan tempat terbuka hijau pada...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemprov Banten hanya bersifat administratif saja, karena tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

    Demikian dikatakan Pimpinan BAP DPD RI Angelius Wake Kako dalam kunjungan kerja pengawasan Pemprov Banten atas rekomendasi BPK RI saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Curug, KP3B, Kota Serang, Kamis (9/7/2020).

    “Kami sudah berdiskusi dengan BPK, pemberian reward tapi dilihat diujung sangat administratif, muara akhir itu harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga parameternya harus ditambahkan, Jika WTP terus tapi tidak ada korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat untuk apa?,” tegasnya.

    Angelius menyebut, perlu adanya penambahan kriteria terhadap penghargaan WTP, karena dalam kerangka memberikan reward terhadap daerah yg mendapat WTP tidak hanya berpatokan kepada administratif belaka. Melainkan harus ada efeknya yang perlu dilihat seperti penekanan angka kemiskinan.

    “Empat tahun WTP berturut-turut tapi yang harus dijawab kondisi kemiskinan sekarang, angka kemiskinan empat tahun dari sebelum WTP membaik tidak? baru bisa apel to apel, meskinya begitu,” katanya.

    Diketahui, BPK RI telah memberikan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) Pemprov Banten TA 2019, penilaian tersebut merupakan opini keempat kali berturut-turut yang diraih Pemprov mulai dari 2016 hingga 2019 dari BPK RI. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Harga Gabah Petani di Banten Alami Penurunan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencatat rata-rata harga gabah di tingkat petani pada November 2020 mengalami penurunan. Penurunan...

    Waduh! Kapolsek Walantaka Dicopot Pasca Kerumunan pada Pertandingan Sepak Bola

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pasca adanya kerumunan pada pertandingan sepak bola di Kecamatan Walantaka pada Rabu (3/12) lalu, Kapolsek Walantaka AKP Kasmuri, di copot jabatannya dan...

    Pasca Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Kota Serang Terendam Banjir

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Setelah diguyur hujan deras semalaman, beberapa wilayah di Kota Serang terendam banjir, seperti di Komplek Citra Gading, Kampung Munjul Jaya, Kelurahan Karundang dan...

    Kota Serang Dikepung Banjir, Warga Diminta Waspada Banjir Susulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kota Serang kembali dikepung banjir setelah diguyur hujan sejak Rabu malam hingga kamis (3/12) pagi. Beberapa titik yang jadi langganan banjir diantaranya komplek...

    Banten Dinilai Darurat Kekerasan Perempuan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan kerap diperingati setiap tanggal 25 November, namun kali ini berbeda lantaran dihadapkan dengan situasi pandemi corona,...
    - Advertisement -
    - Advertisement -