More

    Soal WTP Pemprov Banten, DPD RI: Jika Tidak berdampak pada Kesejahteraan Buat Apa

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemprov Banten hanya bersifat administratif saja, karena tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

    Demikian dikatakan Pimpinan BAP DPD RI Angelius Wake Kako dalam kunjungan kerja pengawasan Pemprov Banten atas rekomendasi BPK RI saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Curug, KP3B, Kota Serang, Kamis (9/7/2020).

    “Kami sudah berdiskusi dengan BPK, pemberian reward tapi dilihat diujung sangat administratif, muara akhir itu harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga parameternya harus ditambahkan, Jika WTP terus tapi tidak ada korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat untuk apa?,” tegasnya.

    Angelius menyebut, perlu adanya penambahan kriteria terhadap penghargaan WTP, karena dalam kerangka memberikan reward terhadap daerah yg mendapat WTP tidak hanya berpatokan kepada administratif belaka. Melainkan harus ada efeknya yang perlu dilihat seperti penekanan angka kemiskinan.

    “Empat tahun WTP berturut-turut tapi yang harus dijawab kondisi kemiskinan sekarang, angka kemiskinan empat tahun dari sebelum WTP membaik tidak? baru bisa apel to apel, meskinya begitu,” katanya.

    Diketahui, BPK RI telah memberikan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintahan daerah (LKPD) Pemprov Banten TA 2019, penilaian tersebut merupakan opini keempat kali berturut-turut yang diraih Pemprov mulai dari 2016 hingga 2019 dari BPK RI. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -