More

    DPRD Banten Imbau ASN Jaga Netralitas di Pilkada 2020

    Must Read

    Banser Bantah Terlibat Dalam Deklarasi Penoalakan Habib Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ormas Banser Banten membantah keterlibatan dalam menolak rencana kehadiran pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab...

    Budi Rustandi Dorong Pemkot Ambil Alih Pengelolaan Lahan di Kasemen

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi dipastikan akan mendorong Pemkot Serang untuk mengambil pengelolaan lahan pertanian produktif...

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Komisi I DPRD Banten Asep Hidayat menekankan agar seluruh ASN di Banten untuk menjaga netralitas serta tidak terlibat dalam ranah politik praktis dalam pelaksanaan pilkada di 4 kabupaten/ kota yang tersebar wilayah Banten.

    Oleh sebab itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersikap tegas terhadap siapapun yang melakukan mobilisasi ASN untuk kepentingan politik.

    “Jadi siapapun kalau ada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ikut campur dalam politik praktis ini harus segera ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan karena akan mengganggu terhadap hasil daripada pilkada.” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya di DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Jum’at (10/7/2020).

    Menurut Asep, KPU Pusat telah menganggarkan sekitar Rp 4,5 triliun untuk akomodasi Pilkada Desember mendatang. Untuk itu, pihaknya akan fokus melakukan pengawasan agar anggaran tersebut tepat sasaran serta efisien dalam pelaksanaan pilkada di Banten.

    Tak hanya itu, Asep juga menuturkan Pilkada tahun ini merupakan wajah baru dalam perhelatan demokrasi ditengah pandemi corona. Maka, penyelenggaran pemilu tidak hanya memikirkan teknis saja, tetapi KPU juga harus mengedepankan keselamatan rakyat agar terhindar dari virus corona.

    “Kalau dulu kan hanya bicara teknis bagaimana persoalan pemilihan, tahapan, konsep, Ini berbeda harus disiapkan termasuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi cluster baru dalam penularan virus corona setelah Pilkada.” ujarnya.

    “Makanya harus diperketat protokol kesehatan, tentu memerlukan aparatur tambahan, mekanisme, dan pengawasan khusus dari Dinkes,” tegasnya.

    Asep juga menyebut partisipasi pemilih pada tahun ini akan menurun lantaran wabah corona belum usai. Bahkan, sebelum ada corona juga tingkat partisipan masyarakat presentasinya lebih sedikit dibanding dengan Pemilu serentak yakni Pileg dan Pilpres 2019.

    “Kalau pilkada dari dulu tidak jauh dari 60 persen partisipasi pemilihnya, bahkan bisa saja dibawah itu. Apalagi sekarang ada penularan corona pasti masyarakat banyak yang enggan datang ke TPS karena takut tertular, kita khawatir tingkat partisipan masyaraakat tahun ini lebih buruk lagi dibanding waktu biasanya,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, ujar dia, untuk meningkatkan partisipasi pemilih Peran seluruh pihak baik KPU, Bawaslu, Partai Politik, Lembaga pemerintahan, serta yang lainnya harus aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada nanti.

    “Seluruh komponen bangsa harus mengajak rakyat ke TPS berikan rakyat pengertian, edukasi betapa pentingnya menentukan hak dalam demokrasi yang akan berlangsung di Kota Tangsel, Cilegon, Pandeglang, dan Kabupaten Serang,” kata Asep.

    Peta Konflik Bergeser

    Disinggung soal potensi konflik yang kerap terjadi ketika muncul kandidat petahana, politisi dari partai demokrat itu menegaskan jika tingkat kerawanan pemilih setiap daerah indikatornya tidak ditentukan dari sisi petahana.

    “Prediksi tentang masalah kerawanan konflik justru Tangerang Selatan sekarang lebih rawan, dulu diprediksi Kabupaten Serang sekarang Tangsel sudah bergeser,” katanya.

    “Kalau kita lihat Tangsel tidak ada petahana kepala daerahnya sudah tidak dicalonkan lagi, Artinya tidak menjamin petahana malah yang lebih besar potensi konfliknya, tergantung fanatisme yang kuat kalau cara-cara mendukung kepada calon figurnya begitu kuat dan juga dilakukan oleh orang-orang yang memancing di air keruh bisa saja itu terjadi (konflik),” ungkapnya.

    Untuk meredam konflik maka diperlukan intensitas koordinasi semua pihak baik Kesbangpol, KPU, Bawaslu, serta keamanan baik TNI maupun kepolisian setempat.

    “Sebelum masalah ini berkembang kalau ada indikator mengarah ke sana (konflik) harus segera ditangani oleh pihak keamanan tentunya agar konflik ini tidak menyebar kemana-mana,”tegasnya.

    Asep pun berharap pada pelaksanaan Pilkada seluruh rakyat bisa berpartisipasi untuk menentukan pilihannya guna membawa perubahan terhadap daerah.

    “Mudah-mudahan semua rakyat memilih dengan profesional, dengan rasa tanggungjawab tidak memancing di air keruh karena nanti yang rugi tetap rakyat sendiri,” tandasnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -