More

    Pada Masa Pandemi, Angka Perceraian di Serang Mencapai 1.600 Pasangan

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pada masa pandemi Covid-19, angka perceraian di Serang, Banten mencapai 1.600 pasangan. Jumlah itu tercatat hingga semester pertama tahun 2020.

    Ketua Pengadilan Agama Serang Dalih Effendy menyampaikan bahwa angka 1.600 adalah pasangan yang sudah selesai diproses kasus perceraiannya. Sedangkan, masih ada sekitar 2.500 pasangan yang masih dalam tahapan proses penyelesaian kasus perceraiannya.

    “Angka perceraian banyak, kemungkinan ada peningkatan, tahun kemarin saja 5.000. Pertengahan tahun ini baru 2.000 lebih, tapi tidak hanya cerai, campur, isbat juga ada,” kata Dalih Effendy kepada Wartawan di Kantor Pengadilan Agama Serang, Jumat (10/7/2020).

    Menurutnya dari keseluruhan kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan agama Serang, alasan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya keretakan hubungan rumah tangga di Kota dan Kabupaten Serang.

    “Ditambah dampak Covid gini, hampir rata-rata karena ekonomi. Karena tidak ada pekerjaan, jadi bertengkar suami istri, disitu gak kerja, disini anak-anak butuh dana,” ungkapnya.

    Sementara untuk pemohon sendiri, Dalih Effendy melanjutkan, didominasi oleh perempuan berusia kurang lebih 30 tahun. Sedangkan, untuk kasus perceraian terbanyak berasal dari Kabupaten Serang.

    “Yang meminta didominasi oleh perempuan, yang terbanyak dari wilayah Kabupaten Serang, kota juga ada,” tuturnya.

    Berdasarkan penjelasannya, ada juga Pegawai Negri Sipil yang mengajukan perceraian pada tahun ini, namun prosesnya tidak mudah, mereka (PNS) harus mendapatkan izin dari wali kota terlebih dahulu.

    “Kalau PNS juga ada tahun ini ada beberapa, kalau untuk PNS kan kami kan sudah ada kerjasama dengan wali kota untuk PNS itu selama belum ada izin (dari wali kota) tidak akan kami kabulkan, jadi ketika mendaftarkan kita tanya dulu soal izin nya. Ini juga termasuk dengan Kapolres Kabupaten Serang juga sudah ada MOU dengan kita, ini juga ada beberapa. tapi sebelum ada izin dari atasan tidak akan kami proses,” tandasnya.

    Sementara, untuk pencegahan terjadinya perceraian, Dalih mengaku sudah bekerjasama dengan beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota maupun Kabupaten Serang.

    “Tapi itu yang datang kesini kebanyakan yang sudah konflik berat,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -