More

    Dinilai Merampas Hak Nelayan, Amuk Bahari Banten Tolak Usulan Raperda RZWP3K

    Must Read

    Patuhi Protokol Covid-19, Masjid Al- Muhajirin Bagikan Ribuan Paket Hewan Kurban

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Masjid Muhajirin, Komplek P&K Panancangan Baru, Kelurahan sumur Pecung, Kecataman Serang, Kota Serang, menggelar pemotongan hewan Kurban,...

    Raperda RZWP3K Dinilai Tidak Sinkron Dengan RTRW

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) menyoroti lemahnya draf Raperda RZWP3K Provinsi Banten. Bahkan,...

    Bank Banten Bantah Dugaan Kredit Fiktif Senilai Rp 150 Miliar

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Direktur Bank Banten Kemal Idris membantah adanya tudingan kredit fiktif senilai Rp 150 miliar yang dilaporkan ke...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah kelompok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (Amuk) Bahari Banten menggeruduk DPRD Banten pada Sabtu (11/7/2020).

    Aliansi yang terdiri dari Koalisi Nelayan Banten (KNB), Koalisi rakyat untuk keadilan perikanan (Kiara), Walhi Jakarta, Jaringan Advokasi tambang (Jatam) Pena Masyarakat, Serikat Nelayan Lontar, Himpunan Nelayan Pulau Ampel, Masyarakat Pulau Sangiang, Gamsut, dan Kumala PW Serang.

    Mereka menolak rencana Gubernur Banten yang akan menyampaikan nota Gubernur atas usulan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten.

    Perwakilan Amuk Bahari Banten Mad Haer menilai, Gubernur Banten tidak menjalankan pasal 96 UU nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketika mengusulkan Raperda RZWP3K.

    “Kami menilai selama ini draf Raperda tersebut masih berisi perampasan ruang hidup masyarakat, terlebih dalam penyusunan peraturan gubernur tidak melibatkan nelayan untuk memberikan masukan baik lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat 1 sampai ayat 4 UU nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan,” ucapnya kepada Pospublik.

    Menurut dia, Raperda tersebut sulit untuk diakses oleh masyarakat nelayan dan komunitas nelayan di Banten. Tak hanya itu, Gubernur Banten tidak tidak pernah melakukan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi terkait rencana pembentukan Raperda kepada masyarakat nelayan dan komunitas-komunitas nelayan sebagai masyarakat terdampak.

    “Raperda itu kami sinyalir masih banyak perampasan ruang hidup masyarakat bahari,” katanya.

    Sejauh ini, sambung dia, pihaknya telah mengumpulkan fakta-fakta sebagai pertimbangan terhadap penolakan raperda RZWPZ3K

    “Pertama, dalam dinamika konstitusi dan rencana pembangunan baik nasional maupun daerah terkait RZWP3K secara komprehensip tidak sedikitpun melibatkan masyarakat nelayan dalam menentukan arah penggunaan daya tiap-tiap perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin,” tuturnya.

    Selanjutnya, kata dia, usulan Raperda RZWP3K Provinsi Banten apakah akan memberikan ruang yang adil untuk pemukiman nelayan. Padahal, Provinsi Banten memiliki rumah tangga nelayan tradisional sebanyak 9.235 terdiri dari 8.676 keluarga nelayan tangkap dan 559 nelayan budidaya.

    “Inilah bentuk ketidakadilan sekaligus bentuk perampasan ruang yang akan dilegalkan melalui Perda,” tegasnya.

    Kemudian, kata pria yang biasa disapa Aeng itu, alokasi ruang untuk perikanan tangkap berada dititik terjauh yang kecil kemungkinan tidak dapat diakses oleh nelayan tradisional dengan menggunakan kapal dibawah 10 GT.

    Dengan begitu, berdasarkan persoalan di atas, terlihat arah pembangunan laut di Provinsi Banten yang berorientasi perkembangan infrastruktur melalui Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus pembangunan ekstraktif dan eksploitatif melalui proyek pertambangan.

    “Yang jelas semain parah ketika lahirnya alokasi ruang untuk proyek reklamasi yang berada di 54 kawasan pesisir Banten, proyek-proyek ini dipastikan akan menggusur ruang hidup masyarakat pesisir,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya menolak keras atas rencana kebijakan pemerintah dituangkan dalam nota gubernur yang merugikan masyarakat nelayan umumnya rakyat Banten

    “Kami meminta DPRD Banten sebagai representasi rakyat untuk menolak penyampaian nota gubernur terkait Raperda RZWP3K sebagai bentuk melindungi rakyat nelayan dari upaya perampasan ruang laut sebagai ruang milik nelayan,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Pedoman Penyusunan APBD 2021, Pemda Diminta Tetap Fokus Penanganan Covid-19

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020...

    Sidang Gugatan Pemindahan RKUD Banten Masuk Tahap Penyerahan Resume Perdamaian

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sidang Perdata gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait Pemindahan RKUD Bank Banten ke Bank Jawa...

    Innalilahi, Tokoh Pendiri Banten Wafat di RS Siloam Karawaci

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Masyarakat Banten kembali kehilangan salah satu tokoh pejuang sekaligus pendiri Provinsi Banten yakni Muchtar Mandala tutup usia di Rumah Sakit (RS) Siloam...

    PPDB di Banten Dinilai Marak Titipan Siswa

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kejuruan SMA/SMK tengah berlangsung. Namun dalam pelaksanaannya PPDB 2020...

    Duh! Ada Botol Miras di Halaman Gedung Dewan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pemandangan tidak etis nampak terlihat setelah ditemukan dua botol minuman keras (Miras) bekas berjenis anggur merah di sela-sela pohon sawit depan halaman...
    - Advertisement -
    - Advertisement -