More

    Dinilai Merampas Hak Nelayan, Amuk Bahari Banten Tolak Usulan Raperda RZWP3K

    Must Read

    Disepakati, APBD 2021 Provinsi Banten Defisit Rp4,47 Triliun

    SERANG/POSPUBLIK.CO - DPRD Provinsi Banten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi perda. Persetujuan diambil dalam...

    IMM Sebut Anggaran Perjalanan Anggota Dewan Habiskan Rp44 Miliar Ditengah Pandemi

    PANDEGLANG/POSPUBLIK.CO - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang menyayangkan penggunaan anggaran perjalanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah kelompok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (Amuk) Bahari Banten menggeruduk DPRD Banten pada Sabtu (11/7/2020).

    Aliansi yang terdiri dari Koalisi Nelayan Banten (KNB), Koalisi rakyat untuk keadilan perikanan (Kiara), Walhi Jakarta, Jaringan Advokasi tambang (Jatam) Pena Masyarakat, Serikat Nelayan Lontar, Himpunan Nelayan Pulau Ampel, Masyarakat Pulau Sangiang, Gamsut, dan Kumala PW Serang.

    Mereka menolak rencana Gubernur Banten yang akan menyampaikan nota Gubernur atas usulan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten.

    Perwakilan Amuk Bahari Banten Mad Haer menilai, Gubernur Banten tidak menjalankan pasal 96 UU nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketika mengusulkan Raperda RZWP3K.

    “Kami menilai selama ini draf Raperda tersebut masih berisi perampasan ruang hidup masyarakat, terlebih dalam penyusunan peraturan gubernur tidak melibatkan nelayan untuk memberikan masukan baik lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat 1 sampai ayat 4 UU nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan,” ucapnya kepada Pospublik.

    Menurut dia, Raperda tersebut sulit untuk diakses oleh masyarakat nelayan dan komunitas nelayan di Banten. Tak hanya itu, Gubernur Banten tidak tidak pernah melakukan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi terkait rencana pembentukan Raperda kepada masyarakat nelayan dan komunitas-komunitas nelayan sebagai masyarakat terdampak.

    “Raperda itu kami sinyalir masih banyak perampasan ruang hidup masyarakat bahari,” katanya.

    Sejauh ini, sambung dia, pihaknya telah mengumpulkan fakta-fakta sebagai pertimbangan terhadap penolakan raperda RZWPZ3K

    “Pertama, dalam dinamika konstitusi dan rencana pembangunan baik nasional maupun daerah terkait RZWP3K secara komprehensip tidak sedikitpun melibatkan masyarakat nelayan dalam menentukan arah penggunaan daya tiap-tiap perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin,” tuturnya.

    Selanjutnya, kata dia, usulan Raperda RZWP3K Provinsi Banten apakah akan memberikan ruang yang adil untuk pemukiman nelayan. Padahal, Provinsi Banten memiliki rumah tangga nelayan tradisional sebanyak 9.235 terdiri dari 8.676 keluarga nelayan tangkap dan 559 nelayan budidaya.

    “Inilah bentuk ketidakadilan sekaligus bentuk perampasan ruang yang akan dilegalkan melalui Perda,” tegasnya.

    Kemudian, kata pria yang biasa disapa Aeng itu, alokasi ruang untuk perikanan tangkap berada dititik terjauh yang kecil kemungkinan tidak dapat diakses oleh nelayan tradisional dengan menggunakan kapal dibawah 10 GT.

    Dengan begitu, berdasarkan persoalan di atas, terlihat arah pembangunan laut di Provinsi Banten yang berorientasi perkembangan infrastruktur melalui Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus pembangunan ekstraktif dan eksploitatif melalui proyek pertambangan.

    “Yang jelas semain parah ketika lahirnya alokasi ruang untuk proyek reklamasi yang berada di 54 kawasan pesisir Banten, proyek-proyek ini dipastikan akan menggusur ruang hidup masyarakat pesisir,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya menolak keras atas rencana kebijakan pemerintah dituangkan dalam nota gubernur yang merugikan masyarakat nelayan umumnya rakyat Banten

    “Kami meminta DPRD Banten sebagai representasi rakyat untuk menolak penyampaian nota gubernur terkait Raperda RZWP3K sebagai bentuk melindungi rakyat nelayan dari upaya perampasan ruang laut sebagai ruang milik nelayan,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Harga Gabah Petani di Banten Alami Penurunan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencatat rata-rata harga gabah di tingkat petani pada November 2020 mengalami penurunan. Penurunan...

    Waduh! Kapolsek Walantaka Dicopot Pasca Kerumunan pada Pertandingan Sepak Bola

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pasca adanya kerumunan pada pertandingan sepak bola di Kecamatan Walantaka pada Rabu (3/12) lalu, Kapolsek Walantaka AKP Kasmuri, di copot jabatannya dan...

    Pasca Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Kota Serang Terendam Banjir

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Setelah diguyur hujan deras semalaman, beberapa wilayah di Kota Serang terendam banjir, seperti di Komplek Citra Gading, Kampung Munjul Jaya, Kelurahan Karundang dan...

    Kota Serang Dikepung Banjir, Warga Diminta Waspada Banjir Susulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kota Serang kembali dikepung banjir setelah diguyur hujan sejak Rabu malam hingga kamis (3/12) pagi. Beberapa titik yang jadi langganan banjir diantaranya komplek...

    Banten Dinilai Darurat Kekerasan Perempuan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan kerap diperingati setiap tanggal 25 November, namun kali ini berbeda lantaran dihadapkan dengan situasi pandemi corona,...
    - Advertisement -
    - Advertisement -