More

    Zona Kuning, Pemprov Banten Akan Terapkan Kebijakan Baru Bagi ASN

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi sistem penerapan kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten. Hal itu sesuai dengan masa ‘New Normal’ termasuk transisi zona kuning Covid-19 di wilayah Banten.

    Meski begitu, Komarudin mengakui skema penerapan sistem kerja akan tetap bersifat fleksibel mengikuti serta menyesuaikan kebijakan PSBB di daerah masing-masing.

    “Jadi kebijakan sistem kerja dirumah bagi ASN itu akan senantiasa di evaluasi, namun sampai dengan saat ini kebijakan dirumah itu tetap mengikuti kebijakan PSBB,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya di kantor BKD Banten, Jumat (10/7/2020) kemarin.

    Menurut dia, setelah masa PSBB berakhir di wilayah Tangerang Raya akan dikeluarkan kebijakan baru bagi ASN, hal itu dilakukan guna memberikan pola kerja berbeda sesuai kondisi kenormalan baru.

    “PSBB wilayah Tangerang Raya sampai tanggal 12 Juli 2020, setelah tanggal 12 itu akan ada kebijakan baru,” katanya.

    Saat ini, Komarudin juga mengakui sedang mempersiapkan konsep kebijakan baru yang nanti akan dirumuskan bersama Gubernur Banten (Wahidin Halim).

    “Alternatif-alternatif itu misalnya apakah kerja (ASN) akan gantian 50 persen (di kantor), 50 persen dirumah yang diprioritaskan mereka yang hamil rumahnya jauh, memiliki penyakit penyerta itu yang kita akan upayakan dirumah,” tegasnya.

    Terkait penerpaan kebijakan baru, sambung dia, pemprov tidak akan membedakan zonasi wilayah. “Kalau PSBB ini selesai ya kita samakan nanti kebijakanya untuk seluruh pegawai ASN provinsi,” tambahnya.

    Disinggung soal pemerintah pusat akan memberhentikan ASN yang tidak produktif selama penerapan kerja dirumah (wrok from home/WFH), Komarudin menegaskan informasi pemberhentian ASN hanya sebatas isu, karena hingga saat ini belum ada regulasi baru yang diputuskan pemerintah.

    “Jadi itu kan informasi, tapi dari sisi kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kita belum mendapatkan itu,” tegas Komarudin.

    Komarudin juga mengakui pemda tidak akan mengambil kebijakan sepihak dalam memberhentikan ASN selama berlaku kebijakan WFH. “Sementara kita tidak sampai mengarah kesana tapi dengan pengurangan secara alamiah itu terjadi yg pensiun itu baru kita kurangi,” tuturnya.

    Sejauh ini, kata dia, produktifitas kerja ASN melalui kebijakan WFH berkurang, karena sistem kerja drastis berbeda, menurutnya, ada tiga faktor yang mempengaruhi pola kerja ASN. Pertama, persoalan Pola kerja yang berubah awalnya dikantor dipindahkan ke rumah.

    “Kedua, Persoalan kondisi ketika terjadi pandemi kondisi masyarakat berubah yang tadinya membutuhkan pelayanan itu kan berkurang pelayananya. Ketiga, persoalan anggaran jadi kegiatan yang tadinya didukung anggaran, kini anggaranya dialihkan untuk menangani bencana corona sehingga tidak ada, kalau tidak ada berarti tidak dilaksanakan. Tentu kan kinerjanya jelas menurun,” ungkapnya.

    Kendati demikian, lanjut dia, upaya untuk mengevaluasi kinerja ASN sudah dijalankan dari dulu, termasuk mislanya soal pengaturan organisasi pemprov sudah mulai dirampingkan.

    “Sekda dari 9 biro menjadi 7 biro, sehingga itulah yang dapat menjawab pertanyaan selama ini pula. Kenapa jabatan kosong tidak diisi. Jadi itu maskudnya ketika nanti terjadi reorganisasi yang arahnya perampingan jangan sampai ada korban,” terang komarudin.

    “Kita hindari sehingga lebih baik yang sekarang itu tidak disisi dulu sambil menunggu reorganisasi,” tambahnya.

    Disinggung kapan kebijakan reorganisasi dilakukan, komarudin mengakui perubahan reorganisasi akan mengikuti siklus anggaran lantaran anggaran itu disusun berdasarkan APBD

    “Jadi, kalau sekda itu kan sudah ditetapkan, nanti pelaksanaanya itu diperubahan anggaran, disesuaikan dengan OPD baru disitu nanti diisi dinas-dinasnya,” tandasnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -