More

    Zona Kuning, Pemprov Banten Akan Terapkan Kebijakan Baru Bagi ASN

    Must Read

    Dua Pegawai Positif Covid-19, Pengadilan Agama Serang Tunda Persidangan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dua pegawainya terkonfirmasi positif Covid-19, Pengadilan Agama Serang tutup atau lockdown. Imbasnya, persidangan pada hari ini pun di...

    Berkah Jelang Pilkada Serentak Bagi Petugas Pelipat Surat Suara

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Jelang Pilkada serentak 2020 ternyata membawa berkah bagi para petugas pelipat surat suara untuk pemilihan bupati Serang...

    Kota Serang Dikepung Banjir, Warga Diminta Waspada Banjir Susulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kota Serang kembali dikepung banjir setelah diguyur hujan sejak Rabu malam hingga kamis (3/12) pagi. Beberapa titik yang...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi sistem penerapan kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten. Hal itu sesuai dengan masa ‘New Normal’ termasuk transisi zona kuning Covid-19 di wilayah Banten.

    Meski begitu, Komarudin mengakui skema penerapan sistem kerja akan tetap bersifat fleksibel mengikuti serta menyesuaikan kebijakan PSBB di daerah masing-masing.

    “Jadi kebijakan sistem kerja dirumah bagi ASN itu akan senantiasa di evaluasi, namun sampai dengan saat ini kebijakan dirumah itu tetap mengikuti kebijakan PSBB,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya di kantor BKD Banten, Jumat (10/7/2020) kemarin.

    Menurut dia, setelah masa PSBB berakhir di wilayah Tangerang Raya akan dikeluarkan kebijakan baru bagi ASN, hal itu dilakukan guna memberikan pola kerja berbeda sesuai kondisi kenormalan baru.

    “PSBB wilayah Tangerang Raya sampai tanggal 12 Juli 2020, setelah tanggal 12 itu akan ada kebijakan baru,” katanya.

    Saat ini, Komarudin juga mengakui sedang mempersiapkan konsep kebijakan baru yang nanti akan dirumuskan bersama Gubernur Banten (Wahidin Halim).

    “Alternatif-alternatif itu misalnya apakah kerja (ASN) akan gantian 50 persen (di kantor), 50 persen dirumah yang diprioritaskan mereka yang hamil rumahnya jauh, memiliki penyakit penyerta itu yang kita akan upayakan dirumah,” tegasnya.

    Terkait penerpaan kebijakan baru, sambung dia, pemprov tidak akan membedakan zonasi wilayah. “Kalau PSBB ini selesai ya kita samakan nanti kebijakanya untuk seluruh pegawai ASN provinsi,” tambahnya.

    Disinggung soal pemerintah pusat akan memberhentikan ASN yang tidak produktif selama penerapan kerja dirumah (wrok from home/WFH), Komarudin menegaskan informasi pemberhentian ASN hanya sebatas isu, karena hingga saat ini belum ada regulasi baru yang diputuskan pemerintah.

    “Jadi itu kan informasi, tapi dari sisi kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kita belum mendapatkan itu,” tegas Komarudin.

    Komarudin juga mengakui pemda tidak akan mengambil kebijakan sepihak dalam memberhentikan ASN selama berlaku kebijakan WFH. “Sementara kita tidak sampai mengarah kesana tapi dengan pengurangan secara alamiah itu terjadi yg pensiun itu baru kita kurangi,” tuturnya.

    Sejauh ini, kata dia, produktifitas kerja ASN melalui kebijakan WFH berkurang, karena sistem kerja drastis berbeda, menurutnya, ada tiga faktor yang mempengaruhi pola kerja ASN. Pertama, persoalan Pola kerja yang berubah awalnya dikantor dipindahkan ke rumah.

    “Kedua, Persoalan kondisi ketika terjadi pandemi kondisi masyarakat berubah yang tadinya membutuhkan pelayanan itu kan berkurang pelayananya. Ketiga, persoalan anggaran jadi kegiatan yang tadinya didukung anggaran, kini anggaranya dialihkan untuk menangani bencana corona sehingga tidak ada, kalau tidak ada berarti tidak dilaksanakan. Tentu kan kinerjanya jelas menurun,” ungkapnya.

    Kendati demikian, lanjut dia, upaya untuk mengevaluasi kinerja ASN sudah dijalankan dari dulu, termasuk mislanya soal pengaturan organisasi pemprov sudah mulai dirampingkan.

    “Sekda dari 9 biro menjadi 7 biro, sehingga itulah yang dapat menjawab pertanyaan selama ini pula. Kenapa jabatan kosong tidak diisi. Jadi itu maskudnya ketika nanti terjadi reorganisasi yang arahnya perampingan jangan sampai ada korban,” terang komarudin.

    “Kita hindari sehingga lebih baik yang sekarang itu tidak disisi dulu sambil menunggu reorganisasi,” tambahnya.

    Disinggung kapan kebijakan reorganisasi dilakukan, komarudin mengakui perubahan reorganisasi akan mengikuti siklus anggaran lantaran anggaran itu disusun berdasarkan APBD

    “Jadi, kalau sekda itu kan sudah ditetapkan, nanti pelaksanaanya itu diperubahan anggaran, disesuaikan dengan OPD baru disitu nanti diisi dinas-dinasnya,” tandasnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Harga Gabah Petani di Banten Alami Penurunan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) Banten mencatat rata-rata harga gabah di tingkat petani pada November 2020 mengalami penurunan. Penurunan...

    Waduh! Kapolsek Walantaka Dicopot Pasca Kerumunan pada Pertandingan Sepak Bola

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pasca adanya kerumunan pada pertandingan sepak bola di Kecamatan Walantaka pada Rabu (3/12) lalu, Kapolsek Walantaka AKP Kasmuri, di copot jabatannya dan...

    Pasca Diguyur Hujan Deras, Sejumlah Wilayah di Kota Serang Terendam Banjir

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Setelah diguyur hujan deras semalaman, beberapa wilayah di Kota Serang terendam banjir, seperti di Komplek Citra Gading, Kampung Munjul Jaya, Kelurahan Karundang dan...

    Kota Serang Dikepung Banjir, Warga Diminta Waspada Banjir Susulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kota Serang kembali dikepung banjir setelah diguyur hujan sejak Rabu malam hingga kamis (3/12) pagi. Beberapa titik yang jadi langganan banjir diantaranya komplek...

    Banten Dinilai Darurat Kekerasan Perempuan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan kerap diperingati setiap tanggal 25 November, namun kali ini berbeda lantaran dihadapkan dengan situasi pandemi corona,...
    - Advertisement -
    - Advertisement -