More

    Zona Kuning, Pemprov Banten Akan Terapkan Kebijakan Baru Bagi ASN

    Must Read

    Tiba di Tanah Jawara, Petani Deli Serdang Disambut Warga Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sebanyak 170 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB)...

    Apel Perdana di Masa Pendemi, Pemkot Hanya Libatkan Eselon II dan II

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Setelah berbulan-bulan tidak melakukan apel pagi karena merebaknya Covid-19 di Kota Serang, kini pemerintah Kota (Pemkot) Serang...

    Penjual Ikan Asin di Karangantu Keluhkan Sepi Pembeli

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pedagang ikan asin di Karangantu, Kota Serang, mengeluhkan penjualan ikan asin yang minim dan sepi pembeli, tak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi sistem penerapan kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten. Hal itu sesuai dengan masa ‘New Normal’ termasuk transisi zona kuning Covid-19 di wilayah Banten.

    Meski begitu, Komarudin mengakui skema penerapan sistem kerja akan tetap bersifat fleksibel mengikuti serta menyesuaikan kebijakan PSBB di daerah masing-masing.

    “Jadi kebijakan sistem kerja dirumah bagi ASN itu akan senantiasa di evaluasi, namun sampai dengan saat ini kebijakan dirumah itu tetap mengikuti kebijakan PSBB,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya di kantor BKD Banten, Jumat (10/7/2020) kemarin.

    Menurut dia, setelah masa PSBB berakhir di wilayah Tangerang Raya akan dikeluarkan kebijakan baru bagi ASN, hal itu dilakukan guna memberikan pola kerja berbeda sesuai kondisi kenormalan baru.

    “PSBB wilayah Tangerang Raya sampai tanggal 12 Juli 2020, setelah tanggal 12 itu akan ada kebijakan baru,” katanya.

    Saat ini, Komarudin juga mengakui sedang mempersiapkan konsep kebijakan baru yang nanti akan dirumuskan bersama Gubernur Banten (Wahidin Halim).

    “Alternatif-alternatif itu misalnya apakah kerja (ASN) akan gantian 50 persen (di kantor), 50 persen dirumah yang diprioritaskan mereka yang hamil rumahnya jauh, memiliki penyakit penyerta itu yang kita akan upayakan dirumah,” tegasnya.

    Terkait penerpaan kebijakan baru, sambung dia, pemprov tidak akan membedakan zonasi wilayah. “Kalau PSBB ini selesai ya kita samakan nanti kebijakanya untuk seluruh pegawai ASN provinsi,” tambahnya.

    Disinggung soal pemerintah pusat akan memberhentikan ASN yang tidak produktif selama penerapan kerja dirumah (wrok from home/WFH), Komarudin menegaskan informasi pemberhentian ASN hanya sebatas isu, karena hingga saat ini belum ada regulasi baru yang diputuskan pemerintah.

    “Jadi itu kan informasi, tapi dari sisi kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kita belum mendapatkan itu,” tegas Komarudin.

    Komarudin juga mengakui pemda tidak akan mengambil kebijakan sepihak dalam memberhentikan ASN selama berlaku kebijakan WFH. “Sementara kita tidak sampai mengarah kesana tapi dengan pengurangan secara alamiah itu terjadi yg pensiun itu baru kita kurangi,” tuturnya.

    Sejauh ini, kata dia, produktifitas kerja ASN melalui kebijakan WFH berkurang, karena sistem kerja drastis berbeda, menurutnya, ada tiga faktor yang mempengaruhi pola kerja ASN. Pertama, persoalan Pola kerja yang berubah awalnya dikantor dipindahkan ke rumah.

    “Kedua, Persoalan kondisi ketika terjadi pandemi kondisi masyarakat berubah yang tadinya membutuhkan pelayanan itu kan berkurang pelayananya. Ketiga, persoalan anggaran jadi kegiatan yang tadinya didukung anggaran, kini anggaranya dialihkan untuk menangani bencana corona sehingga tidak ada, kalau tidak ada berarti tidak dilaksanakan. Tentu kan kinerjanya jelas menurun,” ungkapnya.

    Kendati demikian, lanjut dia, upaya untuk mengevaluasi kinerja ASN sudah dijalankan dari dulu, termasuk mislanya soal pengaturan organisasi pemprov sudah mulai dirampingkan.

    “Sekda dari 9 biro menjadi 7 biro, sehingga itulah yang dapat menjawab pertanyaan selama ini pula. Kenapa jabatan kosong tidak diisi. Jadi itu maskudnya ketika nanti terjadi reorganisasi yang arahnya perampingan jangan sampai ada korban,” terang komarudin.

    “Kita hindari sehingga lebih baik yang sekarang itu tidak disisi dulu sambil menunggu reorganisasi,” tambahnya.

    Disinggung kapan kebijakan reorganisasi dilakukan, komarudin mengakui perubahan reorganisasi akan mengikuti siklus anggaran lantaran anggaran itu disusun berdasarkan APBD

    “Jadi, kalau sekda itu kan sudah ditetapkan, nanti pelaksanaanya itu diperubahan anggaran, disesuaikan dengan OPD baru disitu nanti diisi dinas-dinasnya,” tandasnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Pedoman Penyusunan APBD 2021, Pemda Diminta Tetap Fokus Penanganan Covid-19

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020...

    Sidang Gugatan Pemindahan RKUD Banten Masuk Tahap Penyerahan Resume Perdamaian

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sidang Perdata gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait Pemindahan RKUD Bank Banten ke Bank Jawa...

    Innalilahi, Tokoh Pendiri Banten Wafat di RS Siloam Karawaci

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Masyarakat Banten kembali kehilangan salah satu tokoh pejuang sekaligus pendiri Provinsi Banten yakni Muchtar Mandala tutup usia di Rumah Sakit (RS) Siloam...

    PPDB di Banten Dinilai Marak Titipan Siswa

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kejuruan SMA/SMK tengah berlangsung. Namun dalam pelaksanaannya PPDB 2020...

    Duh! Ada Botol Miras di Halaman Gedung Dewan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pemandangan tidak etis nampak terlihat setelah ditemukan dua botol minuman keras (Miras) bekas berjenis anggur merah di sela-sela pohon sawit depan halaman...
    - Advertisement -
    - Advertisement -