More

    Raperda Penyertaan Modal Bank Banten, Fraksi Golkar: Keputusan Besar Tanpa Rencana Besar

    Must Read

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    Buruh Menunggu Keputusan UMK 2021

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi memastikan Jumat besok (20/11/2020) Gubernur Banten...

    Tiga Ormas di Banten Gelar Deklarasi Tolak Habib Rizieq Shihab ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdiri dari Laskar Pendekar Banten Sejati (Lapbas), Jalak Banten, dan Barisan Ansor (Banser)...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten menilai usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyertaan modal Bank Banten merupakan sebuah keputusan besar tanpa rencana yang besar.

    Hal itu disampaikan Sekretaris Partai Golkar DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan saat membacakan pandangan Frkasi Golkar terkait usulan Gubernur Banten tentang Raperda Penyertaan modal Bank Banten melalui PT BGD dan Raperda RZWP3K di Kota Serang, Minggu (12/7/2020).

    Fitron mengatakan, sebagai sebuah proposal besar senilai Rp 1.5 triliun tentang penyertaan modal Bank Banten, sambutan gubernur sangat singkat dan tanpa sebuah perencanaan yang besar. Bahkan, sambutan itu hanya terdiri dari 118 kata.

    “Sambutan tersebut kami berekspektasi akan ada alasan, tujuan, pertimbangan, langkah besar pengambilan resiko dan manfaat yang akan diperoleh Provinsi Banten dari rencana penyertaan modal melalui sambutan yang inklusif,” katanya.

    “Saya kira kami terpaksa harus membahas keputusan besar tanpa rencana besar, bahwa akan menimbulkan pandangan spekulatif dan lebih berbahaya dari sebuah peraturan,” tegasnya.

    Pihaknya, ucap dia, memiliki beberapa catatan, diantaranya terkait kapasitas kemampuan daerah yang memproyeksikan pengeluaran anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 50 miliar, pada tahun 2021 hanya Rp 50 miliar, dan tahun 2022 hanya Rp 50 miliar. Ia mempertanyakan terkait proyeksi RPJMD itu, mengingat penyertaan modal Bank Banten yang dilakukan senilai Rp 1,5 triliun.

    Kemudian, ia juga mengingatkan tentang peraturan pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PP nomor 33 tahun 2020 tetang pelaksanaan kewenangan lembaga penjamin simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

    “Apakah gubernur juga telah melakukan kajian sesuai Permendagri nomor 22 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi daerah pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),” ucapnya.

    Ia menuturkan, dalam ayat (1) disebutkan pengelola investasi menyusun rencana investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan. Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan perencanaan investasi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan rencana kegiatan investasi pemerintah daerah.

    “Ayat (3) dikatakan rencana penyertaan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Fitron juga mempertanyakan alokasi anggaran yang akan digunakan untuk penyertaan modal Rp 1,5 triliun. Karena, pendapatan daerah mengalami penurunan.

    “Mengingat APBD sedang berjalan mohon saudara gubernur dapat menjelaskan penyertaan modal 1,5 triliun untuk penyehatan bank banten akan dialokasikan dari kos anggaran yang mana, proyek-proyek mana saja yang akan dicoret,” ujarnya.

    Diketahui, sebelumnya pada Sabtu (10/7) Gubernur Banten Wahidin Halim membacakan Nota Pengantar maraton sekaligus dua Rancangan Peraturan Daerah usulan Gubernur tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Saham PT Banten Global Development Tbk untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K).

    “Sehingga perlu diambil langkah-langkah strategis dan kongkrit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    PAD Kota Serang Tahun 2020 Tak Capai Target

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2020 tak mencapai target, lantaran PAD ini hanya mencapai Rp190 miliar dengan target Rp220 miliar....

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG)...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara tertutup...
    - Advertisement -
    - Advertisement -