More

    Jaringan Internet Sulit, Sekolah Diizinkan Belajar Tatap Muka

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Gubernur Banten Wahidin Halim secara resmi mengizinkan proses berjalan mengajar secara tatap muka di ruang kelas untuk jejang pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Tingkat Kejuruan (SMA/SMK).

    Kali ini, Sekolah yang diperbolehkan belajar tatap muka yakni sekolah yang telah memenuhi syarat dan kriteria khusus, salah satunya adalah sekolah yang kondisinya terletak di pelosok kampung yang sulit mengakses jaringan internet. Sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring.

    “Dimungkinkan juga sekolah di daerah yang masih sulit sinyal untuk melakukan pertemuan tatap muka terbatas dengan menggunakan protokol kesehatan yang diawasi oleh Gurunya langsung,” ucap Wahidin Halim kepada Wartawan, Senin (13/7/2020) kemarin.

    Wahidin juga meminta sekolah menggunakan dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah) Daerah dari anggaran APBD Provinsi Banten untuk penyediaan pulsa atau pembelian kuota internet bagi para siswa.

    “Jangan jadi beban baru buat para orang tua,” ujarnya.

    Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Sambung Wahidin, kondisinya saat ini berjalan baik sehingga tidak ditemukan kendala-kendala selama PPDB. Sedangkan, untuk pengenalan siswa baru dilakulan melalui daring.

    “PPDB lancar tidak ada masalah apa-apa,” terang Wahidin Halim.

    Sementara, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya mempermudah siswa yang kesulitan mengakses jaringan internet. Karena selama ini banyak siswa yang mengeluh lantaran daerahnya tidak ada sinyal.

    “Sudah diusulkan oleh pemda kalau misalnya di Lebak dan Pandeglang, itu tidak semuanya sekolah daring ada yang luring (Luar Jaringan), sudah ada yang secara langsung (tatap muka), tapi dibatasi dalam konteks teknis pengajaranya,” ucapnya.

    Sejauh ini, kata dia, sistem belajar luring sebagian besar baru dilaksanakan di wilayah perkampungan. Walaupun, ada beberapa wilayah lain di pelosok yang masih menerapkan daring.

    Sementara itu, bagi sekolah yang berada di wilayah perkotaan dipastikan akan tetap menerapkan sistem belajar daring, karena penyebaran virus corona belum sepenuhnya berhasil di entaskan. Untuk itu, transisi sistem belajar siswa akan berubah setelah kondisi Banten sudah normal dan tidak ada penyebaran virus corona.

    “Diperkotaan tetap daring, kalau di pelosok bisa daring dan bisa luring,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -