More

    Soal Bantuan Kuota Internet, Gubernur Banten dan Sekda Tidak Sepaham

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/PSOPUBLIK.CO – Pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten berbeda terkait alokasi dana untuk bantuan kuota internet bagi siswa tingkat Sekolah Menengah dan Kejuruan (SMA/SMK).

    Jika sebelumnya Gubernur WH menyebut alokasi dana itu berasal dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) yang dikucurkan dari anggaran APBD Provinsi Banten. Sekda Banten menyatakan bantuan berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).

    “Jadi kalau (kuota Internet) kebijakan pusat dari Bosnas, itu sudah membolehkan atau membuka ruang untuk pembelanjaan sarana pendukung pendidikan yang mengutamakan di media daring,” ucapnya usai menghadiri sidang Paripurna di DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (14/7/2020).

    Sedangkan, Dikatakan Al, dana BOSDa lebih berkonsentrasi pada upaya menambahkan atau memastikan pengaruh gajih honorarium bagi honorer. Saat ini, berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten ada sekitar 15.000 pegawai honorer dan sekitar 8.700 lebih di antaranya berprofesi sebagai guru.

    “Sesuai dengan peraturan gubernur bahwa dalam rangka menyuport agenda yang terkait dengan honorarium, maka menjadi prioritas untuk agenda kerja di bidang pendidikan, kita akan fokus lebih jauh ke honorarium,” katanya.

    Disinggung apakah belum ada keputusan Dana Bosda untuk alokasi pembiayaan internet sehingga alokasinya dari Bosnas Semua, Al menegaskan Bosda terfokus untuk penanganan honorer.

    “Bisa saja, nanti kita lihat dari porsinya kan besaran pembiayaan termasuk didalamnya nanti kita lihat dalam perkembangannya,” tegasnya.

    Disinggung soal Dindikbud apakah sudah ditugaskan untuk mengkaji skema Dana Bosda. Al mengakui sudah melakukan hal tersebut. “Kita sudah lakukan itu,” singkatnya

    Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin memastikan sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dari anggaran APBD Provinsi Banten untuk penyediaan pulsa atau pembelian kuota internet bagi para siswa.

    “Jangan jadi beban baru buat para orang tua,” ujarnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -