More

    Soal RZWP3K, Amuk Bahari Minta Pansus Turun ke Lapangan

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (Amuk) Bahari Provinsi Banten meminta panitia khusus (pansus) RZWP3K turun ke lapangan agar melihat kondisi nyata kehidupan masyarakat serta mengakomodir kepentingan nelayan.

    Hal itu karena, raperda RZWP3K dinilai akan mengebiri ruang hidup masyarakat nelayan karena beberapa draf pembahasan pokok sangat krusial.

    “Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif harus menyerap aspirasi nelayan, Jangan sampai ketika uji publik justru masyarakat nelayan tersingkirkan dari kehidupannya,” ucapnya perwakilan Amuk Bahari Aeng saat dikonfirmasi lewat telepon seluler, Rabu (15/7/2020).

    Menurut Aeng, raperda RZWP3K akan memisahkan zona tangkap nelayan dari satu zona ke zona lain seperti dipisahkannya zona wisata, dan zona tambang.

    “Yang jelas aktivitas tangkap ikan nelayan pasti akan terganggu, jika disatu titik tidak dapat ikan pasti kan berpindah ke titik lain, nah dengan regulasi RZWP3K zona tangkap ikan nelaya di pisahkan,” katanya.

    Sejauh ini, ujar dia, Pemerintah hanya mementingkan pembahasan zona tambang sehingga terlihat arah kebijakan tersebut hanya untuk memfasilitasi investor swasta, pengusaha, dan penguasa.

    Aeng juga menuturkan, arah pembangunan laut di Banten berorientasi terhadap pembangunan infrastruktur melalui Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus pembangunan ekstraktif dan eksploitatif melalui proyek pertambangan. Ditambah, alokasi ruang untuk proyek reklamasi yang berada di 54 kawasan pesisir Banten.

    “Proyek-proyek ini akan menggusur ruang hidup masyarakat pesisir, tak ada pilihan lain bagi masyarakat kecuali menolak raperda RZWP3K yang memberika karpet merah bagi investasi dan merampas ruang hidup masyarakat pesisir,” tegasnya.

    “Jangan ngebahas masalah tambang saja tapi seluruh zona harus diperhatikan, disitu juga banyak kepentingan-kepentingan masyarakat nelayan yang harus difasilitasi dan diakomodir pemerintah,” imbuhnya.

    Aeng Berharap, dalam pembahasan pansus akan melibatkan masyarakat nelayan sehingga seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat nelayan benar-benar terakomodir dalam Perda tersebut.

    “Alangkah baiknya masyarakat yang terdampak diberi kesempatan untuk ikut dalam pembahasan pansus RZWP3K,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -