SERANG/POSPUBLIK.CO – Jumlah lahan kritis di wilayah Banten mencapai 200 ribu hektar. Sehingga, proses pemulihannya harus melibatkan seluruh komponen termasuk masyarakat.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten Husni Hasan kepada Pospublik.co saat ditemui di gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (16/7/2020).
“Lahan-lahan yang kritis di kita masih banyak, sekitar 200 ribu hektar lagi lahan kritis,” ucapnya.
Menurut Husni, dalam proses pemulihan pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penghijauan dengan menargetkan setiap tahun menanam tiga juta pohon.
“Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten, kita setiap tahun wajib menanam sekitar 3 juta pohon. Ini tetap harus dilakukan walaupun dalam keadaan Covid-19,” katanya.
Dimasa Covid-19 ini, ujar Husni, program penanaman pohon tidak maksimal, karena banyak kendala mulai dari anggaran hingga tenaga pekerja.
“Yang pasti ada kendalanya baik anggaran maupun tenaga. Kalau kita anggaran yang direfocusing untuk Covid sekitar Rp 12.5 miliar dari Rp 29 miliar. Jadi hampir 50 persennya. Nah yang dipangkas itu mulai dari honorarium, perjalanan dinas, hingga narasumber. Tapi untuk pekerja-pekerja prioritas walaupun ada pengurangan batas itu dalam batas toleransi,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Husni, daerah di Banten Selatan seperti di Kabupaten Lebak akan dijadikan konsentrasi serta prioritas dalam penanaman pohon karena daerah tersebut rawan bencana.
“Banten Selatan itu merupakan daerah kritis jadi kita prioritaskan untuk penghijauan, nah sekarang ini yang bergerak ada 8 kelompok, dari sebelumnya 14 kelompok. Ada penurunan, tapi target volume setiap kelompok kita naikan,” tandasnya. (Moch)
