More

    Melalui Raperda Energi Daerah, Proyek Geothermal Padarincang Berpotensi Dilanjutkan

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Rencana Umum Energi Daerah yang tengah di bahas DPRD Banten harus memberikan manfaat terhadap penguatan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten.

    “Kita sedang berupaya untuk menggali sumber-sumber lain untuk dapat menunjang pendapatan daerah dalam memaksimalkan pembangunan Banten,” ucapnya usai menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Dan Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Gubernur Atas 2 Raperda Usul DPRD Povinsi Banten Tentang Raperda Rencana Umum Energi Daerah dan Penyelenggaraan Perumahaan dan Kawasan Permukiman, Kamis (16/7/2020).

    Andika menyebut, sumber energi yang menjadi fokus perhatian pemerintah serta akan dimaksimalkan untuk digenjot salah satunya sektor Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atau mega proyek Geothermal di Padarincang.

    “Ada Geothermal, terus ada potensi lain, nanti secara teknis di proses apa saja yang didorong untuk perkembangan kedepannya,” katanya.

    Untuk mengantisipasi gejolak sosial ditengah masyarakat, sambung Andika, seluruh aspirasi masyarakat termasuk yang menolak harus diakomodir agar kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat.

    “Saya harapkan nanti kita duduk bersama mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang akan menjadi landasan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan,” tuturnya.

    “Yang terpenting kalau ingin disetujui harus berdampak kemanfaatanya kepada masyarakat agar gejolak itu tidak terjadi dikemudian hari,” tegasnya.

    Sementara, Anggota DPRD Banten dari Fraksi PSI Maretta Dian Arthanti mengatakan, pada prinsipnya raperda energi daerah harus dibahas secara bersama-sama agar mendapat perbaikan, masukan, dan penyempurnaan, dari berbagai stackholder.

    Mareta juga mengatakan, raperda enegeri daerah merupakan perintah UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, karena setiap provinsi wajib melaksanakan susunan dokumen rencanan umum energi daerah.

    “Sudah menjadi keharusan peranan energi sangat penting bagi kegiatan peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfataan, dan perusahaan harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan tepat,” ungkapnya.

    Mareta mengakui, kebutuhan energi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sebagai konsekuensi dari kebutuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, oleh karena itu, menurutnya pengelolaan energi dilaksanakan sebaik-baiknya agar memberikan keadilan.

    “Pengelolaan energi harus dikelola secara maksimal baik di pedesaan maupun di perkotaan,” kata Mareta

    Tak hanya itu, lanjut dia, persoalan energi yang muncul di wilayah Banten lantaran masih tingginya penggunaan batu bara dan energi fosil lainya di kawasan industri dan sektor transportasi yang berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup.

    Kedepanya, perlu ditingkatkan sarana dan prasarana dalam bentuk ketersediaan energi di Provinsi Banten agar tidak terdapat kesenjangan kebutuhan-kebutuhan energi didaerah pulau-pulau di wilayah Banten.

    “Saat ini Banten dalam kekurangan keadaan pasokan energi tentunya ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah daerah yang harus mengerjakannya,” jelasnya.

    Untuk itu, pihaknya mendorong pemda untuk memberikan masukan saran dan pendapat terkait raperda energi daerah agar melahirkan perda yang bisa memberikan manfaat yang luas baik untuk kemajuan energi di banten maupun energi nasional.

    “Kita berharap substansi yang dirancang dalam raperda ini dapat mewujudkan kondisi ideal serta menjadi penggerak ekonomi,” tandasnya.

    Diketahui, berdasarkan data dari website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Banten, potensi panas bumi di Banten tersebar dibeberapa titik. Wilayah kerja pertambangan panas bumi secara administrasi terletak di Kabupaten Serang dan Pandeglang, Provinsi Banten.

    Daerahnya mencakup seluas 104.200 hektar berlokasi di sebagian daerah pegunungan seperti Gunung Gede Kabupaten Serang (tidak termasuk daerah Cagar Alam Rawa Danau dan Tukung Gede) serta sebagian wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk Gunung Karang, Gunung Pulosari dan Gunung Aseupan. Daerah pegunungan dan perbukitan berada pada ketinggian sekitar 400 – 1778 meter di atas rata-rata muka air laut.

    Gunung Pulosari (Kabupaten Pandeglang) telah ditetapkan dalam satu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi yaitu WKP Kaldera Danau Banten melalui SK. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0026/K/30/MEM/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja.

    Pertambangan (WKP) Panas Bumi di Daerah Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dengan potensi berdasarkan tingkat penyelidikan rinci sebesar 115 MWe. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -