More

    Pengendara Tidak Patuhi Protokol Kesehatan, Siap-siap Kena Sanksi Push-Up

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Dalam rangka penerapan masa transisi New Normal, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang akan memberikan sanksi bagi para pengendara yang tidak mengindahkan protokol kesehatan.

    Sanksi yang diberikan oleh pihak Dishub berupa sanksi sosial yakni pengendara akan diminta menyanyikan lagu nasional bahkan hingga push-up.

    “Sanksi yang dikenakan adalah sosial bukan materi,” kata Kepala Dishub Kota Serang Maman Lutfi kepada awak media, Kamis (16/7).

    Sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi kendaraan yang berplat A saja, namun juga berlaku bagi seluruh kendaraan yang memasuki wilayah Ibukota Provinsi Banten. Sehingga, sanksi yang diberikan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan pada awal penerapan masa transisi di Kota Serang.

    “Setelah sosialisasi kita pantau dilapangan melalui rekayasa lalu lintas setiap hari kita lakukan,” ujarnya.

    Sementara ini, pemantauan yang dilakukan terhadap para pengendara dilakukan pada jam kerja. Menurutnya penerapan aturan di masa pandemi Covid-19 ini diberlakukan secara persuasif. Bagi para pelanggar yang masuk dalam kategori ringan hanya akan diberikan sanksi sosial.

    Karena bagaimanapun, seperti yang disampaikan dirinya, sanksi sosial yang diberlakukan untuk mengimbangi kondisi perekonomian masyarakat.

    “Pokonya sanksi yang dikenakan adalah sosial bukan materi, karena sementara ini kita imbangi dengan kondisi perekonomian masyarakat, makanya penerapannya juga penerapan persuasif, terkecuali pelanggarannya berat (nabrak orang),” pungkasnya.(Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -