More

    Pengendara Tidak Patuhi Protokol Kesehatan, Siap-siap Kena Sanksi Push-Up

    Must Read

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak...

    PAD Kota Serang Tahun 2020 Tak Capai Target

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2020 tak mencapai target, lantaran PAD ini hanya mencapai Rp190...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Dalam rangka penerapan masa transisi New Normal, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang akan memberikan sanksi bagi para pengendara yang tidak mengindahkan protokol kesehatan.

    Sanksi yang diberikan oleh pihak Dishub berupa sanksi sosial yakni pengendara akan diminta menyanyikan lagu nasional bahkan hingga push-up.

    “Sanksi yang dikenakan adalah sosial bukan materi,” kata Kepala Dishub Kota Serang Maman Lutfi kepada awak media, Kamis (16/7).

    Sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi kendaraan yang berplat A saja, namun juga berlaku bagi seluruh kendaraan yang memasuki wilayah Ibukota Provinsi Banten. Sehingga, sanksi yang diberikan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan pada awal penerapan masa transisi di Kota Serang.

    “Setelah sosialisasi kita pantau dilapangan melalui rekayasa lalu lintas setiap hari kita lakukan,” ujarnya.

    Sementara ini, pemantauan yang dilakukan terhadap para pengendara dilakukan pada jam kerja. Menurutnya penerapan aturan di masa pandemi Covid-19 ini diberlakukan secara persuasif. Bagi para pelanggar yang masuk dalam kategori ringan hanya akan diberikan sanksi sosial.

    Karena bagaimanapun, seperti yang disampaikan dirinya, sanksi sosial yang diberlakukan untuk mengimbangi kondisi perekonomian masyarakat.

    “Pokonya sanksi yang dikenakan adalah sosial bukan materi, karena sementara ini kita imbangi dengan kondisi perekonomian masyarakat, makanya penerapannya juga penerapan persuasif, terkecuali pelanggarannya berat (nabrak orang),” pungkasnya.(Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -