More

    Petinggi Golkar Cilegon Membelot, DPP Akan Berikan Sanksi

    Must Read

    Imbas Corona, Perusahaan Kecil di Banten Capai Satu Juta

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat jumlah Industri besar dan sedang di Banten pada tahun 2020...

    Klaster Perumahan Rawan Curanmor, Ratusan Kendaraan Berhasil di Amankan Polda Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Selama bulan Oktober hingga November jajaran Polres yang berada di Wilayah Hukum Polda Banten berhasil ungkap ratusan...

    Pemkot Serang Khawatir Klaster Baru Penyebaran Covid-19 di BJB KCK Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Setelah di tutup nya pelayanan pada Bank BJB KCK Banten, lantaran adanya klaster baru 83 pegawai dinyatakan...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Wakil Ketua DPD II Golkar Cilegon Sahruji resmi menjabat ketua dewan pengarah tim pemenangan Iye Iman Rohiman-Awab, Atas kejadian itu Golkar menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan bahkan ada yang berspekulatif akan menimbulkan perpecahan di internal Golkar Cilegon.

    Diketahui, DPP Golkar resmi mendukung pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin di Pilkada Cilegon 2020, Sedangkan Iye-Awab merupakan lawan politik Golkar diperhelatan pesta demokrasi tersebut.

    Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) DPP Golkar Andika Hazrumy membenarkan bahwa hingga saat ini tidak ada perpecahan di internal partai akibat membelotnya sikap Sahruji tersebut.

    Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada seluruh jajaran pengurus partai serta pimpinan daerah untuk memasifkan komunikasi politik dalam rangka menjalankan sikap politik partai sesuai keputusan pusat.

    “Kami menyerahkan kepada seluruh jajaran pengurus kabupaten/kota untuk dapat memberikan komunikasi politik agar kader-kader Golkar tidak menjadi pendukung dari calon lain,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Kamis (16/7/2020) kemarin.

    Menurut Andika, seluruh kader Golkar harus fatsun terhadap putusan partai serta menaati intruksi pimpinan, sehingga agenda-agenda politik di tingkat daerah dapat berjalan dengan baik sesuai kepentingan partai. Untuk itu, kata dia, Jika ada kader yang melenceng dan tidak sejalan dengan sikap politik partai maka konsekuensinya akan diberikan sanski.

    “Kemarin pak ketum Erlangga Hartanto sudah bicara bahwa apabila ada kader yang melenceng, apalagi menduduki jabatan strategis harus diberikan sanksi,” katanya.

    “Kan sudah jelas fatsun partai sudah dikuarkan berdasarkan SK (Surat Keputusan) wajib dijalankan kader partai, tidak bisa kan fatsun sudah dikeluarkan tapi tidak dijalankan,” tegasnya.

    Untuk ketentuan sanksinya, Wakil Gubernur Banten ini mengakui akan menyesuaikan dengan usulan DPD Golkar Cilegon. Namun, menurutnya hingga kini status Sahruji masih bersifat kader aktif Golkar.

    “Iya nanti, kan yang mengusulkan daerah, jadi DPD Golkar Cilegon harus bisa mengkomunikasikan agar kader-kader Golkar tidak menjadi pendukung dari calon lain,” tandasnya. (Jejen)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    PAD Kota Serang Tahun 2020 Tak Capai Target

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2020 tak mencapai target, lantaran PAD ini hanya mencapai Rp190 miliar dengan target Rp220 miliar....

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG)...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak pidana korupsi (Tipikor) secara tertutup...
    - Advertisement -
    - Advertisement -