More

    PAD Dishub ‘Jeblok’, Syafrudin Sebut Ada Kebocoran

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Memasuki semester kedua tahun 2020, Wali Kota Serang Syafrudin menilai Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang dihasilkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang pada semester pertama ‘Jeblok’.

    Hal tersebut diungkapkannya usai memimpin rapat kerja daerah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Serang, evaluasi dan realisasi APBD, di gedung Sekretariat Daerah Kota Serang, Senin, (20/7).

    “Realisasi retribusi atau PAD yang terendah, yang jeblog ini adalah Dishub dilihat dari anggaran Rp 2,431 milyar, realisasi hanya Rp 258 juta, retribusi paling rendah Dishub,” kata Syafrudin kepada awak media.

    Orang nomor satu di Kota Serang itu menduga banyak kebocoran anggaran yang terjadi pada dinas tersebut. Bahkan, dirinya menyebutkan akan melakukan evaluasi khusus dan memerintahkan pihak Inspektorat untuk melakukan audit.

    “Evaluasi khusus, saya perintahkan kepada Inspektorat untuk audit (Dishub). Banyak kemungkinan kebocoran nya, karena targetnya itu Rp 1,3 miliar, kalau dihitung perbulan itu hanya Rp 110 juta, kemudian titik parkir itu banyak sekali, dan kayanya banyak kebocoran,” ujarnya dengan nada tegas.

    Dengan adanya evaluasi khusus dan audit dari Inspektorat, Syafrudin menyebutkan akan memberikan sanksi jika nantinya terdapat temuan. “Dishub ini tahun kemarin saja 35 persen dalam satu tahun, itu 35 persen tidak ada Covid. Ini pelanggaran, nanti kalau ada temuan ada sanksi khusus, sanksinya pergantian,” tandasnya.

    Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Dishub Kota Serang Maman Lutfi mengatakan bahwa atas capaian retribusi yang masih rendah masih ada kesempatan untuk memperbaikinya pada semester kedua tahun ini.

    “Masih ada waktu di semester kedua,” tutur Maman kepada pospublik saat dikonfirmasi lewat pesan singkat elektronik WhatsApp.

    Kekurangan retribusi yang dihasilkan oleh pihak Dishub, disebutkan Maman merupakan hal yang terjadi diluar dugaan karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda Kota Serang.

    Untuk memperbaiki kekurangan Dishub pada semester awal tahun ini, Maman mengatakan bahwa pihaknya kini tengah melakukan uji potensi dibeberapa titik yang tersebar di wilayah Kota Serang sebagai upaya meningkatkan PAD.

    “Kita sekarang sedang lakukan uji potensi di beberapa titik sebagai upaya peningkatan PAD. Andalan retribusi di Dishub adalah parkir Tepi Jalan Umum (TJU) sebab kalau yang lain seperti PKB belum bisa dilakukan karena banyak faktor seperti bangunan dan alat, kan belum ada jadi tidak bisa melayani,” pungkasnya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -