More

    PLTPB Berpotensi Dilanjutkan, Inilah Sikap Warga Padarincang

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Warga Padarincang, Kabupaten Serang dengan tegas menolak dilanjutkannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) didaerahnya.

    Bahkan, warga mengancam akan menutup kembali akses masuk alat berat jika perusahaan tidak merespon penolakan warga.

    Salah seorang warga padarincang Dhoif mengatakan, saat ini warga masih solid dan konsisten dalam menolak pembangunan PLTPB, karena beberapa sektor mata pencaharian warga akan terancam jika perusahaan tersebut beroperasi.

    “Kita tetap menolak untuk mempertahankan tanah kelahiran, apalagi warga menggantungkan mata pencaharianya pada sektor pertanian, kan kalau ada perusahaan pasti petani terganggu,” ucapnya saat dikonfirmasi lewat telepon seluller, Senin (20/7/2020).

    Menurut dia, Pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan jangan sampai masyarakat menjadi korban. Terlebih, sektor pendapatan daerah di Banten bukan hanya PLTPB saja melainkan banyak sektor lain yang dapat menguntungkan dan tidak menganggu keselamatan rakyat.

    “Persoalan peningkatan PAD banyak sektor yang bisa digarap secara kreatif dan inovatif tanpa merusak lingkungan dan ekosistem, itu pun kalau pemerintah mau membuka mata dan hati,” katanya.

    Sejauh ini, lanjut dia, dalih peningkatan PAD dengan memanfaatkan seluruh potensi Sumber Daya Alam (SDA) selalu digembor-gemborkan pemerintah. Padahal, jika di kaitkan dengan kondisi sosial masyarakat sangat kontras dan berbanding terbalik karena rakyat Banten terjebak dalam kemiskinan dan pengangguran yang merajalela.

    “Untuk apa manfaat PAD meningkat, jika selama provinsi ini berdiri kesejahteraan rakyat tidak pernah meningkat? Lalu PAD untuk menyejahterakan siapa? Sudahlah biarkan warga Padarincang hidup dengan kultur alam sesuai geografisnya,” ungkapnya.

    Saat ini, ujar dia, ada yang lebih ramah daripada PLTPB yakni energi terbarukan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBM). “Ini lebih clean energi dan tidak merusak lingkungan, karena diambil dari minyak kelapa sawit,” tuturnya.

    Maka dari itu, Pihaknya menyarankan Pemprov Banten agar segera mengganti proyek energi PLTPB dengan energi hijau PLTBM.

    “Harusnya pemprov berpikir bahwa sawit bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik, karena dibeberapa daerah di Indonesia sudah menggunakan cara ini, kan nggak ngerusak lingkungan, jadi ini energi hijau ramah lingkungan,” tandasnya. (Moc)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -