More

    Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh Kembali Geruduk DPRD Banten

    Must Read

    PAD Kota Serang Tahun 2020 Tak Capai Target

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang tahun 2020 tak mencapai target, lantaran PAD ini hanya mencapai Rp190...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi serikat pekerja serikat buruh (ASPSB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (21/7/2020).

    Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap penolakan RUU Omnibus Law sekaligus mendesak DPRD Banten untuk melakukan pernyataan sikap penolakan RUU Ciptaker ‘Omnubus Law’ klaster ketenagakerjaan yang tengah di bahas pemerintah pusat.

    Koodinator ASPSB Isbadi mengatakan, pihaknya meminta ketegasan DPRD Banten untuk mengabulkan seluruh aspirasi buruh termasuk menginginkan dewan secara kelembagaan merekomendasikan atau menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law kepada pemerintah pusat.

    “Sudah tidak ada alasan lagi kalau RUU di kabulkan selesai nasib buruh, kalau kami bekerja tanpa harapan lah buat apa,” ucapnya disela-sela audiensi dengan DPRD Banten.

    Sementara, Ketua advokasi serikat buruh dan pekerja Kabupaten Serang Argo Priyo Sujatmiko mengatakan, jika RUU Omnibus Law dilegalkan menjadi UU otomatis akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan kepada karyawan tetap.

    “Pada musim Covid-19 ini saja banyak pekerja yang kena PHK, pesangon seenaknya sendiri. Tidak lama kemudian perusahaan akan merekrut kembali, dengan status pekerja tetap atau kontrak (outsourcing). Ini kasihan nanti untuk generasi calon pekerja yang baru lulus sekolah,” katanya.

    Saat ini, dia menyebut dalam RUU tersebut terdapat 500 pasal yang akan merugikan buruh mulai pasal 500 hingga pasal 700. Penekananya lebih kepada pekerja karena pemerintah justru lebih melindungi perusahaan.

    “Dalam kontek ini peran negara harus hadir, makanya ada batasan hubungan kerja. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) boleh asalkan sudah memenuhi syarat,” ucapnya.

    Selanjutnya, kata dia, yang krusial saat ini terjadinya polemik melalui sistem kerja outsourcing, apalagi diperkuat dengan regulasi Omnibuslaw. Maka kondisi buruh akan semakin terjepit dengan berbagai persoalan yang kompleks hingga akan memenjarakan buruh dalam perbudakan industri.

    “Sebetulnya saya sepakat ada outsourcing asalkan kategorinya sesuai dengan aturan yakni sekuriti, pengeboran lepas pantai, cleaning servis, hanya itu yang boleh, tapi dengan adanya onmibuslaw ini semua kategori pekerjaan boleh dilakukan outsourcing,” ungkapnya.

    Sebelumnya, ujar dia, batasan kontrak terhadap pekerja terjadi selama tiga kali sehingga jika sudah melebih aturan tersebut tidak ada perpanjangan, akan tetapi melalui RUU tersebut aturannya semakin menjelimer dan merugikan buruh.

    Oleh sebab itu, pihaknya meminta DPRD Banten tidak hanya sekedar menyerap aspirasi melainkan merekomendasikan tuntutan buruh kepada pemerintah pusat melalui kelembangaan DPRD.

    “Kita minta sikap tegas dewan untuk melayangkan surat penolakan terhadap RUU ini kepada pemerintah pusat, tentu kita berdasarkan hasil kajian. Saya rasa DPRD juga sudah punya draf nya untuk dilakukan kajian,” tukasnya.

    Sementara, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku secara pribadi akan menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah pusat. “Saya ketua DPRD Banten bersam Wakil Ketua menerima penyampaian aspirasi, protes dari serikat buruh. kami akan menyurati Presiden dan Ketua DPR RI,” katanya.

    Sementara, wakil ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati mengatakan jika secara kelembagaan DPRD Banten sangat sulit untuk melakukan penolakan, karena terbentur dengan peraturan.

    “Kalau dalam kapasitias kelembagaan kita tidak bisa takut diperiksa BKD (Badan Kehormatan Dewan) mengenai pelanggaran tata tertib,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -