More

    Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh Kembali Geruduk DPRD Banten

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ratusan buruh yang tergabung dalam aliansi serikat pekerja serikat buruh (ASPSB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (21/7/2020).

    Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap penolakan RUU Omnibus Law sekaligus mendesak DPRD Banten untuk melakukan pernyataan sikap penolakan RUU Ciptaker ‘Omnubus Law’ klaster ketenagakerjaan yang tengah di bahas pemerintah pusat.

    Koodinator ASPSB Isbadi mengatakan, pihaknya meminta ketegasan DPRD Banten untuk mengabulkan seluruh aspirasi buruh termasuk menginginkan dewan secara kelembagaan merekomendasikan atau menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law kepada pemerintah pusat.

    “Sudah tidak ada alasan lagi kalau RUU di kabulkan selesai nasib buruh, kalau kami bekerja tanpa harapan lah buat apa,” ucapnya disela-sela audiensi dengan DPRD Banten.

    Sementara, Ketua advokasi serikat buruh dan pekerja Kabupaten Serang Argo Priyo Sujatmiko mengatakan, jika RUU Omnibus Law dilegalkan menjadi UU otomatis akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan kepada karyawan tetap.

    “Pada musim Covid-19 ini saja banyak pekerja yang kena PHK, pesangon seenaknya sendiri. Tidak lama kemudian perusahaan akan merekrut kembali, dengan status pekerja tetap atau kontrak (outsourcing). Ini kasihan nanti untuk generasi calon pekerja yang baru lulus sekolah,” katanya.

    Saat ini, dia menyebut dalam RUU tersebut terdapat 500 pasal yang akan merugikan buruh mulai pasal 500 hingga pasal 700. Penekananya lebih kepada pekerja karena pemerintah justru lebih melindungi perusahaan.

    “Dalam kontek ini peran negara harus hadir, makanya ada batasan hubungan kerja. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) boleh asalkan sudah memenuhi syarat,” ucapnya.

    Selanjutnya, kata dia, yang krusial saat ini terjadinya polemik melalui sistem kerja outsourcing, apalagi diperkuat dengan regulasi Omnibuslaw. Maka kondisi buruh akan semakin terjepit dengan berbagai persoalan yang kompleks hingga akan memenjarakan buruh dalam perbudakan industri.

    “Sebetulnya saya sepakat ada outsourcing asalkan kategorinya sesuai dengan aturan yakni sekuriti, pengeboran lepas pantai, cleaning servis, hanya itu yang boleh, tapi dengan adanya onmibuslaw ini semua kategori pekerjaan boleh dilakukan outsourcing,” ungkapnya.

    Sebelumnya, ujar dia, batasan kontrak terhadap pekerja terjadi selama tiga kali sehingga jika sudah melebih aturan tersebut tidak ada perpanjangan, akan tetapi melalui RUU tersebut aturannya semakin menjelimer dan merugikan buruh.

    Oleh sebab itu, pihaknya meminta DPRD Banten tidak hanya sekedar menyerap aspirasi melainkan merekomendasikan tuntutan buruh kepada pemerintah pusat melalui kelembangaan DPRD.

    “Kita minta sikap tegas dewan untuk melayangkan surat penolakan terhadap RUU ini kepada pemerintah pusat, tentu kita berdasarkan hasil kajian. Saya rasa DPRD juga sudah punya draf nya untuk dilakukan kajian,” tukasnya.

    Sementara, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku secara pribadi akan menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah pusat. “Saya ketua DPRD Banten bersam Wakil Ketua menerima penyampaian aspirasi, protes dari serikat buruh. kami akan menyurati Presiden dan Ketua DPR RI,” katanya.

    Sementara, wakil ketua DPRD Banten Nawa Said Dimyati mengatakan jika secara kelembagaan DPRD Banten sangat sulit untuk melakukan penolakan, karena terbentur dengan peraturan.

    “Kalau dalam kapasitias kelembagaan kita tidak bisa takut diperiksa BKD (Badan Kehormatan Dewan) mengenai pelanggaran tata tertib,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -