More

    Selesaikan Persoalan Aset Antara Pemkab dan Pemkot Serang, KPK Turun Tangan

    Must Read

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya...

    Dua Pegawai Positif Covid-19, Pengadilan Agama Serang Tunda Persidangan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dua pegawainya terkonfirmasi positif Covid-19, Pengadilan Agama Serang tutup atau lockdown. Imbasnya, persidangan pada hari ini pun di...

    Disepakati, APBD 2021 Provinsi Banten Defisit Rp4,47 Triliun

    SERANG/POSPUBLIK.CO - DPRD Provinsi Banten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi perda. Persetujuan diambil dalam...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mediasi persoalan aset antara Kota Serang dan Kabupaten Serang.

    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Ahmad mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Banten, serta kepada Bupati Serang, namun hingga saat ini belum juga mendapatkan respon.

    “Semua langkah sudah kami lakukan, kami sudah konsultasi ke Kemendagri, kemudian kita rapat dengan pihak kabupaten (DPKAD) sudah dua kali. Kemudian kami juga sudah menyurati Bapak Gubernur Banten, kami surati juga ibu Bupati Serang pada saat bulan ramadhan belum direspon juga,” ungkap Ridwan kepada awak media, Rabu (22/7/2020).

    Kehadiran KPK ini menjadi langkah final sebelum masa kerja pansus berakhir. Oleh sebab itu politisi PKS itu menyampaikan bahwa esok hari (Kamis, 23/7) mediasi akan berlangsung dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Sekda Kota Serang bersama KPK.

    “227 aset itu harus ada kepastian, apakah mau diserahkan secara dokumennya terlebih dahulu, nanti pihak kabupaten pinjam pakai, mau di tahun kapan mereka menggunakannya. Kami ingin ada keinginan kuat dari pemkab untuk menyerahkan aset,” ujarnya.

    “Intinya mediasi itu menurunkan ego dari semua pihak bagaimana baiknya. Kami berharap besok selesai,” imbuhnya.

    Menurutnya, soal penyerahan aset dalam waktu dekat ini tidak memungkinkan berbentuk fisik, karena ini berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan Pemkab Serang. Maka, salah satu yang memungkinkan untuk diserahkan dalam waktu dekat ini adalah bentuk Dokumennya.

    “Kalau secara fisik mereka hengkang itu gak mungkin kami memahami itu. Yang kami inginkan minimal ada kepastian hukum bahwa secara tertulis, secara dokumennya diserahkan secara gedungnya dipakai mereka dan tahun berapa mereka akan membangun puspemkab dan pindah. Misalnya 2 tahun 3 tahun,” tandasnya.

    Sedangkan dalam waktu dekat ini ia menyampaikan ada beberapa Aset yang akan diserahkan kepada Pemkot Serang yakni, Gedung PKK, Kantor eks Disdukcapil, Workshop alat berat di Kasemen dan sejumlah bidang tanah di Kelurahan Banjarsari.

    “Ini kan butuh upaya yang cukup kuat untuk semua pihak,” pungkasnya.

    Sementara itu, Koordinator wilayah II Korsupgah KPK Asep Rahmat Suanda menyampaikan, persoalan aset merupakan permasalahan umum yang ditemui pada daerah pemekaran. Jadi, sebagai konsekuensi perlu adanya penyelasaian aset berupa penertiban dan penyelamatan aset.

    “Saya optimis, besok akan menemukan jalan terbaik, kami punya beberapa strategi yang paling tidak besok pihak-pihak itu menyetujui hal-hal pokok,” ujarnya

    Sedangkan jangka waktu penyelesaian belum dapat ia tentukan dan masih harus menunggu esok hari. Namun, pada umumnya persoalan seperti ini akan selesai dalam jangka waktu satu bulan.

    “Untuk waktu penyelesaian belum bisa ditentukan, tapi tentunya semakin cepat semakin bagus, mudah-mudahan ga nyampe satu bulan,” ungkapnya.

    Menurutnya, dalam persoalan seperti ini kecil kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. “Ini akan ada unsur tindak pidana korupsi kalau ada unsur pemanfaatan yang tidak sah, misalnya ternyata dipakai orang lain, dikerjasamakan dengan orang lain tidak sesuai dengan aturan. tapi kalau selama ini dicatat kemudian dimanfaatkan oleh Pemda untuk pelayanan pemerintahan saya kira hal tersebut kecil sekali kemungkinannya,” tandasya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Jadi Tempat Esek-Esek, Pemkot Serang Bakal Sulap Kepandean

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kerap dijadikan tempat esek-esek, Pasar Kepandean direncanakan bakal di tata ulang atau dijadikan tempat terbuka hijau pada...

    Puluhan Sekolah di Kota Serang Dikategorikan Belum Ramah Anak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan sekolah SMP di Kota Serang masih di dikategorikan sebagai Sekolah Ramah Anak. Pasalnya, masih banyak syarat-syarat yang belum terpenuhi dari sekolah...

    FPUIB di Polisikan, Advokat: Ada Orang Yang Benci Islam

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H didampingi kuasa hukum dari Banten Lawyers Club (BLC) melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada acara Apel...

    Diduga Deklarasi Damai Langgar Prokes, FPUIB di Polisikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Kota Serang berinisial H melaporkan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) pada acara Apel Akbar deklarasi damai yang digelar oleh Forum Persaudaraan...

    APBD Kota Serang Tahun 2021 Defisit 75 Miliar

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang tahun anggaran 2021 alami defisit sebesar Rp 75,5 miliar. Demikian hal tersebut di...
    - Advertisement -
    - Advertisement -