More

    Selesaikan Persoalan Aset Antara Pemkab dan Pemkot Serang, KPK Turun Tangan

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mediasi persoalan aset antara Kota Serang dan Kabupaten Serang.

    Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Ahmad mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Banten, serta kepada Bupati Serang, namun hingga saat ini belum juga mendapatkan respon.

    “Semua langkah sudah kami lakukan, kami sudah konsultasi ke Kemendagri, kemudian kita rapat dengan pihak kabupaten (DPKAD) sudah dua kali. Kemudian kami juga sudah menyurati Bapak Gubernur Banten, kami surati juga ibu Bupati Serang pada saat bulan ramadhan belum direspon juga,” ungkap Ridwan kepada awak media, Rabu (22/7/2020).

    Kehadiran KPK ini menjadi langkah final sebelum masa kerja pansus berakhir. Oleh sebab itu politisi PKS itu menyampaikan bahwa esok hari (Kamis, 23/7) mediasi akan berlangsung dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Sekda Kota Serang bersama KPK.

    “227 aset itu harus ada kepastian, apakah mau diserahkan secara dokumennya terlebih dahulu, nanti pihak kabupaten pinjam pakai, mau di tahun kapan mereka menggunakannya. Kami ingin ada keinginan kuat dari pemkab untuk menyerahkan aset,” ujarnya.

    “Intinya mediasi itu menurunkan ego dari semua pihak bagaimana baiknya. Kami berharap besok selesai,” imbuhnya.

    Menurutnya, soal penyerahan aset dalam waktu dekat ini tidak memungkinkan berbentuk fisik, karena ini berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan Pemkab Serang. Maka, salah satu yang memungkinkan untuk diserahkan dalam waktu dekat ini adalah bentuk Dokumennya.

    “Kalau secara fisik mereka hengkang itu gak mungkin kami memahami itu. Yang kami inginkan minimal ada kepastian hukum bahwa secara tertulis, secara dokumennya diserahkan secara gedungnya dipakai mereka dan tahun berapa mereka akan membangun puspemkab dan pindah. Misalnya 2 tahun 3 tahun,” tandasnya.

    Sedangkan dalam waktu dekat ini ia menyampaikan ada beberapa Aset yang akan diserahkan kepada Pemkot Serang yakni, Gedung PKK, Kantor eks Disdukcapil, Workshop alat berat di Kasemen dan sejumlah bidang tanah di Kelurahan Banjarsari.

    “Ini kan butuh upaya yang cukup kuat untuk semua pihak,” pungkasnya.

    Sementara itu, Koordinator wilayah II Korsupgah KPK Asep Rahmat Suanda menyampaikan, persoalan aset merupakan permasalahan umum yang ditemui pada daerah pemekaran. Jadi, sebagai konsekuensi perlu adanya penyelasaian aset berupa penertiban dan penyelamatan aset.

    “Saya optimis, besok akan menemukan jalan terbaik, kami punya beberapa strategi yang paling tidak besok pihak-pihak itu menyetujui hal-hal pokok,” ujarnya

    Sedangkan jangka waktu penyelesaian belum dapat ia tentukan dan masih harus menunggu esok hari. Namun, pada umumnya persoalan seperti ini akan selesai dalam jangka waktu satu bulan.

    “Untuk waktu penyelesaian belum bisa ditentukan, tapi tentunya semakin cepat semakin bagus, mudah-mudahan ga nyampe satu bulan,” ungkapnya.

    Menurutnya, dalam persoalan seperti ini kecil kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. “Ini akan ada unsur tindak pidana korupsi kalau ada unsur pemanfaatan yang tidak sah, misalnya ternyata dipakai orang lain, dikerjasamakan dengan orang lain tidak sesuai dengan aturan. tapi kalau selama ini dicatat kemudian dimanfaatkan oleh Pemda untuk pelayanan pemerintahan saya kira hal tersebut kecil sekali kemungkinannya,” tandasya. (Jon)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -