More

    Bosda Banten 2020 dinilai Bertentangan Dengan Pergub 31 Tahun 2018

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Penggugat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Provinsi Banten 2020 di PTUN Serang, Ojat Sudrajat menyebut penganggaran Bosda 2020 bertentangan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Gratis pada sekolah SMA/SMK.

    Pasalnya, penganggaran dana Bosda tidak menghitung jumlah siswa melainkan hanya diperuntukan untuk gaji Guru dan Tenaga Honorer

    “Sungguh sangat ironis buat saya, ketika penyusunan RKA (rencana kerja anggaran) sampai dengan menjadi DPA Bosda 2020 ini sudah lari dari pakem-nya Pergub nomor 31 Tahun 2018. Karena hanya memasukan 2 item dari 14 item yakni gaji guru dan staf tenaga honorer, padahal pasal 14 huruf ( e ) perhitungan dana Bosda dasarnya adalah jumlah siswa sama seperti Bosnas,” ucapnya kepada awak media saat dikonfirmasi lewat telephon seluler, Kamis (23/7/2020).

    Ojat menyebut, para pejabat sedang menutupi masalah Bosda 2020 melalui berbagai statement yang dilontarkan ke publik. Sehingga, patut diduga mereka sudah masuk dalam katagori pembohongan publik.

    “Saya heran dengan statement Pak Gubernur yang menyatakan Bosda bisa digunakan untuk pembelian pulsa kuota internet, diteruskan dengan Pak Sekda yang menyatakan Bosda juga dihitung per siswa. Nah itu terkuak bahwa adanya dugaan yang merubah DIPA dari Bosda,” katanya.

    Sebelumnya, lanjut Ojat, pihaknya sudah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait permasalahan Bosda 2020.

    “Saya ingat betul kalau terkait masalah Bosda ini, karena saya bersama pak Ikhsan Ahmad dan Suhendar pada tahun 2018 ikut mengawal kebijakan Pemprov Banten sampai lahirnya Pergub 31 Tahun 2018,” terangnya.

    Tak hanya itu, Ojat mengaku sudah melayangkan surat gugatan ke PTUN Serang. Bahkan dalam persidangan itu dirinya membawa bukti rekaman.

    “Dalam persidangan pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berupaya untuk menang, saya menggugat bukan tujuan menang atau kalah, saya hanya mengingatkan agar masalah Bosda 2020 ini kembali ke pakemnya karena menyangkut program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, dalam Pergub 31 tahun 2018 pasal 10 tentang peruntukan pendidikan gratis, ada 14 item pengalokasian Bosda, yakni seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru, pembelian buku teks pelajaran, buku untuk koleksi perpustakaan, kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -