More

    Alokasi Bosda Disebut Tidak Sesuai, Inspektorat Akan Panggil Dindikbud Banten

    Must Read

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia Capai 5,3 Juta Jiwa

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, sekitar 9 Juta pekerja migran asal Indonesia telah di berangkatkan...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Inspektorat Provinsi Banten tengah melakukan proses penelusuran soal ketidaksesuaian peruntukan dana biaya operasional sekolah daerah (Bosda) Banten dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018 tentang pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKH.

    Inspektorat sendiri akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten untuk dimintai keterangan terkait Alokasi Dana Bosda Tahun 2020.

    Kepala Inspektorat Banten E Kusmayadi mengatakan, pemanggilan Dindikbud tersebut merupakan proses untuk mencari keterangan serta mengumpulkan bukti-bukti baru yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam merevisi Pergub 31 Tahun 2018.

    “Sudah dikonfirmasi akan ada perubahan Pergub, kita akan memanggil Dindikbud hari Senin untuk menjelaskan masalah Bosda,” ucapnya saat ditemui di Kantor Inspektorat Banten, Kamis (23/7/2020).

    Dia menyebut, perubahan dana Bosda Tahun 2020 diluar sepengetahuan sekolah, sehingga dampaknya justru menimbulkan kerugian besar bagi sekolah.

    Kusmayadi menuturkan, dalam Pergub sebetulnya sudah jelas ada penyerta biaya operasional lainnya yang unsurnya ada 14 item, akan tetapi Bosda tahun ini seluruhnya dialihkan untuk belanja pegawai guru dan tenaga honorer.

    “Kan kelemahannya ini tidak disosialisasikan kepada sekolah-sekolah sehingga sekolah terkendala,” katanya.

    Disinggung apakah permasalahan Bosda dampak dari Kepala Dindikbud dijabat seorang Pelaksana tugas (Plt), Kusmyadai menilai bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan status kepala dinas tersebut. “Nggak juga yang jelas nanti hari Senin kita akan undang, kita ekspos untuk menjadi bagian bahan telaahan dalam menyikapi kebijakan revisi Pergub,” terangnya.

    Meski begitu, Kusmayadi mengakui bahwa telah terjadi miskomunikasi ditataran dinas dalam perubahan regulasi. Padahal, menurutnya regulasi tersebut harus mengacu pada Pergub.

    “Kejadian ini miskomunikasi, kita juga akan ikut serta dalam penyusunan revisi bosda,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -