More

    Alokasi Bosda Disebut Tidak Sesuai, Inspektorat Akan Panggil Dindikbud Banten

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Inspektorat Provinsi Banten tengah melakukan proses penelusuran soal ketidaksesuaian peruntukan dana biaya operasional sekolah daerah (Bosda) Banten dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018 tentang pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKH.

    Inspektorat sendiri akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten untuk dimintai keterangan terkait Alokasi Dana Bosda Tahun 2020.

    Kepala Inspektorat Banten E Kusmayadi mengatakan, pemanggilan Dindikbud tersebut merupakan proses untuk mencari keterangan serta mengumpulkan bukti-bukti baru yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam merevisi Pergub 31 Tahun 2018.

    “Sudah dikonfirmasi akan ada perubahan Pergub, kita akan memanggil Dindikbud hari Senin untuk menjelaskan masalah Bosda,” ucapnya saat ditemui di Kantor Inspektorat Banten, Kamis (23/7/2020).

    Dia menyebut, perubahan dana Bosda Tahun 2020 diluar sepengetahuan sekolah, sehingga dampaknya justru menimbulkan kerugian besar bagi sekolah.

    Kusmayadi menuturkan, dalam Pergub sebetulnya sudah jelas ada penyerta biaya operasional lainnya yang unsurnya ada 14 item, akan tetapi Bosda tahun ini seluruhnya dialihkan untuk belanja pegawai guru dan tenaga honorer.

    “Kan kelemahannya ini tidak disosialisasikan kepada sekolah-sekolah sehingga sekolah terkendala,” katanya.

    Disinggung apakah permasalahan Bosda dampak dari Kepala Dindikbud dijabat seorang Pelaksana tugas (Plt), Kusmyadai menilai bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan status kepala dinas tersebut. “Nggak juga yang jelas nanti hari Senin kita akan undang, kita ekspos untuk menjadi bagian bahan telaahan dalam menyikapi kebijakan revisi Pergub,” terangnya.

    Meski begitu, Kusmayadi mengakui bahwa telah terjadi miskomunikasi ditataran dinas dalam perubahan regulasi. Padahal, menurutnya regulasi tersebut harus mengacu pada Pergub.

    “Kejadian ini miskomunikasi, kita juga akan ikut serta dalam penyusunan revisi bosda,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -