More

    Dindikbud Banten Klaim Dana Bosda Sudah Sesuai Aturan

    Must Read

    Buruh Nilai KHL Tidak Sensitive Gender

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kesenjangan buruh gender dalam dunia pekerjaan dan upah dinilai semakin melebar, bahkan regulasi yang mengatur komponen kebutuhan...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten mengklaim alokasi dana Bosda sudah sesuai dengan Pergub No 31 tahun 2018 Tentang Pendidikan Gratis bagi siswa SMA/SMK, dan SKH.

    “Sudah sesuai tuh, Definisi pendidikan gratis di Pergub adalah sharing, sharing dana dari pembiayaan APBD yaitu Bosda, dengan APBD yaitu Bosnas diperuntukan untuk belanja personal dan non personal, yang dari Bosda itu belanja personal atau belanja jasa, yaitu jasa guru non PNS,” ucapnya Plt Kepala Dindikbud Banten M Yusuf kepada wartawan, Kamis (23/7/2020) kemarin.

    Yusuf menyebut, pembiayaan operasional sekolah non personal, seperti pemeliharaan air, listrik, fasilitas sekolah dan lain sebagainya dibiayai dengan Bosnas.

    “Kan sharing pendidikan gratis dari APBD dan APBN, cuma pertanggungjawaban yang berbeda. Jadi bagi peran, itu definisi pendidikan gratis. Jangan sampai terjadi tumpang tindih,” katanya.

    Tahun ini, Yusuf mengakui jumlah siswa mengalami kenaikan sehingga kebutuhan guru akan terus meningkat. Untuk itu, Bosda lebih difokuskan untuk tenaga pendidik.

    “Kan guru alami peningkatan, karena murid juga bertambah. Bosda sudah dibayar ke guru dari rekening pemprov, tetapi dokumen-dokumennya melalui sekolah karena yang harus bikin SPM ke kas daerah adalah kepala sekolah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Inspektorat Provinsi Banten tengah melakukan proses penelusuran soal ketidaksesuaian peruntukan dana biaya operasional sekolah daerah (Bosda) Banten dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018 tentang pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKH.

    Inspektorat sendiri akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten untuk dimintai keterangan terkait Alokasi Dana Bosda Tahun 2020. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -