More

    Pemprov Banten Diminta Bongkar Ulang Draf Raperda RZWP3K

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari yang terdiri dari sejumlah Organisasi masyarakat sipil dan Komunitas Nelayan Tradisional mengkritisi undangan rapat dengar pendapat pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

    Perwakilan Amuk Bahari Banten Mad Haer mengatakan, RZWP3K sangat jauh dari tahapan-tahapan proses penyusunan serta akses masyarakat terhadap informasi dan pengambilan keputusan.

    “Mengapa kami mengkritisi undangan DPRD Banten? Karena bagaimana bisa kami memberikan masukan dan analisis jika proses penyusunan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan dan ketidakterbukaan atas informasi yang memadai,” ucapnya di ruang rapat Pansus RZWP3K, Selasa (28/7/2020).

    Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi Banten agar membongkar ulang draft raperda RZWP3K karena masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Banten tidak dilibatkan dalam tahapan penyusunan rencana peraturan daerah tersebut, baik secara fisik maupun pengetahuan dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam yang berada di dalam ruang hidup masyarakat.

    “Tidak ada transparansi atas data dan draft dokumen resmi beserta lampiran (draft RZWP3K Peta Lokasi, Detail Alokasi Ruang beserta Luasannya serta dokumen penjelasannya) oleh DPRD Banten dan pokja RZWP3K,” katanya.

    Selanjutnya, Kata dia, tidak ada data serta draft dokumen RZWP3K yang dapat dikaji, dianalisis dan dikoreksi oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten.

    “Sampai saat ini kami belum mengetahui apakah Provinsi Banten telah membuat dokumen RSWP3K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) yang merupakan syarat untuk penyusunan RZWP3K, RSWP3K dalam penyusunannya harus melakukan konsultasi publik,” ungkapnya.

    Pria yang akrba disapa Aeng itu menegaskan, berdasarkan pedoman teknis penyusunan RZWP3K Provinsi, sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP3K. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP3K.

    “Ini tidak dilakukan oleh pemerintah, dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat akan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di banyak lokasi, makanya pemerintah telah melompat dari tahap-tahap yang seharunsya dilakukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” Tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -