More

    Pemprov Banten Diminta Bongkar Ulang Draf Raperda RZWP3K

    Must Read

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari yang terdiri dari sejumlah Organisasi masyarakat sipil dan Komunitas Nelayan Tradisional mengkritisi undangan rapat dengar pendapat pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

    Perwakilan Amuk Bahari Banten Mad Haer mengatakan, RZWP3K sangat jauh dari tahapan-tahapan proses penyusunan serta akses masyarakat terhadap informasi dan pengambilan keputusan.

    “Mengapa kami mengkritisi undangan DPRD Banten? Karena bagaimana bisa kami memberikan masukan dan analisis jika proses penyusunan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan dan ketidakterbukaan atas informasi yang memadai,” ucapnya di ruang rapat Pansus RZWP3K, Selasa (28/7/2020).

    Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Pemerintah Provinsi Banten agar membongkar ulang draft raperda RZWP3K karena masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Banten tidak dilibatkan dalam tahapan penyusunan rencana peraturan daerah tersebut, baik secara fisik maupun pengetahuan dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam yang berada di dalam ruang hidup masyarakat.

    “Tidak ada transparansi atas data dan draft dokumen resmi beserta lampiran (draft RZWP3K Peta Lokasi, Detail Alokasi Ruang beserta Luasannya serta dokumen penjelasannya) oleh DPRD Banten dan pokja RZWP3K,” katanya.

    Selanjutnya, Kata dia, tidak ada data serta draft dokumen RZWP3K yang dapat dikaji, dianalisis dan dikoreksi oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Banten.

    “Sampai saat ini kami belum mengetahui apakah Provinsi Banten telah membuat dokumen RSWP3K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) yang merupakan syarat untuk penyusunan RZWP3K, RSWP3K dalam penyusunannya harus melakukan konsultasi publik,” ungkapnya.

    Pria yang akrba disapa Aeng itu menegaskan, berdasarkan pedoman teknis penyusunan RZWP3K Provinsi, sosialisasi perlu dilakukan sebelum dilakukan penyusunan RZWP3K. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk di dalamnya terkait kebijakan dan program terkait penyusunan RZWP3K.

    “Ini tidak dilakukan oleh pemerintah, dibuktikan dengan ketidaktahuan masyarakat akan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di banyak lokasi, makanya pemerintah telah melompat dari tahap-tahap yang seharunsya dilakukan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” Tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -