More

    Pesisir Pulau Ampel Direklamasi, Puluhan Pulau Hilang

    Must Read

    Banser Bantah Terlibat Dalam Deklarasi Penoalakan Habib Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ormas Banser Banten membantah keterlibatan dalam menolak rencana kehadiran pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen...

    Tiga Ormas di Banten Gelar Deklarasi Tolak Habib Rizieq Shihab ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdiri dari Laskar Pendekar Banten Sejati (Lapbas), Jalak Banten, dan Barisan Ansor (Banser)...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Himpunan Nelayan Pulau Ampel mencatat ada sekitar 83,35 persen pesisir Pulau Ampel sudah direklamasi, sedangkan sejak tahun 2004 hingga saat ini puluhan pulau-pulau kecil sudah menghilang.

    Demikian disampaikan Perwakilan Nelayan Pulau Ampel Titin saat memberikan catatan dalam rapat dengan pendapat Pansus RZWP3K di ruang rapat DPRD Banten, Selasa (28/7/2020).

    “Setidaknya Pansus RZWP3K bisa ke lokasi langsung untuk melihat secara detail permaslaahan nelayan di Pulau Ampel,” katanya.

    Pulau yang hilang tersebut, kata Titin, diantaranya yakni Pulau Tanjung Batu, Pulau Kemanisan dan Pulau Kejangkungan. Sedangkan, menurutnya sudah puluhan pangkalan perahu yang menyatu dengan daratan seperti pangkalan perahu Cikubang, Kali Jeruk, Kali Nyamuk, Kali Dukuh, Kali Kejangkungan, Kali Wadas.

    “Satu pangkalan perahu itu kapasitasnya 100 perahu dan setiap perahu berjumlah 5 sampai 10 nelayan jadi ada penghilangan secara paksa dengan adanya reklamasi,” tegasnya.

    “Kita tidak tahu siapa yang memberikan izin, tapi yang terjadi disana ada penghilangan secara sistematis pada beberapa pulau-pulau termasuk juga kali-kali atau pangkalan-pangkalan,” terangnya.

    Titin pun berharap setelah Perda disahkan pangkalan-pangkalan perahu dan pulau-pulau kecil harus dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir pulau ampel. “Kalau sekarang sudah direklamasi itu tetap dimiliki warga masyarakat Pesisir Teluk Banten, makanya perlu perlindungan dari pemerintah,” tandasnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -