More

    Pesisir Pulau Ampel Direklamasi, Puluhan Pulau Hilang

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Himpunan Nelayan Pulau Ampel mencatat ada sekitar 83,35 persen pesisir Pulau Ampel sudah direklamasi, sedangkan sejak tahun 2004 hingga saat ini puluhan pulau-pulau kecil sudah menghilang.

    Demikian disampaikan Perwakilan Nelayan Pulau Ampel Titin saat memberikan catatan dalam rapat dengan pendapat Pansus RZWP3K di ruang rapat DPRD Banten, Selasa (28/7/2020).

    “Setidaknya Pansus RZWP3K bisa ke lokasi langsung untuk melihat secara detail permaslaahan nelayan di Pulau Ampel,” katanya.

    Pulau yang hilang tersebut, kata Titin, diantaranya yakni Pulau Tanjung Batu, Pulau Kemanisan dan Pulau Kejangkungan. Sedangkan, menurutnya sudah puluhan pangkalan perahu yang menyatu dengan daratan seperti pangkalan perahu Cikubang, Kali Jeruk, Kali Nyamuk, Kali Dukuh, Kali Kejangkungan, Kali Wadas.

    “Satu pangkalan perahu itu kapasitasnya 100 perahu dan setiap perahu berjumlah 5 sampai 10 nelayan jadi ada penghilangan secara paksa dengan adanya reklamasi,” tegasnya.

    “Kita tidak tahu siapa yang memberikan izin, tapi yang terjadi disana ada penghilangan secara sistematis pada beberapa pulau-pulau termasuk juga kali-kali atau pangkalan-pangkalan,” terangnya.

    Titin pun berharap setelah Perda disahkan pangkalan-pangkalan perahu dan pulau-pulau kecil harus dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir pulau ampel. “Kalau sekarang sudah direklamasi itu tetap dimiliki warga masyarakat Pesisir Teluk Banten, makanya perlu perlindungan dari pemerintah,” tandasnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -