More

    Kelompok Nelayan Diminta Tidak Hambat Raperda RZWP3K

    Must Read

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah organisasi nelayan mengkritisi undangan rapat RZWP3K yang dinilai tidak sesuai dengan pedoman penyusunan dan ketidakterbukaan atas informasi yang memadai.

    Menanggapi hal tersebut, ketua Pansus RZWP3K Miftahudin mengatakan, seluruh aspirasi komponen nelayan yang diundang dalam agenda rapat merupakan masukan positif yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengesahan Perda.

    “Kita akan mendengar seluruh aspirasi kelompok nelayan mereka kan sebagai pemangku kepentingan dalam Perda yang nanti akan ditetapkan dalam paripurna,” cetusnya saat menanggapi masukan dari Nelayan Banten dalam rapat dengar pendapat Pansus RZWP3K di ruang rapat DPRD Banten, Selasa (28/7/2020) kemarin.

    Dia menyebut, secepatnya pansus akan memberikan draf raperda tersebut kepada publik agar seluruhnya dapat mempelajari dan memberikan masukan lebih terhadap penyempurnaan Perda RZWP3K.

    “Draf ini nanti kita bisa share untuk agenda rapat lanjutan, karena kan kita belum bahasa secara detail,” katanya.

    Sebelumnya, kata Miftah, Pemerintah Provinsi Banten mendapat surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) prihal tindaklanjut RZWP3K Porvinsi banten.

    “Inti surat itu RZW3K segera dibahas, karena kan salah satu yang belum membahasa adalah Provinsi Banten, makanya pusat itu menekan untuk segera di selesaikan,” ujarnya.

    Miftah pun berharap, seluruh stackholder dan komponen masyarakat nelayan dapat menyukseskan proses penyelesaian Perda tersebut.

    “Karena kalau ditunda lagi kita dapat terguran dari pusat, ini mumpung semuanya berkeinginan bersama, mari kita secepatnya rampungkan Perda ini,” terangnya.

    Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Suyitno mengatakan, draf raperda RZWP3K masih sama seperti draf sebelumnya. Namun, draf kali ini akan disempurnakan melalui masukan-masukan dari kelompok nelayan.

    “Drafnya masih sama dengan yang lama, tapi kita akan tampung lah aspirasi nelayan maunya seperti apa,” tandasnya (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -