More

    Kelompok Nelayan Diminta Tidak Hambat Raperda RZWP3K

    Must Read

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui,...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah organisasi nelayan mengkritisi undangan rapat RZWP3K yang dinilai tidak sesuai dengan pedoman penyusunan dan ketidakterbukaan atas informasi yang memadai.

    Menanggapi hal tersebut, ketua Pansus RZWP3K Miftahudin mengatakan, seluruh aspirasi komponen nelayan yang diundang dalam agenda rapat merupakan masukan positif yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengesahan Perda.

    “Kita akan mendengar seluruh aspirasi kelompok nelayan mereka kan sebagai pemangku kepentingan dalam Perda yang nanti akan ditetapkan dalam paripurna,” cetusnya saat menanggapi masukan dari Nelayan Banten dalam rapat dengar pendapat Pansus RZWP3K di ruang rapat DPRD Banten, Selasa (28/7/2020) kemarin.

    Dia menyebut, secepatnya pansus akan memberikan draf raperda tersebut kepada publik agar seluruhnya dapat mempelajari dan memberikan masukan lebih terhadap penyempurnaan Perda RZWP3K.

    “Draf ini nanti kita bisa share untuk agenda rapat lanjutan, karena kan kita belum bahasa secara detail,” katanya.

    Sebelumnya, kata Miftah, Pemerintah Provinsi Banten mendapat surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) prihal tindaklanjut RZWP3K Porvinsi banten.

    “Inti surat itu RZW3K segera dibahas, karena kan salah satu yang belum membahasa adalah Provinsi Banten, makanya pusat itu menekan untuk segera di selesaikan,” ujarnya.

    Miftah pun berharap, seluruh stackholder dan komponen masyarakat nelayan dapat menyukseskan proses penyelesaian Perda tersebut.

    “Karena kalau ditunda lagi kita dapat terguran dari pusat, ini mumpung semuanya berkeinginan bersama, mari kita secepatnya rampungkan Perda ini,” terangnya.

    Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Suyitno mengatakan, draf raperda RZWP3K masih sama seperti draf sebelumnya. Namun, draf kali ini akan disempurnakan melalui masukan-masukan dari kelompok nelayan.

    “Drafnya masih sama dengan yang lama, tapi kita akan tampung lah aspirasi nelayan maunya seperti apa,” tandasnya (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -