More

    Soal Polemik Aset, Pemkot Serang Bisa Tempuh Jalur Hukum

    Must Read

    Raperda RZWP3K Dinilai Tidak Sinkron Dengan RTRW

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) menyoroti lemahnya draf Raperda RZWP3K Provinsi Banten. Bahkan,...

    Diklaim Memiliki Jaringan ke Perusahaan, SDC Diharapkan Bisa Kurangi Pengangguran di Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga pelatihan dan pengembangan keahlian Skill Development Centre (SDC) diharapkan bisa mengurangi pengangguran di Kota Serang. Terlebih,...

    Penjual Ikan Asin di Karangantu Keluhkan Sepi Pembeli

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pedagang ikan asin di Karangantu, Kota Serang, mengeluhkan penjualan ikan asin yang minim dan sepi pembeli, tak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Meskipun sudah dimediasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih cukup alot. Pasalnya, Pemkab Serang akan melakukan kajian analisi ekonomi aset terlebih dahulu.

    Akademisi Untirta yang juga ketua pusat kajian konstitusi perundang-undangan dan pemerintah Lia Riesta Dewi mengatakan, penyerahan seluruh aset dari Pemkab Serang kepada Pemkot Serang seharusnya sudah selesai pada tahun 2012 lalu sesuai amanah Undang-undang Pembentukan Kota Serang. Karena batas penyerahan aset adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan penjabat Wali Kota Serang.

    Dengan begitu, lanjutnya, jika Pemerintah Provinsi Banten tidak maksimal dalam memfasilitasi polemik aset tersebut, maka Pemkot serang bisa menempuh jalur hukum.

    “Pemkot Serang bisa melaporkan kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) kalau memang gubernur tidak sanggup menjadi fasilitator,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui telephon seluller, Kamis (30/7/2020).

    Dia menyebut, kinerja Pemprov Banten haurs dipertanyakan karena Pemkab Serang selama kurun waktu 13 tahun tak kunjung melimpahkan aset kepada Pemkot Serang.

    “Nah jika diibaratkan ada dua anak yang sedang bermasalah maka tugas ayah (provinsi) untuk membenarkannya,” katanya.

    “Seharusnya gubernur dapat memberikan jalan tengah untuk menyelesaikan konflik ini bukan hanya bertindak seakan-akan yang penting secara administratif tugas sudah dijalankan tapi berhasil atau tidak itu tidak menjadi patokan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Koordinator Wilayah II Supervisi Pencegahan (Koorsupgah) Asep Rahmat Suwanda mengatakan untuk mencari solusi terkait penyelesaian masalah aset antara pemkab dan pemkot Serang membutuhkan waktu.

    Meski begitu, KPK meminta Pemkab Serang agar secepatnya menyerahkan seluruh aset yang dimiliki Pemkot Serang.

    “Ya secepat mungkin lah kalau bisa besok-besok ya diserahkan, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat harus sudah diserahkan” ujarnya.

    Sementara, Asisten Daerah (Asda) III Pemkab Serang Ida Nuraida menegaskan untuk menyerahkan sisa aset sebesar 3 persen lagi harus dilakukan kajian hukum serta kajian ekonomi secara komprehensif.

    “Dari 3 persen itu ada di 41 bidang, disitu ada beberapa bangunan, nanti kita analisis dulu secara rasional terus kemudian uji ekonomi,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, pihaknya tidak akan menyerahkan seluruh aset kepada Kota Serang, hal itu, menurutnya, sesuai amanah UU Nomor 32 Tahun 2014 yang memerintahkan sebagain kecil saja aset yang harus diserahkan. “Artinya tidak 100 persen harus diserahkan Pemkab,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Pedoman Penyusunan APBD 2021, Pemda Diminta Tetap Fokus Penanganan Covid-19

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020...

    Sidang Gugatan Pemindahan RKUD Banten Masuk Tahap Penyerahan Resume Perdamaian

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sidang Perdata gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim terkait Pemindahan RKUD Bank Banten ke Bank Jawa...

    Innalilahi, Tokoh Pendiri Banten Wafat di RS Siloam Karawaci

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Masyarakat Banten kembali kehilangan salah satu tokoh pejuang sekaligus pendiri Provinsi Banten yakni Muchtar Mandala tutup usia di Rumah Sakit (RS) Siloam...

    PPDB di Banten Dinilai Marak Titipan Siswa

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kejuruan SMA/SMK tengah berlangsung. Namun dalam pelaksanaannya PPDB 2020...

    Duh! Ada Botol Miras di Halaman Gedung Dewan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Pemandangan tidak etis nampak terlihat setelah ditemukan dua botol minuman keras (Miras) bekas berjenis anggur merah di sela-sela pohon sawit depan halaman...
    - Advertisement -
    - Advertisement -