More

    Soal Polemik Aset, Pemkot Serang Bisa Tempuh Jalur Hukum

    Must Read

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat...

    Nanang Dilantik Jadi Sekot, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap kepada Nanang Saefudin yang sudah dilantik Sekertaris Daerah (Sekda) Kota...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Meskipun sudah dimediasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih cukup alot. Pasalnya, Pemkab Serang akan melakukan kajian analisi ekonomi aset terlebih dahulu.

    Akademisi Untirta yang juga ketua pusat kajian konstitusi perundang-undangan dan pemerintah Lia Riesta Dewi mengatakan, penyerahan seluruh aset dari Pemkab Serang kepada Pemkot Serang seharusnya sudah selesai pada tahun 2012 lalu sesuai amanah Undang-undang Pembentukan Kota Serang. Karena batas penyerahan aset adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan penjabat Wali Kota Serang.

    Dengan begitu, lanjutnya, jika Pemerintah Provinsi Banten tidak maksimal dalam memfasilitasi polemik aset tersebut, maka Pemkot serang bisa menempuh jalur hukum.

    “Pemkot Serang bisa melaporkan kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) kalau memang gubernur tidak sanggup menjadi fasilitator,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui telephon seluller, Kamis (30/7/2020).

    Dia menyebut, kinerja Pemprov Banten haurs dipertanyakan karena Pemkab Serang selama kurun waktu 13 tahun tak kunjung melimpahkan aset kepada Pemkot Serang.

    “Nah jika diibaratkan ada dua anak yang sedang bermasalah maka tugas ayah (provinsi) untuk membenarkannya,” katanya.

    “Seharusnya gubernur dapat memberikan jalan tengah untuk menyelesaikan konflik ini bukan hanya bertindak seakan-akan yang penting secara administratif tugas sudah dijalankan tapi berhasil atau tidak itu tidak menjadi patokan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Koordinator Wilayah II Supervisi Pencegahan (Koorsupgah) Asep Rahmat Suwanda mengatakan untuk mencari solusi terkait penyelesaian masalah aset antara pemkab dan pemkot Serang membutuhkan waktu.

    Meski begitu, KPK meminta Pemkab Serang agar secepatnya menyerahkan seluruh aset yang dimiliki Pemkot Serang.

    “Ya secepat mungkin lah kalau bisa besok-besok ya diserahkan, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat harus sudah diserahkan” ujarnya.

    Sementara, Asisten Daerah (Asda) III Pemkab Serang Ida Nuraida menegaskan untuk menyerahkan sisa aset sebesar 3 persen lagi harus dilakukan kajian hukum serta kajian ekonomi secara komprehensif.

    “Dari 3 persen itu ada di 41 bidang, disitu ada beberapa bangunan, nanti kita analisis dulu secara rasional terus kemudian uji ekonomi,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, pihaknya tidak akan menyerahkan seluruh aset kepada Kota Serang, hal itu, menurutnya, sesuai amanah UU Nomor 32 Tahun 2014 yang memerintahkan sebagain kecil saja aset yang harus diserahkan. “Artinya tidak 100 persen harus diserahkan Pemkab,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Ganja Yang Gitu-Gitu dan Gini-Gini

    Kau tahu perdebatan suatu persoalan memang memakan banyak waktu dan tenaga. Banyak soal yang menjadi sebuah perdebatan dalam jagat alam semesta ini. Tapi, sebuah...

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 133/Kep.25-hub/2021 tanggal...

    Nanang Dilantik Jadi Sekot, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap kepada Nanang Saefudin yang sudah dilantik Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang oleh Walikota Serang Syafrudin,...

    Digitalisasi dan Peluang Bisnis di Masa Pandemic Covid-19

    Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara...
    - Advertisement -
    - Advertisement -