More

    Raperda RZWP3K Dinilai Tidak Sinkron Dengan RTRW

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) menyoroti lemahnya draf Raperda RZWP3K Provinsi Banten. Bahkan, raperda itu dinilai tidak ada sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banten dengan Naskah Akademik RZWP3K.

    “Kami mengidentifikasi masih ada pengaturan berbeda dalam nomeklatur RZWP3K, perbedaan ini bisa menimbulkan pengaturan yang tidak jelas,” kata Kasubdit Pembinaan Wilayah Jawa-Bali Agustomi Masik disela-sela rapat dengar pendapat dengan Pansus RZWP3K di ruang rapat DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Selasa (4/8/2020).

    Menurut dia, didalam RTRW provinsi Banten seperti disebutkan salah satu wisata TNUK (Taman Nasional Ujung Kulon) sebagai kawasan hutan lindung, namun di RZWP3K justru TNUK dijadikan wilayah konservasi.

    “Nah kalau di RTRW mislanya TNUK itu diperbolehkan melakukan kegiatan pariwisata, sementara di RZWP3K tidak mengatur itu bagaimana?, maka penting kita untuk menyinkronkan,” katanya.

    Sementara itu, Pusat Studi Sumber Daya dan Teknologi Kelautan Leni Spfhia Heliani mengatakan, draf tersebut masih memiliki berbagai persoalan yang belum diselesaikan termasuk analisis peta lokasi serta kajian resiko bencana yang belum sepenuhnya dimasukan dalam naskah raperda.

    “Peta yang digunakan tahun 2015 itu perlu dilihat dan dicek kembali karena ada beberapa ketidaksinkronan dengan RTRW (Rencana Tata ruang Wilayah),” ujarnya.

    Dia menyebut, Peta yang diperoleh sifatnya tunggal, di perparah dengan kepentingan yang luar biasa, sehingga kepentingan zonasi sangat rawan.

    “Peta yang digunakan skalanya itu 250 ribu tentu kurang memperhatikan eksisting dilapangan,” katanya.

    Selain itu, ucap dia, berdasarkan acuan RTRW terkait kajian resiko bencana sangat penting dimasukan dalam draf tersebut. Akan tetapi, pihaknya belum menemukan resiko bencana yang dimuat dalam draf RZWP3K.

    “Kami belum melihat peta resiko bencana sebagai bagian dari Raperda RZWP3K, ini drafnya belum utuh,” tuturnya.

    Sejauh ini, sambungnya, naskah akademik RZWP3K secara umum terlihat lengkap. Namun data yang dimuat cenderung berbeda, bahkan data konservasi belum tertulis dalam naskah tersebut.

    “Ini menggunakan data 5 tahun lalu, kita tidak bisa merepresentasisaikan eksisting secara kontekstual dilapangan kondisi kedepanya akan seperti apa?,”jelasnya.

    Tak hanya itu, lanjutnya, batas wilayah pun belum dijelaskan dalam naskah akademik. Sehingga, pihaknya mendorong adanya sinkronisasi dengan RTRW.

    “Atas ketidakjelasan naskah ini, maka perlu ada sinkronisasi antara RTRW dengan RZWP3K,” tandasnya.(Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    HUT PDIP Ke-48, Bambang Berharap PDIP Lebih Disukai Masyarakat

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Serang Bambang Janoko berharap di Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP...

    Ganja Yang Gitu-Gitu dan Gini-Gini

    Kau tahu perdebatan suatu persoalan memang memakan banyak waktu dan tenaga. Banyak soal yang menjadi sebuah perdebatan dalam jagat alam semesta ini. Tapi, sebuah...

    Dilantik Walikota, Nanang Saefudin Jabat Sekda Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin resmi melantik Nanang Saefudin sebagai Sekertaris Daerah Kota Serang. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 133/Kep.25-hub/2021 tanggal...

    Nanang Dilantik Jadi Sekot, Ini Harapan Ketua DPRD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi berharap kepada Nanang Saefudin yang sudah dilantik Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Serang oleh Walikota Serang Syafrudin,...

    Digitalisasi dan Peluang Bisnis di Masa Pandemic Covid-19

    Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara...
    - Advertisement -
    - Advertisement -