More

    Soal Pinjaman Uang, Dewan Klaim Tidak Terima Pemberitahuan Formal

    Must Read

    Terpengaruh Alkohol, 7 Pemuda di Cikande Perkosa Gadis Dibawah Umur Secara Bergilir

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tujuh orang pemuda tega perkosa gadis di bawah umur secara bergiliran. Dari ketujuh tersangka, Satreskrim Polres Serang...

    Kujungi RS Kencana, Ketua DPRD Kota Serang Jadikan Bahan Studi Banding RSUD Kota Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi melakukan kunjungan ke Rumah Sakit (RS) Kencana di Kota Serang, Selasa...

    Selama Sebulan, Polres Serang Kota Ungkap 19 Kasus Peredaran Narkoba

    SERANG/POSPUBLIK.CO-Kepolisian Resors (Polres) Serang Kota melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) berhasil mengungkap 19 kasus peredaran narkoba selama satu bulan...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Provinsi Banten berencana melakukan peminjaman uang sebesar Rp 4,1 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah.

    Kali ini, pinjaman yang dilakukan pemprov diduga tanpa persetujuan DPRD Banten. Sehingga berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah pasal 16 ayat (1) menyebutkan pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD.

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prayoga mengatakan, hingga kini belum ada pemberitahuan secara formal tentang kebijakan Gubernur Banten atas peminjaman uang Rp 4,1 triliun kepada PT. SMI.

    “Saya tidak mau berandai-andai, nanti sampai pak gubernur jelas dulu sebelum pembahasan. Kami nggak mau secara lisan, sampai ada yang formal baru melanjutkan pembahasan,” ucapnya kepada awak media saat ditemui di pendopo lama Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (5/8/2020).

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M. Nawa Said Dimyati mengakui aturan peminjaman yang dilakukan oleh Gubernur Banten belum jelas.

    “Sekarang belum jelas aturannya, kemungkinan aturan yang digunakan bukan PP 56, tapi aturan baru. Apakah benar atau tidak belum tahu. Pinjaman Rp 4,1 triliun untuk kegiatan yang mendorong ekonomi baik infrastruktur, padat karya, pendidikan dan tidak ada bunga nol persen,” katanya.

    Politisi Demokrat itu menuturkan, meskipun aturan yang dijalankan Wahidin Halim sesuai anggaran yang dapat dilaksanakan pada APBD perubahan tahun 2020 sekitar Rp 800 hingga Rp 900 miliar, namun perlu kejelasan terkait dasar hukum peraturan perundang-undangan.

    “Kalau kemungkinan aturannya benar dan sebagainya, yang bisa dilaksanakan di 2020 Rp 800 sampai Rp 900 miliar dari Rp 4,1 triliun untuk jalan dan infrastruktur. Selanjutnya di 2021,” ujarnya.

    Yang jelas, ucap Nawa, DPRD Provinsi Banten sepakat atas kebijakan Gubernur Banten jika tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

    “Selama aturan Perundang-undangan oke, kenapa tidak. Karena ini bagian mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas pemulihan ekonomi,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Demo Gubernur Banten, Aksi Mahasiswa Dibubarkan Polisi

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aksi Demonstrasi Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Pw Serang di Pendopo Gubernur Banten berujung ricuh serta dilakukan pembubaran...

    Tega! Guru SD di Kabupaten Serang Cabuli Muridnya Sejak Kelas 5 SD

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AG yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Serang tega mencabuli muridnya IT (19)...

    Selama Sebulan, Polres Serang Kota Ungkap 19 Kasus Peredaran Narkoba

    SERANG/POSPUBLIK.CO-Kepolisian Resors (Polres) Serang Kota melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) berhasil mengungkap 19 kasus peredaran narkoba selama satu bulan pada September 2020 ini. "Kami dari...

    Geger Gunung Krakatau Bakal Meletus, Diskominfo Provinsi Banten Pastikan Hoaks

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Tanah Jawara digegerkan terkait beredarnya sebuah rekaman pesan berantai berbentuk voice not (catatan suara) melalui WhatsApp group berisi rekaman yang menyebutkan...

    BNNP Banten Gagalkan Penyelundupan 310 Kilogram Ganja Asal Aceh

    SERANG/POSPUBLIK.CO-Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten berhasil menggagalkan aksi penyeludupan 301 kilogram narkotika jenis ganja, yang diselundupkan dalam bak kendaraan truk di Jalan Raya...
    - Advertisement -
    - Advertisement -