More

    Waduh, Pinjaman Uang Pemprov Banten Dinilai Cacat Hukum

    Must Read

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik...

    Budi Rustandi Dorong Pemkot Ambil Alih Pengelolaan Lahan di Kasemen

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi dipastikan akan mendorong Pemkot Serang untuk mengambil pengelolaan lahan pertanian produktif...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pakar Hukum Tata Negara Lia Riesta Dewi menyebut pinjaman keuangan daerah senilai Rp 1,4 triliun kepada PT SMI yang dilakukan Pemprov Banten tanpa persetujuan DPRD Banten telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bisa batal demi hukum.

    Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah pasal 16 ayat (1) disebutkan pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD.

    “Kalau ada pinjaman daerah tanpa persetujuan DPRD berarti pelanggaran Undang-undang dan cacat prosedur tidak sah di mata hukum dan bisa dibatalkan,” ucapnya kepada awak media saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler, Kamis (6/8/2020).

    Ketua Pusat Kajian Konstitusi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) itu menegaskan, kedudukan PP 56 Tahun 2018 memiliki daya laku dan daya ikat serta harus menjadi pedoman untuk daerah jika akan melakukan pinjaman.

    Selanjutnya, ucap dia, Pinjaman keuangan daerah harus dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2020. Akan tetapi, saat ini Pemprov Banten telah mengesahkan KUA PPAS APBD Perubahan 2020.

    “Kalau dalam KUA PPAS APBD Perubahan 2020 tidak ada pinjaman daerah maka tidak dapat dilakukan (pinjaman),” katanya.

    Kendati demikian, sambungnya, pinjaman tersebut bisa digunakan dengan syarat Pemprov terlebih dahulu harus merevisi KUA PPAS. “Kalau belum masuk KUA PPAS APBD Perubahan 2020 berarti tidak bisa dilakukan tahun 2020, kecuali direvisi dulu baru bisa,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -