More

    Waduh, Pinjaman Uang Pemprov Banten Dinilai Cacat Hukum

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pakar Hukum Tata Negara Lia Riesta Dewi menyebut pinjaman keuangan daerah senilai Rp 1,4 triliun kepada PT SMI yang dilakukan Pemprov Banten tanpa persetujuan DPRD Banten telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bisa batal demi hukum.

    Pasalnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah pasal 16 ayat (1) disebutkan pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD.

    “Kalau ada pinjaman daerah tanpa persetujuan DPRD berarti pelanggaran Undang-undang dan cacat prosedur tidak sah di mata hukum dan bisa dibatalkan,” ucapnya kepada awak media saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler, Kamis (6/8/2020).

    Ketua Pusat Kajian Konstitusi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) itu menegaskan, kedudukan PP 56 Tahun 2018 memiliki daya laku dan daya ikat serta harus menjadi pedoman untuk daerah jika akan melakukan pinjaman.

    Selanjutnya, ucap dia, Pinjaman keuangan daerah harus dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2020. Akan tetapi, saat ini Pemprov Banten telah mengesahkan KUA PPAS APBD Perubahan 2020.

    “Kalau dalam KUA PPAS APBD Perubahan 2020 tidak ada pinjaman daerah maka tidak dapat dilakukan (pinjaman),” katanya.

    Kendati demikian, sambungnya, pinjaman tersebut bisa digunakan dengan syarat Pemprov terlebih dahulu harus merevisi KUA PPAS. “Kalau belum masuk KUA PPAS APBD Perubahan 2020 berarti tidak bisa dilakukan tahun 2020, kecuali direvisi dulu baru bisa,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -