More

    Pedoman Penyusunan APBD 2021, Pemda Diminta Tetap Fokus Penanganan Covid-19

    Must Read

    Dua Cabup Serang Dinilai Tidak Memiliki Gagasan Pemberdayaan Pemuda

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Serang Utara (Gamsut) Imron Nawawi menyebut kedua kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil...

    Gelar Diskusi Virtual, Kumandang Bandung Soroti Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Pandeglang (Kumandang) Bandung menggelar acara seri diskusi Kumandang Bandung Virtual...

    Amankan Pilkada, Polres Serang Terjunkan 500 Personil

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kepolisian resor (Polres) Serang Kabupaten telah menyiapkan ratusan personil untuk mengamankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serang yang...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

    Dalam Permendagri tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota se-Banten diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 yang menekankan pada tiga prioritas yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

    Kepala Badan Pengelolaan Keuamgan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan Permendagri yang baru, dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19.

    “Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya, Jumat (7/8/2020).

    Menurut dia, tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD tahun anggaran 2021 tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19.

    Selanjutnya, kata dia, penerapan protokol Covid-19 berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan Covid-19 setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Rina pun berharap, dengan disusunnya APBD 2021 yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, dapat segera meredam dan menghentikan penyebaran virus Covid-19 serta memulihkan kembali dampak-dampak yang disebabkan khususnya yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat.

    “Semoga kondisi Banten kembali normal dan bahkan lebih baik dari sebelumnya,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Selama Sebulan, Polres Serang Kota Ungkap 19 Kasus Peredaran Narkoba

    SERANG/POSPUBLIK.CO-Kepolisian Resors (Polres) Serang Kota melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) berhasil mengungkap 19 kasus peredaran narkoba selama satu bulan...

    Geger Gunung Krakatau Bakal Meletus, Diskominfo Provinsi Banten Pastikan Hoaks

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Warga Tanah Jawara digegerkan terkait beredarnya sebuah rekaman pesan berantai berbentuk voice not (catatan suara) melalui WhatsApp group berisi rekaman yang menyebutkan...

    BNNP Banten Gagalkan Penyelundupan 310 Kilogram Ganja Asal Aceh

    SERANG/POSPUBLIK.CO-Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten berhasil menggagalkan aksi penyeludupan 301 kilogram narkotika jenis ganja, yang diselundupkan dalam bak kendaraan truk di Jalan Raya...

    Dua Pelaku Penggelapan Ribuan Sepatu Diringkus Satreskrim Polres Serang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dua orang pekerja kurir yang juga pelaku penggelapan ribuan sepatu ekspor bermerk New Balance milik PT Parklan World Indonesia (PWI) di tangkap...

    Pengangkatan Komisaris BUMD Menuai Polemik, Begini Kata DPRD Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Keputusan Gubernur Banten mengangkat Muhtarom sebagai Komisaris PT Agrobisnis Banten Mandiri (BUMD) berujung polemik. Pasalnya, Muhtarom saat ini masih menjabat sebagai kepala...
    - Advertisement -
    - Advertisement -