SERANG/POSPUBLIK.CO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus Swasta Provinsi (Akamsi) Banten menggelar aksi demonstrasi di gerbang pintu masuk gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (12/8/2020).
Dalam aksinya mereka mengkritisi kebijakan Pemprov Banten yang dinilai tidak memberikan keadilan terhadap keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS) yang tersebar di seluruh wilayah Banten.
“Kami menuntut kebijakan pendidikan dimasa pandemi, sama-sama kita ketahui belum ada bantuan yang bijak untuk pendidikan,” ucap Reza Setiawan salah satu masa aksi Reza kepada awak media.
Menurut Reza, PTS memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pendidikan kepada regenerasi bangsa, namun nyatanya, pemprov tidak peduli terhadap kampus swasta, “Padahal kan gubernur seorang guru, tapi mengapa tidak memperhatikan kita?,” tanya Reza.
“Pemprov tidak peduli terhadap pendidikan kita, pemprov hari ini tidak mementingkan kita. Bagaimana dengan guru honorer?, mau sampai kapan pendidikan terasingkan,” katanya.
Selain itu, ucap dia, pembelajaran dimasa pandemi harusnya mendapat keadilan yang sama tak terkecuali di pelosok desa yang sulit mengakses internet karena terbentur dengan kondisi ekonomi, namun gubernur hanya perduli kepada proses pembelajar di wilayah perkotaan.
“Ketika pemimpinnya zalim, maka sebuah negara akan hancur,” tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kebijakan gubernur agar menunjukan keberpihakanya kepada swasta. Meskipun, kebijakan PTS merupakan kewenangan pusat tapi daerah pun harus andil dalam menunjang kebutuhan-kebutuhan mahasiswa selama pembelajaran daring.
Dampak Covid-19, ujar dia, sekitar 20 sampai 30 persen mahasiswa PTS se-Banten cuti dan tidak sedikit juga yang putus kuliah karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan.
“Kami minta ada potongan SPP, termasuk tambahan gaji untuk guru. Mahasiswa harus dapat bantuan tambahan dana Covid- 19, kalau di kalkulasi itu sekitar 20 sampai 30 persen mahasiswa cuti dan putus kuliah,” tandasnya. (Moch)
