More

    Waw, Pinjaman Pemprov Banten Naik Jadi Sebesar Rp 4,9 Triliun

    Must Read

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait...

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pinjaman daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Provinsi Banten mengalami penambahan dari awalnya Rp 4,1 triliun menjadi Rp 4,9 triliun atau naik sebesar 856 miliar.

    Pinjaman tersebut akan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 dan APBD 2021.

    Sekretaris daerah (Sekda) Banten Al Muktabar mengakui, peminjaman tersebut dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional melalui daerah.

    “Itu (tambahan pinjaman) namanya dalam rangka upaya kita pemaparan program, seberapa logika (program) itu bisa dibiayai dan disetujui oleh pemerintah pusat, tinggal kita diskusikan dan bahas lebih lanjut lagi,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Rabu (12/8/2020).

    Ia menyebut, formulasi dalam APDB Perubahan 2020 melalui kerangka skema pembiayaan penambahan dukungan dana akan disampaikan ke pemerintah pusat.

    “Dukungan itu prinsipnya mereview kembali agenda-agenda kita yang terecofusing pada penanganan Covid-19, dimana penanganan ekonomi nasional mengarah pada pendidikan kesehatan, dan recovery ekonomi,” katanya.

    Muktabar mengungkapkan, dana pinjaman tersebut akan dimasukan pada APBD Perubahan 2020 dan APBD 2021 secara terpisah, rinciannya dalam APBD 2020 Senilai Rp 856 miliar sedangkan sisnya sebesar Rp 4,1 triliun akan masuk pada APBD 2021.

    “Keputusan pembiayaan itu sekarang kita sedang mendapat review dari Kementerian keuangan (Kemenkeu) bentuk konkritnya nanti akan masuk pada pagu indikatif dalam sistem pembiayaan” ungkapnya

    “Nah pagu indikatif itu sedang kita formulakan kembali untuk kita tuangkan dalam postur rencana APBD pada skema perubahan” tambahnya.

    Selain itu, ucap dia, skema 2021 akan dibahas usai APBD Perubahan 2020 ditinjau oleh pemerintah. Meski begitu, pinjaman tersebut merupakan satu kesatuan yang dituangkan dalam bentuk satu paket.

    “2020 dan 2021 kan satu paket, tapi pembahasannya berbeda, makanya kita selesaikan dulu di perubahan,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Andra Soni mengungkapkan saat ini secara regulasi Pemprov Banten telah memberitahukan kepada DPRD Banten mengenai pinjaman program pemulihan ekonomi yang akan dikonsultasikan kepada Kemendagri.

    Kata Andra, secara regulasi bahwa dalam situasi Covid-19 ini upaya pemerintah pusat dalam program pemilihan ekonomi nasional sudah dimulai sejak di terbitkan Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disesase 2019 (Covid-19) atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

    “Nah baik Perpu maupun UU sudah dikeluarkan melalui PP (peraturan pemerintah) nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus PP itu disempurnakan menjadi PP Nomor 43 Tahun 2020 sebagai dasar hukum untuk pinjaman daerah dimasa covid-19, dalam program pemulihan ekonomi nasional ini cukup dengan pemberitahuan kepada DPRD dan itu sudah dilakukan oleh gubernur,” ungkapnya.

    Andra mengakui DPRD mendapat pemberitahuan berdasarkan surat tertanggal 10 Agustus 2020. “Hari ini Sekda Banten juga menyampaikan tentang postur yang dimasukan dalam struktur APBD tapi masih dalam proses pembahasan,” tambahnya.

    Prinsipnya, lanjut politisi Gerindra itu, DPRD mendukung pemulihan ekonomi nasional yang digulirkan pemerintah pusat. Terlebih pemprov mendapat kesempatan karena dianggap memiliki kemampuan untuk menerima program-program tersebut.

    “Kita berharap mudah-mudahan program yang disusun Pemprov Banten bermanfaat banyak dalam rangka pemulihan ekonomi daerah,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -