More

    Zonasi Tambang Pasir di Tirtayasa Akan Dihapus

    Must Read

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik...

    Ungkapkan Kekesalan, Warga Cikeusal Buat Kuburan dan Tanam Pisang di Jalan Rusak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan warga Kampung Ciakar, Desa Sukarame, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang menanam pohon pisang di sepanjang jalan rusak...

    Banser Bantah Terlibat Dalam Deklarasi Penoalakan Habib Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ormas Banser Banten membantah keterlibatan dalam menolak rencana kehadiran pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Panitia khusus (Pansus) RZWP3K akan menghapus zonasi tambang pasir di perairan Tirtayasa yang sudah ditetapkan dalam draf Raperda RZWP3K. Hal itu demi memberikan perlindungan kepada nelayan lokal.

    Demikian dikatakan ketua Pansus RZWP3K Miptahudin usai menggelar audiensi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di ruang rapat gedung DPRD Banten, Curug, Kota Serang, Rabu (12/8/2020).

    “Zona tambang di Tirtayasa akan kita hapuskan dari draf Raperda RZWP3K,” katanya.

    Tak hanya itu, Miptah mengakui akan mempertimbangkan penghapusan pembatasan zonasi tangkap ikan bagi nelayan, karena nelayan tangkap perlu mendapat kebebasan dalam mencari sumber kehidupan di sektor kelautan.

    “Nelayan sudah ada sejak lama, jadi nelayan jangan diganggu ini tidak masalah bagi saya,” jelasnya.

    Politisi PKS itu mengungkapkan raperda zonasi ditargetkan selesai tahun ini. Untuk itu, pihaknya mempercepat sinkronisasi data melalui masukan-masukan dari komponen nelayan. “kita tinggal sinkronisasi saja mana yang mau kita hapus, mana yang mau di tambahkan dan lain-lainnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua DPD HNSI Banten Sabrawijaya berharap, pansus dapat mengakomodir kepentingan nelayan termasuk pembatasan wilayah tangkap nelayan dihapus dari draf raperda.

    “Keinginan saya nelayan ini tolong jangan dibatasi aktivitasnya, artinya nelayan tangkap boleh dimana saja mencari ikan, mau dizona pertambangan, zona pariwisata, karena laut ini milik Allah SWT semua boleh menikmatinya,” ungkapnya.

    Dia menyebut, jika kepentingan nelayan tidak terakomodir dipastikan kehidupan nelayan akan tersingkir. Karena seluruh zonasi-zonasi yang dimuat dalam raperda hanya akan menguntungkan perusahaan.

    “Nelayan ini dilematis padahal kehidupan nelayan ini sangat sederhana cuma menyangkut kehidupan sehari-sehari saja agar nelayan bisa hidup bisa cari makan,” katanya.

    Prinsipnya, lanjut dia, HNSI mendukung pengesahan perda zonasi dengan catatan masukan-masukan nelayan dapat dimuat dalam perda yang nanti akan disahkan.

    “Kita tidak boleh menolak karena ini kepentingan negara dan kepentingan daerah, tapi apa yang diperoleh daerah?, kalau tidak ada yang diperoleh ngapain nggak ada artinya. Jadi daerah harus dapat dari perda ini jangan hanya pusat yang diuntungkan,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -