More

    Kamrad Minta Pemerintah Cabut RUU Omnibus Law

    Must Read

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Demokrasi (Kamrad) menggelar aksi demontrasi di depan kampus UIN SMH Banten, Kota Serang, Jum’at (14/8/2020).

    Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk mencabut RUU Omnibus Law dari Badan Legislasi (Baleg) Nasional.

    Korlap Aksi Setupa mengatakan, Omnibus Law sebagai produk legislasi terlalu overpower dengan otomatis mencabut dan merevisi 82 undang-undang lain, yang di dalamnya terdapat 1.194 pasal sekaligus dalam melancarkan arus investasi modal.

    “Sejak awal pengerjaan legislasi ini dipercayakan kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law itu kebanyakan diisi oleh para birokrat dan pengusaha yang secara senyap dan cepat mengerjakannya tanpa melibatkan rakyat,” kata dia disela orasi.

    “Konsep komunikasi tiga pihak (triparti), antara pemerintah, pengusaha, serta pekerja/buruh yang menjadi standarisasi ketenagakerjaan Indonesia menjadi omong kosong setelah melihat cara kerja pembahasan Omnibus Law,” tambahnya.

    Dia menyebut, alasan menolak Omnibus diperkuat dengan fakta pengesahannya yang mengakibatkan penghapusan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Padahal, amdal sebagai syarat perizinan pembangunan sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak ada kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

    “Nah fenomena ini akan menimbulkan krisis ekologis, penggusuran paksa, dan okupasi lahan produktif secara masif akan menimpa bumi Indonesia, diperparah dengan HGU baik industri maupun pertambangan, selama 90 tahun kepada investor yang akan membabi buta mengeskploitasi kekayaan alam dan melanggengkan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia,” tuturnya.

    Kemudian, ucap dia, Omnibus Law akan menimpa kelas pekerja dengan rencana penghapusan waktu kontrak kerja yang mengakibatkan tidak ada kepastian status kerja, durasi waktu kerja, jaminan upah berdasarkan jam kerja, sampai jaminan sosial akan dihilangkan untuk mengenyangkan investasi industri di Indonesia.

    “Kelas buruh juga akan dihadapkan dengan fleksibilitas kerja yang mengakibatkan mudahnya korporasi melakukan PHK dan mengerdilkan pesangon, ditambah lagi dengan Investor mendapatkan imunitas untuk tidak bisa dijerat sanksi pidana jika mereka melakukan pelanggaran peraturan,” ungkapnya.

    Setupa mengungkapkan, Omnibus Law menyasar sektoral pendidikan yang dari awal akan diliberalisasi. Akses pendidikan akan sulit dengan biayanya yang mahal, tidak bisa dijangkau karena rakyat sudah kehilangan lahan berproduksinya maupun diperdaya dengan upah kecil di pabrik. Meski sudah masuk bangku pendidikan, namun, menurutnya semua dorientasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri yang menerapkan politik upah murah.

    “Kita diwajibkan magang tiga bulan dalam kerja sebagai kedok untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja gaji kecil. Sungguh miris melihat tujuan pendidikan untuk mencerdaskan dan mengembangkan anak-anak Indonesia malah dijadikan persiapan eksploitasi tenaga kerja buah kepentingan investor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pemerintahan Republik Indonesia untuk segera mencabut Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) termasuk mengepus politik upah murah dan segala bentuk diskriminasi kepada kelas buruh.

    “Tolak juga segala proyek pembangunan yang mengakibatkan perusakan lingkungan, okupasi lahan produktif tani, dan penggusuran, dan Berikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak untuk rakyat, cabut segala produk legislasi yang tidak demokratis dan diskriminatif kepada rakyat,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Gelar Refleksi Banten Dikepung Bencana, Kobar: Pemerintah Merusak Ekosistem

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah aktivis lingkungan yang terhimpun dalam aliansi kelompok pelajar (Kobar) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-alun Kota...

    Gelar Webitalk, Unbaja Soroti Pembangunan Berkelanjutan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja menggelar Webitalk dalam mengkritsi pembangunan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Banten. Kegiatan bertajuk 'Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi...

    Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kota Serang Capai 760 Orang, 20 Orang Diantaranya Meninggal

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang kini tembus sebanyak 760 orang, hal itu lantaran setiap harinya kasus positif Covid-19 di Kota...

    Gelar Aksi Kamisan, Aktivis Lingkungan Soroti Dampak Geothermal Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah pegiat lingkungan menggelar aksi kamisan di depan kampus UIN SMH Banten, Jalan Jendral Soedirman nomor 30, Ciceri, Kota Serang, Banten, Kamis...

    Ribuan Massa Berkerumun di Kota Serang, Syafrudin Ogah Lakukan Swab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Walikota Serang Syafrudin menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan Tes Swab setelah deklarasi ribuan massa forum umat islam bersatu (FPUIB) Banten yang menggelar...
    - Advertisement -
    - Advertisement -