More

    Kamrad Minta Pemerintah Cabut RUU Omnibus Law

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Demokrasi (Kamrad) menggelar aksi demontrasi di depan kampus UIN SMH Banten, Kota Serang, Jum’at (14/8/2020).

    Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk mencabut RUU Omnibus Law dari Badan Legislasi (Baleg) Nasional.

    Korlap Aksi Setupa mengatakan, Omnibus Law sebagai produk legislasi terlalu overpower dengan otomatis mencabut dan merevisi 82 undang-undang lain, yang di dalamnya terdapat 1.194 pasal sekaligus dalam melancarkan arus investasi modal.

    “Sejak awal pengerjaan legislasi ini dipercayakan kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law itu kebanyakan diisi oleh para birokrat dan pengusaha yang secara senyap dan cepat mengerjakannya tanpa melibatkan rakyat,” kata dia disela orasi.

    “Konsep komunikasi tiga pihak (triparti), antara pemerintah, pengusaha, serta pekerja/buruh yang menjadi standarisasi ketenagakerjaan Indonesia menjadi omong kosong setelah melihat cara kerja pembahasan Omnibus Law,” tambahnya.

    Dia menyebut, alasan menolak Omnibus diperkuat dengan fakta pengesahannya yang mengakibatkan penghapusan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Padahal, amdal sebagai syarat perizinan pembangunan sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak ada kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

    “Nah fenomena ini akan menimbulkan krisis ekologis, penggusuran paksa, dan okupasi lahan produktif secara masif akan menimpa bumi Indonesia, diperparah dengan HGU baik industri maupun pertambangan, selama 90 tahun kepada investor yang akan membabi buta mengeskploitasi kekayaan alam dan melanggengkan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia,” tuturnya.

    Kemudian, ucap dia, Omnibus Law akan menimpa kelas pekerja dengan rencana penghapusan waktu kontrak kerja yang mengakibatkan tidak ada kepastian status kerja, durasi waktu kerja, jaminan upah berdasarkan jam kerja, sampai jaminan sosial akan dihilangkan untuk mengenyangkan investasi industri di Indonesia.

    “Kelas buruh juga akan dihadapkan dengan fleksibilitas kerja yang mengakibatkan mudahnya korporasi melakukan PHK dan mengerdilkan pesangon, ditambah lagi dengan Investor mendapatkan imunitas untuk tidak bisa dijerat sanksi pidana jika mereka melakukan pelanggaran peraturan,” ungkapnya.

    Setupa mengungkapkan, Omnibus Law menyasar sektoral pendidikan yang dari awal akan diliberalisasi. Akses pendidikan akan sulit dengan biayanya yang mahal, tidak bisa dijangkau karena rakyat sudah kehilangan lahan berproduksinya maupun diperdaya dengan upah kecil di pabrik. Meski sudah masuk bangku pendidikan, namun, menurutnya semua dorientasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri yang menerapkan politik upah murah.

    “Kita diwajibkan magang tiga bulan dalam kerja sebagai kedok untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja gaji kecil. Sungguh miris melihat tujuan pendidikan untuk mencerdaskan dan mengembangkan anak-anak Indonesia malah dijadikan persiapan eksploitasi tenaga kerja buah kepentingan investor,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pemerintahan Republik Indonesia untuk segera mencabut Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) termasuk mengepus politik upah murah dan segala bentuk diskriminasi kepada kelas buruh.

    “Tolak juga segala proyek pembangunan yang mengakibatkan perusakan lingkungan, okupasi lahan produktif tani, dan penggusuran, dan Berikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak untuk rakyat, cabut segala produk legislasi yang tidak demokratis dan diskriminatif kepada rakyat,” tutupnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -