More

    Pembangunan Banten Disebut Tidak Ramah Lingkungan

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Perwakilan aktivis Pena Masyarakat Fikri menyebut, pemerintah Banten terlihat lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mengedepankan kelestarian lingkungan dan aspek inklusifitas khususnya bagi kelompok rentan seperti nelayan, petani, hingga warga disabilitas pada proses pembangunannya.

    ‚ÄúProvinsi Banten ini banyak berdiri pabrik dan juga terdapat PLTU yang polusinya bisa dikirim ke provinsi lain seperti Jakarta. Namun hingga saat ini, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu sebatas pembangunan ekonomi yang menguntungkan segelintir orang, tidak ramah lingkungan dan belum berorientasi pada kebermanfaatan bersama (Inklusif),” katanya kepada awak media saat dikonfirmasi lewat seluler, Sabtu (15/8/2020).

    Menurut Fikri, dalam kondisi dihimpit persoalan yang kompleks justru pemerintah pusat dan daerah tengah menggodog regulasi yang berorientasi untuk memarginalkan masyarakat kecil.

    “Kita khawatir kehadiran Omnibus Law dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan mengancam kelestarian lingkungan di Banten,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Untirta Ibnu Mas’ud mengatakan, Banten saat ini telah memiliki beragam masalah lingkungan. Dalam laporan racun debu di Kampung Jawara yang disusun oleh Trend Asia, WALHI Jakarta, dan Pena Masyarakat, Banten telah berada dalam kondisi darurat limbah industri karena ada ratusan perusahaan yang bermasalah serius dalam pengelolaan limbah.

    “Problem lingkungan seperti air, tanah, dan ruang hidup di Banten justru diakomodir oleh pemerintah pusat maupun aturan pemerintah daerah melalui aturan yang mereka terbitkan. Ancaman kerusakan lingkungan tersebut akan semakin nyata jika pemerintah melanjutkan pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 di Suralaya, pembangkit listrik energi kotoe batubara yang memproduksi polutan teramat besar,” jelasnya.

    Selain itu, ucap dia, pembangunan yang tidak berorientasi lingkungan akan menyebabkan masyarakat sulit mengakses lingkungan yang baik, udara dan air bersih.

    “Ini sangat berbahaya bagi aspek kesehatan warga hingga aspek ekonomi warga khususnya yang menggantungkan pencaharian sebagai nelayan dan petani. Kerusakan lingkungan ini jika tidak segera diselesaikan akan menurunkan kualitas sosial dan ekonomi,” ungkapnya.

    Aktivis Koreda (Komunitas Area Disabilitas) M. Ridwan mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2017, terdapat 23.291 penduduk Banten yang masuk dalam kategori disabilitas. Hingga kini, data tersebut belum diperbarui, sehingga jika melihat angka pertumbuhan penduduk Provinsi Banten, bukan tak mungkin jumlahnya lebih besar.

    Kata Ridwan, pemerintah memang memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang di dalam Pasal 53 tertulis tentang persentase minimum pekerja disabilitas, tapi belum banyak diimplementasikan oleh pengusaha dan pemerintah. Kedua hal tersebut merupakan bentuk nyata dari diskriminasi terhadap masyarakat disabilitas.

    “Keterbatasan lapangan kerja pada masyarakat disabilitas membuat mereka berpotensi mengalami kemiskinan dua kali lebih besar dibandingkan penduduk lainnya. Padahal kita tahu, kemiskinan selalu menyertai penduduk di wilayah yang rusak. Akibatnya, ketimpangan ekonomi akan semakin terasa. Belum lagi jika bicara tentang fasilitas kesehatan. Kerusakan lingkungan ini sangat merugikan kelompok disabilitas,” tandas Ridwan. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...

    Dianggap Extra Ordinary Craem, Akademisi UNMA Desak Polda Banten Usut Pengedar Rokok Ilegal di Lebak Selatan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Akademisi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Ipul Saepuloh, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk mengusut tuntas peredaran rokok Ilegal...
    - Advertisement -
    - Advertisement -