More

    75 Tahun Indonesia Merdeka, Warga Pulau Tunda Masih Dijajah Kegelapan

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Setelah 75 tahun Indonesia merdeka. Belum semua warganya bisa menikmati kemerdekaan itu, salah satunya warga Pulau Tunda, Kabupaten Serang yang masih dijajah kegelapan.

    Hal itu yang membuat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Kabupaten Serang menggelar aksi refleksi HUT RI ke-75 tahun bertajuk ‘Pulau Tunda Dijajah Kegelapan’ di depan pendopo Bupati Serang pada Minggu malam sekitar pukul 00:00 WIB kemarin.

    Dalam aksi tersebut mereka mengkritisi atas permasalahan Pulau Tunda yang terus mengalami krisis listrik serta fasilitas kesehatan, pendidikan dan pencemaran limbah yang belum diatasi dengan serius oleh Pemkab Serang.

    Koordinator aksi M. Busaeri, mengatakan, di usia ke-75 tahun Indonesia Merdeka, masih ada daerah yang belum merasakan adanya pembangunan yang merata seperti Pulau Tunda yang terkesan dijajah kegelapan.

    “Aksi ini sebagai bentuk keprihatinan kami atas kondisi Pulau Tunda yang belum merasakan kemerdekaan yang sebenarnya karena masih terjajah kegelapan,” ucapnya disela-sela aksi, Senin (17/8/2020)

    Menurutnya, saat ini Pulau Tunda telah memiliki dua jenis pembangkit listrik yakni Tenaga Diesel (PLTD) dan Tenaga Surya (PLTS) yang mampu mengaliri listrik selama 12 jam. Akan tetapi PLTD di Pulau Tunda sedang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa menerangi warga.

    “PLTD di Pulau Tunda sudah rusak beberapa bulan yang lalu. Mesin itu rusak karena usianya sudah tua. Nah PLTS hanya mampu mengaliri listrik sekitar 2 jam saja,” katanya.

    Sementara itu, Ketua HMTL Unbaja Furqon mengungkapkan, selain persoalan listrik, masyarakat Pulau Tunda juga sedang menghadapi krisis lingkungan melalui pencemaran akibat dari aktifitas pengeboran minyak Pertamina.

    “Pulau Tunda yang asri akhirnya tercemar oleh limbah pengeboran. Bukan hanya merusak keasrian alamnya, namun juga merusak ekosistem di sana. Karena ternyata, banyak hewan-hewan laut yang mati akibat limbah tersebut,” tegasnya.

    Sementara, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie mendesak pemerintah yang memiliki kewenangan untuk dapat turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Pulau Tunda.

    “Kami mendesak agar pemerintah di seluruh tingkatan dapat segera turun tangan. Masyarakat Pulau Tunda berhak mendapatkan pendidikan yang layak, segera bangun SMA di sana, serta bangun fasilitas kesehatan, listrik dan terhindar dari pencemaran limbah,” terangnya.

    Berdasarkan pantauan di lapangan masa aksi melakukan pembakaran lilin, upacara bendera, serta tabur bunga sebagai bentuk simbolik matinya pemerintah karena tidak bisa menangani kondisi masyarakat Pulau Tunda. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -