More

    Hari Kemerdekaan ke-75, Begini Kata Nelayan

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-75 merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, serempak bergema lirik kemerdekaan di pelosok negeri tak terkecuali beragam simbolik didesain anak bangsa untuk memeriahkan hari kemenangan.

    Meski begitu, ditengah situasi HUT RI ke-75 tak semua merasakan hirup pikuk kemerdekaan seperti halnya nelayan Bojonegara-Pulau Ampel yang harus berkonfrontasi demi mendapatkan akses melaut.

    Perwakilan Koalisi Nelayan Pulau Ampel Titin mengungkapkan, puluhan tahun akses nelayan untuk mendapatkan ruang ke laut dipukul habis perusahaan besar yang berlindung dibawah kekuasaan negara sehingga penjajahan atas hak hidup nelayan terus berlangsung di Republik ini.

    “Lebih dari 10 tahun terkahir ini masalah nelayan belum teratasi, sulitnya akses ke laut, hilangnya pulau-pulau kecil yang direklamasi, serta sungai-sungai tambatan perahu nelayan yang ikut direklamasi bukti nelayan belum merdeka,” ucap Titin saat dikonfirmasi lewat sambungan seluller pada Senin (17/8/2020).

    Menurut Titin, penjajahan yang bertranspormatif di era reformasi akan menghilangkan makna kemerdekaan sejati. Dengan begitu, kata Titin, negara harus menumpas penghianat-penghianat kemerdekaan rakyat.

    “Seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan harusnya sudah terbebas dari belenggu penjajahan,” katanya.

    Sebagai warga negara, Titin pun berharap nelayan-nelayan yang menggantungkan hidupnya di pesisir mendapat kemerdekaan akses ke laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

    “Kembalikan pulau-pulai kecil kami sebagai mana dulu adanya beserta fungsi yang melekat didalamnya beserta kembalikan sungai sebagai tambatan perahu nelayan,” tegasnya.

    Terkait Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecila (RZWP3-K), Titin menegaskan orientasi Raperda tersebut harus melindungi kepentingan nelayan termasuk menuntaskan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi nelayan Banten.

    “Dengan adanya RZWP3K ini harusnya semua warga negara punya akses publik yang sama terhadap laut,” tandas Titin. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -