More

    Hari Kemerdekaan ke-75, Begini Kata Nelayan

    Must Read

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak...

    Tolak Keputusan Gubernur Soal UMK 2021, Buruh Banten Bakal Gelar Aksi Mogok

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) akan memasifkan sosialisasi penolakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-75 merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, serempak bergema lirik kemerdekaan di pelosok negeri tak terkecuali beragam simbolik didesain anak bangsa untuk memeriahkan hari kemenangan.

    Meski begitu, ditengah situasi HUT RI ke-75 tak semua merasakan hirup pikuk kemerdekaan seperti halnya nelayan Bojonegara-Pulau Ampel yang harus berkonfrontasi demi mendapatkan akses melaut.

    Perwakilan Koalisi Nelayan Pulau Ampel Titin mengungkapkan, puluhan tahun akses nelayan untuk mendapatkan ruang ke laut dipukul habis perusahaan besar yang berlindung dibawah kekuasaan negara sehingga penjajahan atas hak hidup nelayan terus berlangsung di Republik ini.

    “Lebih dari 10 tahun terkahir ini masalah nelayan belum teratasi, sulitnya akses ke laut, hilangnya pulau-pulau kecil yang direklamasi, serta sungai-sungai tambatan perahu nelayan yang ikut direklamasi bukti nelayan belum merdeka,” ucap Titin saat dikonfirmasi lewat sambungan seluller pada Senin (17/8/2020).

    Menurut Titin, penjajahan yang bertranspormatif di era reformasi akan menghilangkan makna kemerdekaan sejati. Dengan begitu, kata Titin, negara harus menumpas penghianat-penghianat kemerdekaan rakyat.

    “Seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan harusnya sudah terbebas dari belenggu penjajahan,” katanya.

    Sebagai warga negara, Titin pun berharap nelayan-nelayan yang menggantungkan hidupnya di pesisir mendapat kemerdekaan akses ke laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

    “Kembalikan pulau-pulai kecil kami sebagai mana dulu adanya beserta fungsi yang melekat didalamnya beserta kembalikan sungai sebagai tambatan perahu nelayan,” tegasnya.

    Terkait Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecila (RZWP3-K), Titin menegaskan orientasi Raperda tersebut harus melindungi kepentingan nelayan termasuk menuntaskan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi nelayan Banten.

    “Dengan adanya RZWP3K ini harusnya semua warga negara punya akses publik yang sama terhadap laut,” tandas Titin. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -