More

    Sidak Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka, Ini Pesan Ketua DPRD Kota Serang

    Must Read

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke SMPN 1 Kota Serang pada hari pertama pelaksanaan sekolah tatap muka di Kota Serang, Selasa (18/8/2020).

    Pada Sidak itu, Budi berpesan kepada pihak sekolah untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, sekolah juga harus mendapatkan izin dan persetujuan dari orang tua murid.

    “Saya ke SMPN 1 Kota Serang ingin mengecek persiapan dan kesiapan baik dari orang tua maupun dari muridnya, karena ini harus persetujuan orang tuanya karena kita tidak bisa memaksakan kalau setuju ya kita laksanakan itu dengan segala protokol kesehatan dan lainnya,” kata politisi Gerindra itu.

    Secara umum, ucap Budi, pelaksanaan sekolah tatap muka di hari pertama belum sepenuhnya siap. Meskipun, mayoritas dari orang tua murid memberikan izin anak-anaknya mengikuti sekolah tatap muka.

    “Secara umum termasuk SD, SMP belum siap, cuman ini kan perdana yah karena banyak keinginan kemudian dinas dan sekolah mencoba mengakomodir keinginan masyarakat yang bisa dilihat dari 70 persen orang tua murid berkeinginan tatap muka dan 30 persen nggak,” ucapnya.

    Selanjutnya, ujar dia, selain pihak sekolah yang harus memperketat protokol kesehatan. Orang tua siswa juga harus ikut berpartisipasi dalam pencegahan Covid-19 terhadap anak-anaknya.

    “Intinya lebih diperketat lagi, bagaimana caranya kita lawan corona dengan segala ikhtiar kita dari pemerintah dan partisipasi masyarakatnya juga menjaga anaknya, sebelum masuk ke rumah membersihkan anaknya mencuci tangan dan lain, jadi jangan hanya di sekolah,”

    Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dindik Kota Serang, Zeka Bachdi menjelaskan sesuai dengan arahan Ketua DPRD Kota Serang pihaknya menyosialisasikan rapid test terhadap guru dan mewajibkan guru di sekolah untuk rapid test.

    “Intinya wajib kemudian tadi ketua Dewan mengatakan wajib guru rapid test, kita punya 7.200 guru nah ini wajib, kita coba bertahap untuk hari per hari bertahap mereka haru memiliki sertifikat lulus rapid tes,” ungkapnya.

    Tidak hanya itu, dikatakan Zeka, pihaknya juga akan mengsanksi bagia guru yang tidak mau di rapid test yaitu berupa menahan sertifikasi guru.

    “Sanksi terhadap guru yang tidak mau rapid test kita akan tahan sertifikasinya sampai dia mau rapid test, ditahannya sampai dia mau di rapid test. Kita akan kejar terus sampai dia mau rapid test,” tandasnya.

    Sementara itu, salah satu orang tua murid, Doni mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi sidak yang dilakukan Ketua DPRD Kota Serang ke sekolah, lantaran dengan itu pihak sekolah bisa lebih ketat lagi dalam menjalankan protokol kesehatan.

    “Sebenernya khawatir tidak khawatir karena jauh lebih efektif tatap muka, betul harus ada jaga jarak. Jadi tadi kata Ketua Dewan setiap hari harus disemprot juga ruang kelas,” ungkapnya. (Nahrul)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -