More

    Sektor Swasta Mendominasi Kasus Korupsi di Banten

    Must Read

    Marinir Kawal Pembongkaran PLTPB, LBH: Negara Abaikan Hak Dasar Rakyat Padarincang

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten menduga ada persoalan besar dalam rangkaian pemaksanaan mobilisasi alat berat PT...

    Awasi Anggaran Covid-19 dan Pilkada, KPK Sadap Ratusan Nomor Telepon

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penyelidikan tindak...

    Buruh Menunggu Keputusan UMK 2021

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Al Hamidi memastikan Jumat besok (20/11/2020) Gubernur Banten...

    SERANG/POSPUBLIK.CO– Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Direktorat KPK RI Sugiarto Abdurrahman mencatat selama 2004 hingga Desember 2019, sektor swasta dan perorangan paling banyak mencatatkan kasus korupsi di Banten.

    “Tercatat sebanyak 297 orang berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004 sampai Desember 2019,” ungkapnya kepada awak media di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (19/8/2020).

    Sugiarto menyebut, berdasarkan daftar investaris masalah oleh Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Banten, permasalahan saat ini pada persoalan pengadaan barang dan jasa serta soal perizinan.

    Kata Sugiarto, tindak pidana korupsi kini tidak hanya dikenakan pada individu atau perorangan, perusahaan atau badan hukum bisa dikenakan tindak pidana korupsi ketika pengelola atau pengurus dalam tindak pidana korupsi menguntungkan perusahaan atau badan usaha.

    Sementara itu Ketua KAD Anti Korupsi Provinsi Banten yang juga Kepala Inspektorat Pemprov Banten Kusmayadi mengatakan, program kerja yang telah dilakukan pada 2019 adalah penyusunan standar dokumen pemilihan jasa.

    “Tahun 2020 sudah dimulai kembali aktivitas untuk KAD dimulai dengan sosialisasi untuk pencegahan korupsi di dunia usaha, khususnya adalah dialog anti korupsi di lingkungan KAD Provinsi Banten dan akan dilakukan program kerja lanjutan untuk program kerja 2020,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pembentukan KAD Provinsi Banten berdasarkan Surat keputusan Gubernur Banten No 703.05/KEP.226HUK2019 tentang Pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Banten. Tugas dari KAD adalah melakukan sosialisasi, melakukan upaya pencegahan terhadap anti korupsi di lingkungan dunia usaha. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Dikabarkan Akan Safari ke Banten, Umat Islam di Tanah Jawara Siap Kawal Ketat Rizieq Shihab

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar serangkaian apel akbar persiapan kedatangan Imam besar Front Pembela Islam...

    Datangi Ribuan Massa Pendukung HRS, Walikota Serang Bilang Begini

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ribuan massa Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar siaga apel akbar persiapan kedatangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq...

    Kapolda Banten: Spanduk Tak Berizin Akan di Turunkan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar menegaskan untuk spanduk-spanduk yang dipasang dengan sengaja di daerah Banten dan tidak mempunyai izin akan di turunkan. Dirinya...

    Pangdam III Siliwangi: 1.000 Personil TNI Akan Ikut Amankan Pilkada Serentak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - TNI-Polri sudah menyiapkan personil untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto pun...

    Lelang Jabatan Sekda Kota Serang, Syafrudin Tunggu Rekomendasi KASN

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Wali Kota Serang Syafrudin menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah rangking tiga besar diusulkan. Diketahui, peserta pada lelang jabatan Sekda...
    - Advertisement -
    - Advertisement -