More

    Sektor Swasta Mendominasi Kasus Korupsi di Banten

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO– Koordinator Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Direktorat KPK RI Sugiarto Abdurrahman mencatat selama 2004 hingga Desember 2019, sektor swasta dan perorangan paling banyak mencatatkan kasus korupsi di Banten.

    “Tercatat sebanyak 297 orang berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004 sampai Desember 2019,” ungkapnya kepada awak media di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (19/8/2020).

    Sugiarto menyebut, berdasarkan daftar investaris masalah oleh Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Banten, permasalahan saat ini pada persoalan pengadaan barang dan jasa serta soal perizinan.

    Kata Sugiarto, tindak pidana korupsi kini tidak hanya dikenakan pada individu atau perorangan, perusahaan atau badan hukum bisa dikenakan tindak pidana korupsi ketika pengelola atau pengurus dalam tindak pidana korupsi menguntungkan perusahaan atau badan usaha.

    Sementara itu Ketua KAD Anti Korupsi Provinsi Banten yang juga Kepala Inspektorat Pemprov Banten Kusmayadi mengatakan, program kerja yang telah dilakukan pada 2019 adalah penyusunan standar dokumen pemilihan jasa.

    “Tahun 2020 sudah dimulai kembali aktivitas untuk KAD dimulai dengan sosialisasi untuk pencegahan korupsi di dunia usaha, khususnya adalah dialog anti korupsi di lingkungan KAD Provinsi Banten dan akan dilakukan program kerja lanjutan untuk program kerja 2020,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pembentukan KAD Provinsi Banten berdasarkan Surat keputusan Gubernur Banten No 703.05/KEP.226HUK2019 tentang Pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Banten. Tugas dari KAD adalah melakukan sosialisasi, melakukan upaya pencegahan terhadap anti korupsi di lingkungan dunia usaha. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -