More

    Dewan Sebut PTS Bakal Dapat Bantuan Rp 2,4 Juta per Mahasiswa

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Anggota Komisi V DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf mengatakan, meski tidak ada respon dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk bantuan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Namun, ada perhatian dari pemerintah pusat.

    Hal itu menanggapi adanya protes dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (Akamsi) Banten yang menilai Gubernur Banten tidak memperhatikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

    Menurut Furtasan, rencananya sebanyak 400 ribu mahasiswa akan dicover dengan total anggaran mencapai Rp 4 triliun.

    “PTS sudah direspon pemerintah pusat, jadi ada semacam bantuan uang kuliah yang digelontorkan untuk mahasiswa PTS Se-Indonesia,” katanya kepada awak media saat ditemui di SDIT Bina Bangsa, Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Jum’at (21/8/2020).

    Menurut Furtasan, Mahasiswa PTS yang dicover mulai dari semester 3 sampai 7, sementara untuk bantuan per mahasiswa diperkirakan sebesar Rp 2,4 juta per tahun.

    “Sudah diproses sekarang Insya Allah September-Oktober bisa di keluarkan (dicairkan),” terangnya.

    Pemilik PTS Universitas Bina Bangsa itu mengungkapkan, Provinsi Banten dan Jawa Barat terdapat dalam satu atap pelayanan dari pemerintah pusat, sehingga secara akumulasi kurang lebih mendapat 34 ribu kuota PTS. Untuk itu, menurutnya seluruh PTS di Banten akan mendapat Bantuan tersebut.

    Meski begitu, Furtasan mengakui tidak mengetahui secara detail jatah kuota bantuan per-PTS, karena alokasi kuota bantuan itu langsung ditetapkan pemerintah pusat

    “Saya juga nggak tahu itu kuota per PTS-nya, karena itu kan langsung dibagi oleh pemerintah pusat, pokoknya Itu jawaban konkrit dari pemerintah pusat aja,” ungkapnya.

    Adapun kebijakan Pemprov Banten, Furtasan menegaskan bahwa hingga saat ini Gubernur Banten belum mengeluarkan kebijakan konkrit untuk meringankan beban PTS di daerah. Terlebih, dalam APBD Perubahan 2020 yang sudah di sahkan tidak ada ploting untuk bantuan swasta.

    “Jadi untuk yang swasta tahun 2020 ini hanya ada bantuan dari pusat saja, tapi sedang kita upayakan mudah-mudahan bisa terakomodir untuk APBD 2021,” tandas Furtasan. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -