More

    Pergub Banten Terbit! Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal di Denda Rp100 Ribu

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Provinsi Banten sudah mengeluarkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

    Pergub tersebut merupakan turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dalam Pencegahan dan pengendalian Covid-19.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, sanksi pelanggar bersifat variatif mulai dari denda perseorangan, pemilik hotel, hingga memuat ASN yang melanggar disiplin, sanksinya bisa berupa administratif baik berupa teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian dari jabatan.

    “Sanksi sosial dan denda maksimal Rp 100 ribu bagi perorangan yang kedapatan melanggar. Adapun bagi pengelola atau penanggungjawab tempat umum akan dikenai sanksi sebesar maksimal Rp 300 ribu,” kata Wagub Andika Hazrumy dalam keterangan tertulisnya kepada awak media pada selasa (25/8/2020).

    Menurutnya, Penerapan Pergub tersebut akan dilakukan di zona sampling, terkhusus di tempat-tempat keramaian dan perkantoran. Dengan begitu, masyarakat bisa tertib dalam menerapkan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran Covid-19.

    “Jadi tahap awal, penerapan ini akan berlaku di tempat-tempat umum seperti perkantoran, instansi lembaga, tempat pariwisata, lembaga pendidikan, terminal, stasiun dan lainnya,” katanya.

    Selama satu pekan kedepan, ucap dia, Pergub akan disosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami implikasi hukum saat melanggar protokol kesehatan Covid-19.

    “Rapat ini juga sepakat bahwa satu minggu pertama ini penekanannya lebih ke sosialisasi dan edukasinya. Minggu ke dua baru kita penerapan sanksi dan evaluasi,” ungkapnya.

    Tak hanya itu, Andika mendorong ASN di lingkungan Provinsi Banten agar menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaan keputusan yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2020.

    “Jadi jangan sampai nanti masyarakat justru melihat kita (aparat) sendiri yang tidak konsisten,” tandasnya. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -