More

    Soal Denda Rp100 Ribu! GMNI Nilai Kebijakan WH Bebani Rakyat

    Must Read

    Pemkot Serang Khawatir Klaster Baru Penyebaran Covid-19 di BJB KCK Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Setelah di tutup nya pelayanan pada Bank BJB KCK Banten, lantaran adanya klaster baru 83 pegawai dinyatakan...

    LUIB Kecam Keras Ormas Penolak Kedatangan HRS ke Banten

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Laskar Umat Islam Banten (LUIB) mengecam keras ormas yang menolak kedatangan...

    Ungkapkan Kekesalan, Warga Cikeusal Buat Kuburan dan Tanam Pisang di Jalan Rusak

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Puluhan warga Kampung Ciakar, Desa Sukarame, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang menanam pohon pisang di sepanjang jalan rusak...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Provinsi Banten sudah mengeluarkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 38 Tahun 2020. Dalam Pergub tersebut memuat sanksi denda Rp 100 Ribu bagi masyarakat umum yang melanggar protokol kesehatan.

    Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jimmy menilai, kebijakan denda tersebut berlebihan karena akan membebani masyarakat ditengah kondisi sulitnya ekonomi.

    “Kebijakan ini perlu di kaji ulang, apakah bisa efektif dengan denda Rp 100 ribu atau malah membuat kegaduhan karena membebankan warga,” ucapnya kepada awak media saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler, Selasa (25/8/2020).

    Menurut Jimmy, Langkah pemerintah untuk mencegah maraknya penyebaran virus corona sudah semestinya segera dilaksanakan, tapi jangan sampai langkah tersebut membebani warga.

    “Saya lebih sepakat dengan sanksi yang di terapkan dengan teguran dan sanksi sosial daripada harus menggunakan sanksi denda, kasian warga sudah susah ditambah susah lagi,” katanya.

    Saat ini, kata Jimmy, Kondisi perekonomian Banten sangat terpuruk, program bantuan sosial untuk rakyat carut marut sehingga dengan sanksi denda rakyat akan jadi tumbal kebijakan pemerintah.

    “Bagaimana kalau kasus ini menimpa orang kurang mampu karena bagaimanapun juga uang Rp100 ribu itu sangat besar apalagi di situasi pandemi uang susah di cari,” tuturnya.

    “Jangan sampai keangkuhan pribadi akan merugikan kepentingan umum atau orang banyak, siapa tau gara-gara ngeyel tidak pakai masker dari mulutnya lah akan menyebarkan dan menulari virus corona ke yang lainya,” ungkapnya.

    Jimmy mengungkapkan, sangat penting dan wajib bagi warga Banten ketika bepergian ke tempat umum menerapkan protokol kesehatan, karena harus dipercaya secara ilmiah Covid-19 itu ada.

    Prinsipnya, sambung Jimy, saat ini hanya butuh kesadaran bersama untuk memerangi Covid-19, seperti kesadaran untuk saling menjaga saling merawat dan saling menyayangi agar segera bisa memutuskan penyebaran virus tersebut.

    “Berikan edukasi kepada warga, karena sebaik-baiknya peraturan jika tidak ada kesadaran dalam warga aturan itu akan menimbulkan persoalan baru,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Pergub tersebut mengatur sanksi berupa teguran, sanksi sosial dan denda maksimal Rp 100 ribu bagi perorangan yang kedapatan melanggar. Adapun bagi pengelola atau penanggungjawab tempat umum akan dikenai sanksi sebesar maksimal Rp300 ribu. Adapun bagi ASN, akan dikenai sanksi administrasi mulai dari surat teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian dari jabatan. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Diduga Hendak Akhiri Hidup, Seorang Wanita Bergelantungan di Jembatan Baru Ciujung-Kragilan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Entah apa yang dipikirkan seorang wanita yang hendak mengakhiri hidupnya di salah satu jembatan baru Ciujung-Kragilan. Namun, menurut...

    Ibu dan Anak di Serang Diduga Jadi Korban Pencabulan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa Ika Lestari,...

    Dikawal Aparat, Warga Padarincang Pukul Mundur Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ratusan warga Padarincang yang menghalau alat berat perusahaan PT Sintesa Geothermal Banten (PT SBG) atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) berhasil...

    Warga Padarincang Hadang Alat Berat PLTPB

    SERANG/POSPUBLIK.CO- Ratusan warga Padarincang, Kabupaten Serang, berhamburan disepanjang jalan bersiap melakukan penghadangan alat berat perusahaan Pembangkit ListrtikTenaga Panas Bumi (PLTPB) alias Getohermal. Berdasarkan informasi yang...

    UMK Banten 2021 Naik Sebesar 1,5 Persen, Ini Besaranya

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di seluruh wilayah Banten naik sebesar 1,5 persen. Penetapan tersebut tertuang...
    - Advertisement -
    - Advertisement -