More

    Soal Denda Rp100 Ribu! GMNI Nilai Kebijakan WH Bebani Rakyat

    Must Read

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    SERANG/POSPUBLIK.CO – Pemerintah Provinsi Banten sudah mengeluarkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 38 Tahun 2020. Dalam Pergub tersebut memuat sanksi denda Rp 100 Ribu bagi masyarakat umum yang melanggar protokol kesehatan.

    Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jimmy menilai, kebijakan denda tersebut berlebihan karena akan membebani masyarakat ditengah kondisi sulitnya ekonomi.

    “Kebijakan ini perlu di kaji ulang, apakah bisa efektif dengan denda Rp 100 ribu atau malah membuat kegaduhan karena membebankan warga,” ucapnya kepada awak media saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler, Selasa (25/8/2020).

    Menurut Jimmy, Langkah pemerintah untuk mencegah maraknya penyebaran virus corona sudah semestinya segera dilaksanakan, tapi jangan sampai langkah tersebut membebani warga.

    “Saya lebih sepakat dengan sanksi yang di terapkan dengan teguran dan sanksi sosial daripada harus menggunakan sanksi denda, kasian warga sudah susah ditambah susah lagi,” katanya.

    Saat ini, kata Jimmy, Kondisi perekonomian Banten sangat terpuruk, program bantuan sosial untuk rakyat carut marut sehingga dengan sanksi denda rakyat akan jadi tumbal kebijakan pemerintah.

    “Bagaimana kalau kasus ini menimpa orang kurang mampu karena bagaimanapun juga uang Rp100 ribu itu sangat besar apalagi di situasi pandemi uang susah di cari,” tuturnya.

    “Jangan sampai keangkuhan pribadi akan merugikan kepentingan umum atau orang banyak, siapa tau gara-gara ngeyel tidak pakai masker dari mulutnya lah akan menyebarkan dan menulari virus corona ke yang lainya,” ungkapnya.

    Jimmy mengungkapkan, sangat penting dan wajib bagi warga Banten ketika bepergian ke tempat umum menerapkan protokol kesehatan, karena harus dipercaya secara ilmiah Covid-19 itu ada.

    Prinsipnya, sambung Jimy, saat ini hanya butuh kesadaran bersama untuk memerangi Covid-19, seperti kesadaran untuk saling menjaga saling merawat dan saling menyayangi agar segera bisa memutuskan penyebaran virus tersebut.

    “Berikan edukasi kepada warga, karena sebaik-baiknya peraturan jika tidak ada kesadaran dalam warga aturan itu akan menimbulkan persoalan baru,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Pergub tersebut mengatur sanksi berupa teguran, sanksi sosial dan denda maksimal Rp 100 ribu bagi perorangan yang kedapatan melanggar. Adapun bagi pengelola atau penanggungjawab tempat umum akan dikenai sanksi sebesar maksimal Rp300 ribu. Adapun bagi ASN, akan dikenai sanksi administrasi mulai dari surat teguran, penurunan pangkat hingga pemberhentian dari jabatan. (Moch)

    Baca juga

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Ketua DPRD Kota Serang Tolak Perpres Investasi Miras

    SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menyatakan menolak mengenai kebijakan dibukanya keran investasi minuman keras (Miras) di...

    Dianggap Rugikan Para Pekerja, F-PKS Banten Tolak Kebijakan Perpendek Libur Idul Fitri

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juhaeni M Rois menyatakan menolak kebijakan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang akan memperpendek libur Idul Fitri. Diketahui, MenPAN-RB Tjahjo...

    DPD KNPI Banten Ali Tak Kunjung Musda, Suparta: Organisasi Dijadikan Dagelan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Tokoh Muda Banten Suparta Kurniawan menilai DPD KNPI Banten telah dijadikan dagelan organisasi oleh Ali Hanafiah. Dijelaskan Suparta, sejak digelarnya Musda DPD KNPI...

    F-Golkar DPRD Kota Serang Siap Sepakati Ruislag, Ini Syaratnya

    SERANG - Fraksi Golkar DPRD Kota Serang menyatakan siap mendukung ruislag antara Pemkot Serang dengan PT Bersama Kembang Kerep Sejahtera (BKKS). Hal tersebut langsung...

    Pengusaha Minta Perda PUK Dibatalkan, Ketua DPRD Kota Serang: Lawan, Miras Tidak Boleh Bebas Diperjual belikan

    SERANG/POSPUBLIK.CO - Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi , menyatakan siap pasang badan untuk melakukan perlawanan terhadap para pengusaha yang mengajukan permohonan pembatalan (Judicial...
    - Advertisement -
    - Advertisement -